NasDem Apresiasi Laporan Keuangan Jokowi-JK Tahun Anggaran 2016

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2015 terkait pelaksanaan APBN 2015 yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2016 menjadi pelaksanaan APBN-P TA 2016.

Ini diungkapkan oleh Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap laporan keuangan negara Tahun Anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (11/7).

Fraksi Partai NasDem,  terang Taufiq, menilai keberhasilan ini berdasarkan  dua alasan pokok.

Pertama, terhitung sejak 2004 atau dua belas tahun jalannya pergantian roda kepemimpinan, baru di era Presiden Jokowi pada Tahun 2016 ini sesuai hasil audit LKPP, mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dengan penilaian ini, maka apa yang diharapkan atas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan terpercaya bisa terjamin.

"Ini juga bisa terlihat dari laporan keuangan dari kementerian dan lembaga (LKKL) serta laporan keuangan bendahara negara (LKBUN)  yang juga mendapatkan penilaian serupa dari Badan Pemeriksa Keuangan," terangnya.

Taufiq melanjutkan, sebanyak 72 dari 84 kementerian dan lembaga negara atau setara 85 % mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hanya delapan kementerian dan lembaga saja yang mendapatakan opini wajar dengan pengecualian serta lainnya mendapatkan opini tidak memberikan pendapat.

"Raihan ini sangat menggembirakan dibandingkan dengan laporan keuangan negara pada tahun 2015," imbuh Taufiq.

Alasan pokok kedua, sambungnya, pemerintah mampu melaksanakan target dan program yang sudah direncanakan dalam baik APBN maupun APBN-P 2016 sesuai dengan asumsi makro yang ditetapkan antara pemerintah dan legislatif.

"Walau memang sedikit pertumbuhan ekonomi agak meleset dari yang diperkirakan di angka 5,2 persen dalam APBN-P 2016 hanya bisa direalisasikan ditataran angka 5,025 persen, namun raihan ini dianggap cukup menggembirakan," jelas legislator dapil Jawa Timur IV ini.

Apalagi dengan kondisi pasang surutnya perekonomian global,  Taufiq melanjutkan, Indonesia masih bisa tumbuh dalam ekonomi yang positif dan lebih tinggi dari angka di tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 4,8 persen. Ini membuktikan juga bahwa dalam kodisi tersebut,  Indonesia masuk dalam negara yang kategori memiliki perekonomian besar karena memiliki kemampuan bertahan dalam angka pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen dibandingkan negara kawasan ASEAN maupun dunia lainnya.

Kendatipun demikian, NasDem tetap memberikan catatan agar pemerintah lebih mengamati serta cermat terhadap hal-hal yang terkait keuangan negara salah satu dalam penerimaan negara melalui sektor pajak.

Dalam sektor ini, antara targetan dengan capaian belum realistis. Sejak 2008 lalu, menurut Taufiq, negara selalu mematok besaran target pajak di angka 1.500 triliun. Begitu pula pada target APBN 2016 lalu pada angka yang sama tetapi pemasukan negara di sektor ini hanya mencapai kisaran 1,200 triliun saja.

"Jika ini tidak dicermati,  maka akan menimbulkan ketimpangan dalam indikator fiskal guna melunasi hutang negara," ujarnya.

Oleh karenanya, Fraksi Partai NasDem berharap agar Pemerintah tetap memperhatikan serta memanfaatkan perubahan anggaran agar terkoreksi lebih tajam.

"Dengan berbagai dinamika ekonomi dalam negeri dan global maka patut kita syukuri,  Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat.  Dengan ini, Fraksi Partai NasDem menyatakan menyetujui dan menerima  laporan pertanggungan jawaban APBN 2016 dari Pemerintah yang selanjutnya untuk dibahas menjadi undang-undang," kata Taufiq mengakhiri pandangan Fraksi.[rs]