Camat, BPD Dana ADD Pasal Pencopotan Pjs Kades Damuli Kebun

LABURA | GLOBAL SUMUT -Camat Kualuh Selatan Irwansyah Pohan bersama BPD Damuli Kebun di ketuai Humala Harahap di tuding warga telah kong kali kong  setali tiga uang dalam mempecundangi  sosok Kadus yang diangakat menjadi PJ Kades tercepat tersingkir di Kabupaten Labuhanbatu Utara .  Unik di depaknya  PJ Kades oleh bawahannya  BPD terindikasi adanya unsur penggunaan Anggaran ADD disebut-sebut senilai Rp. 117 juta, sementara hal yang di ketahui warga nilai tunai dana yang seyogianya ±  Rp.143 jt  , mengakibatkan isue tak sedap atas keterlibatan badan Pemerintahan Desa (PMD) yang dicurigai turut menyunat  anggaran untuk rakyat ini.

Bukan saja rasa malu, sudah jatuh ketimpa tangga lagi , inilah yang di rasakan sosok mantan PJ Kades M.Rifai Harahap (44) tak tahan di bola-bola bahkan di pecat bawahannya , hingga tersingkir tidak secara hormat, akhirnya ngoceh mencemooh sikap bawahannya yang memaksa kehendak dan tidak santun serta kebijakan buruk Camat Irwansyah Pohan , yang semau gue mengangkangi  SK Bupati melalui SEKDAKAB Drs. Edi Sampurna Rambey M.si  yang secara sah dan resmi melantik, mengukuhkan jabatannya menggantikan Ramlan Jaya Nomor 191. Tertanggal 2 Mei 2014 dan di lantik tanggal 8 Agustus 2014 di Aula Kantor Camat setempat .

Sikap sembrono dan mengabaikan dasar hukum atas keabsahan legalitas jabatan ini telah menimbulkan reaksi negatif atas keberadaan Camat sebagai tampuk pimpinan kepemerintahan di Kualuh Sealatan. Beredar selentingan dari warga arus bawah , kebijakan Camat bukan karena ceroboh , tapi tidak teliti dan berjiwa kerdil sebagai seorang atasan,  yang digembar gemborkan memiliki segudang wawasan dan pengalaman birokrasi kepemerintahan nyatanya isapan jempol belaka. Jelas keputusan abal-abal dan sepihak ini dinilai telah lancang mengangkangi SK Bupati Labura.

Terkait hal ini , “ Saya korban waktu di berhentikan  pun macam dijebak, tidak ada dasarnya atau pemberitahuan walau secara lisan. Anehnya , Camat pun tidak hadir , masakan bawahan saya BPD yang di beri peran mengatakan “ ini ada surat perintah dari Camat,  telah habis masa jabatan bapak, serahkan stempel “. SK pemberitahuan pun  tidak ada  saya terima, malu juga saya “. Papar Rifai mengeluhkan.

Sembari  melanjutkan  membuka masalah Dana ADD yang Cuma sekitar Rp.117 juta jadi  menuai masalah , tentang kegiatan fisik “ Tanyakan saja BPD ketuanya Humala Harahap merekalah yang menjalankan dan jadi pemainnya, kemana semua sisa dananya saya tidak tahu, sebab saya sebatas mengeluarkan uang sebagai pelaksana kepemerintahan Desa saja, untuk rehab kantor Desa tidak ada masalah malah kekuarangan biayanya uang pribadi saya yang menambahi . Sudah kita tanyakan  ke warga  , memang kegiatan fisik ada di kerjakan orang itu, tapi di mark up volumenya berbiaya kisaran ± 8 juta saja. Sementara dana yang saya kasi Rp.24 juta sudah taulah siapa pemainnya itu . Aneh, yang ribut saat ini BPD  sedang perang mereka.  Ada di antara mereka terlibat menjadi Tim sukses salah satu calon Kades. Mungkin berniat hendak menjatuhkan saya , jelas saya mau di korbankan. Padahal tidak pernah saya menerima upeti sepeser pun  dari BPD hasil kegiatan apa pun dari Desa. Ada yang tidak sejalan dengan kita namanya Darno anggota BPD , mau saya pecat nanti tak enak, belum lagi di ungkap masalah tentang pemalsuan tanda tangan pernyataan masyarakat , seperti paraf pak Basri yang telah mengaku tidak pernah meneken apa pun. Saya tidak mau di korbankan dan tidak terlibat dalam KKN anggaran untuk Desa Damuli Kebun ini yang bakal jadi bumerang “. Tegas M.Rifai Harahap kepada wartawan dan LSM.

Ketika hal ini di k onfirmasikan kepada Camat Irwansyah Pohan Kamis (19/3) di kantor Camat , pegawai mengatakan pak Camat lagi keluar  dan saat di SMS tidak membalas.

Mengomentari hal ini Ketua LSM LPPN Labura B. Hasibuan Jum’at (20/3) , Anehnya  juga, Camat Irwansyah Pohan ini selaku pimpinan Kecamatan , persoalan sekecil apa pun  tak mampu di selesaikan nya , bagamana lagi kalau kasus besar? . Menilai penggerogotan dana ADD 2014 ini , sudah sepatutnya pihak inspektorat Labura jangan sebatas menerima laporan  dan sekedar menyuruh mengembalikan uang negara jika tidak ingin di sebut bersubhat segera tindak tegas dan pidanakan pelaku –pelaku pemainnya. Hal ini jelas menggores hati warga. Tak mesti di herankan , walau di desa ini banyak yang berwawasan tapi sengaja berdiam diri tak perduli . apa lagi memprotes , padahal mereka sudah ikut terzhalimi dan di lecehkan.

Naifnya lagi, mantan PJ Kades M.Rifai selaku penerima dan penanggung jawab anggaran jangan terlalu berkilah dan buang badan , bahkan berusaha  mengkambing hitamkan pihak lain, jangan-jangan dia kambing hitamnya. Sebab warga sudah lebih bijak menilai atas kerja  desa ini yang selalu menjadi dilema. Bila inspektora lumpuh mengatasi kasus ini, kita akan menelusuri lebih lanjut dan menindak lanjuti permainan uang untuk keperluan rakyat desa ini. Ungkap Hasibuan tegas . (TAN)