MEDAN | GLOBAL SUMUT-Peristiwa tenggelamnya kapal motor (KM)
Sinar Bangun di Danau Toba menjadi catatan penting Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam hal pengelolaan pariwisata.
Utamanya untuk memperbaiki keselamatan, keamanan dan kenyamanan
pariwisata di daerah ini.
Hal
itu disampaikan Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA
ketika membuka Forum Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan
pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Sumut, bersama
para stakeholder pariwisata dan pihak terkait, serta pemerintah
kabupaten/kota, di Gedung Bina Graha Jalan Diponegoro Medan, Kamis
(28/6).
“Saya
apresiasi kegiatan ini untuk memberikan penekanan kepada pengelolaan
pariwisata. Apalagi Danau Toba khususnya, mungkin satu-satunya di dunia
yang seperti ini, ada pulau di tengahnya, dan di atas gunung. Ditambah
lagi upaya pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai anggota UNESCO.
Kalau sudah disetujui, kesalahan dan permasalahan yang terjadi selama
ini tidak boleh terulang lagi, karena itu merusak citra pariwisata kita
sendiri,” ujar Pj Gubsu Eko Subowo.
Disampaikan
Eko, bahwa dunia wisata juga tidak bisa lepas dari keunggulan pelayanan
kepada pengunjung. Sebab jika mengandalkan fasilitas seperti
infrastruktur dan lainnya, yang bersifat fisik, belum tentu membuat
wisatawan tertarik berkunjung. Sehingga perlu ada jaminan keselamatan,
keamanan dan kenyamanan.
“Kita
tahu baru-baru ini transportasi kita sedang mengalami persoalan. Karena
itu kita akan lakukan perbaikan untuk keselamatan, khususnya
transportasi danau. Pertama kita akan perbaiki SOP (standar operasional
prosedur) dan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria), misalnya
spesifikasi dan pelayanan,” jelas Eko, sembari menyebutkan bahwa dermaga
juga harus gunakan standar.
Karena
itu, lanjut Eko, upaya perbaikan akan dapat dicapai dengan kerjasama
antara pemerintah sebagai regulator, kemudian swasta yang mengusahakan
sarana serta pengguna. Sehingga perlu ada sinergi antara ketiganya, dan
prioritas pemerintah menjadikan Sumut sebagai destinasi wisata Nasional
dapat terwujud. “Kalau tidak maka, kita bukan termasuk orang-orang yang
belajar. Jadi, tempa besi selagi panas. Maka momentum ini kita
manfaatkan untuk perbaikan. Kalau keburu dingin, nanti susah lagi,”
sebutnya.
Sedangkan
terkait output dari FGD tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sumut Hidayati menyampaikan bahwa harapannya dapat teridentifikasi hal
apa saja yang penting untuk dilakukan pemerintah daerah. Namun yang
terpenting adalah keselamatan, keamanan dan kenyamanan pariwisata.
“Intinya FGD ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait
keamanan dan kenyamanan dalam mendukung pariwisata di Sumut,” sebutnya.
Turut
hadir diantaranya Ketua Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba (GKT) Dr
Nurhajizah Marpaung (Wakil Gubernur periode 2013-2018), Asisten Deputi
Pengembangan Destinasi Regional I Kemenpar Lokot Ahmad Enda, Ketua
Komite II DPD RI Parlindungan Purba, serta perwakilan dari Ditjen Otda
Kemendagri, Basarnas dan pemerintah kabupaten/kota.[ulfah]
Posting Komentar
Posting Komentar