MEDAN|GLOBAL SUMUT- Lembaga
Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumut sangat mendukung 16 pokok pikiran LDII yang
tertuang dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ormas Islam itu di Balai
Kartini Jakarta 13-15 Mei 2014.
Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto
didampingi Sekretaris Sofyan ST kepada wartawan di Medan, kemarin, mengatakan,
LDII sebagai salah satu Ormas Islam yang mempunyai kepedulian terwujudnya
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera,
dalam sikapnya yang netral-aktif, memberikan 16 pokok pikiran dalam Rapimnas
LDII.
Pertama, sambungnya, LDII berharap agar
berbagai tingkatan kekuasaan yang melekat pada seseorang harus dianggap sebagai
sebuah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada hamba-Nya yang akan diminta
pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di Akhirat kelak.
Kedua, LDII mengusulkan agar paket UU Politik
harus diperbaiki, sehingga setiap produk tahapan praktik demokrasi harus
memenuhi kaedah legitimasi etis dan tidak hanya sekadar legitimasi kuantitatif.
Ketiga, LDII berharap selepas berbagai kegiatan politik tahun 2014 agar terus
dilaksanakan pendidikan politik demokrasi yang baik bagi rakyat agar demokrasi
dapat dimengerti dan dirasakan.
“Keempat, LDII berharap agar praktik
demokrasi dapat menuju terjadinya konsolidasi demokrasi yang berakibat rakyat
semakin percaya pada demokrasi. Kelima, LDII mengingatkan kepada para elite
politik dalam berbagai fungsinya ketika melaksanakan Pemilu sebagai salah satu
praktilk demokrasi agar sanggup menerapkan kaedah-kaedah demokrasi yang
substansial dan berdasarkan kaedah-kaedah akhlak yang mulia serta tetap
mengindahkan Pancasila,” jelas H Agus Purwanto yang menghadiri Rapimnas itu
bersama Sekretaris Sofyan serta 19 Ketua DPD LDII Kabupaten/Kota se-Sumut.
Dikemukakannya, pokok pikiran keenam, LDII
berharap agar Pilpres 2014 dapat menjamin terpilihnya Presiden dan Wakil
Presiden yang mempunyai legitimasi politik yang kuat serta mampu menghasilkan
pimpinan nasional yang berfungsi sebagai ‘Khalifah fil Ardhi’ yang ‘Rahmatan
lil Alamin’ agar dapat mewujudkan kedaulatan teritorial NKRI, pangan, energi,
pertahanan-keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kedaulatan finansial
menuju terwujudnya “Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur”.
Ketujuh, LDII mengusulkan agar format
ekonomi nasional dan tata cara pengelolaan kekayaan negara dapat dirumuskan
dalam bentuk UU Sistem Perekonomian Nasional dan UU Pengelolaan Kekayaan Negara
terlebih dahulu sebagai amanat pasal 33 UUD 1945.
Kedelapan, LDII mengingatkan semua pihak yang
diberi amanat mengelola perekonomian Indonesia dan sumber daya alamnya agar
memahami bahwa hakekat sebagai amanat/titipan untuk segenap rakyat Indonesia
untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat rakyat dana bangsa Indonesia.
Kesembilan, LDII mengusulkan agar dapat
terwujud kedaulatan pangan yang simultan untuk kesejahteraan petani dan nelayan
perlu disediakan secara khusus lembaga keuangan yang didukung lembaga pemasaran
bagi berbagi produk pertanian Indonesia.
Kesepuluh, LDII mendesak agar penggunaan dan
pemanfaatan energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya dapat dimaksimalkan
penyelenggaraannya. Kesebelas, LDII mengusulkan perlunya ditingkatkan
penguasaan sektor maritim untuk perluasan wilayah komunikasi politik dan
perdagangan.
Kedua belas, LDII menyerukan agar
berbagai pihak yang mengelola program pendidikan dan pelatihan dalam
meningkatkan kualitas kompetensi SDM juga memahami itu juga merupakan amanat.
Ketiga belas, LDII berharap agar upaya peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek) yang menjadi agenda nasional bangsa Indonesia.
Keempat belas, LDII menyerukan kepada segenap
penyedia dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) di Indonesia
agar memproduksi, mengelola dan mempergunakannya secara etis, sehat, cerdas dan
produktif dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moralitas.
Kelima belas, LDII mengimbau kepada seluruh
rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab, karena
menyangkut masa depan dan kualitas bangsa Indonesia. Sedangkan keenam belas,
LDII sebagai Ormas yang bersifat netral-aktif menyerukan kepada seluruh
anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 agar dapat
sungguh-sungguh berjalan sesuai kaedah-kaedah terkandung dalam makna demokrasi.
RAPIMNAS
Kegiatan Rapimnas yang berlangsung di Balai
Kartini Jakarta 13-15 Mei dibuka secara resmi Menteri Agama Dr H Suryadharma
Ali MSi yang dihadiri Ketua Umum DPP LDII Prof Dr H Abdullah Syam MA serta
unsur pengurus lainnya.
Tampil sebagai narasumber para tokoh
nasional, yakni Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Ketua KPK Abraham Samad,
Prabowo Subianto, Kabaharkam Mabes Polri Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno,
Ketua Kwarnas Pramuka Indonesia Adhyaksa Dault, Dewan Syariah Nasional MUI
Pusat Drs Mohammad Hidayat MBA MH, Wakil Sekretaris Umum DPP LDII Dr Basseng
MPd, Dr Nungky Munir MBA (staf pengajar senior PPM Managemen) serta Redaktur
Harian Kompas J Osdar dan Redaktur Senior Idrus F Shahab.
Dalam Rapimnas LDII itu juga diwarnai
pengukuhan pengurus Majelis Taujih wal Irsyad (MTI) diketuai KH Kasmudi
Ashshidqi, melansir buku Syaroh Asmaul Husna dan 7 Transaksi Riba dan Akad-akad
Transaksi Halal serta penandanganan spanduk bertemakan :”Kepemimpinan Profesional
Religius untuk Mewujudkan Indonesia yang Semakin Bermartabat” dilakukan seluruh
peserta Rapimnas. Sedangkan pembacaan 16 pokok pikiran Rapimnas disampaikan
Ketua DPP LDII Ir H Chriswanto Santoso. (Red-01))
Posting Komentar
Posting Komentar