MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa
Rajekshah meminta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
Provinsi Sumut untuk terus melakukan berbagai inovasi. Terutama dalam
hal pelayanan masyarakat dan peningkatan perolehan pendapatan asli
daerah (PAD)
Hal itu disampaikan Wagub
Sumut Musa Rajekshah dalam rapat evaluasi penerimaan PAD dan program
kerja tim pembinaan Samsat di Aula Kantor BPPRD Sumut di Helvetia,
Medan, Rabu (24/10). “Untuk meningkatkan PAD, BPPRD Sumut dan pihak
terkait harus melakukan beberapa upaya dan inovasi terutama meningkatkan
pelayanan. Pelayanan ini janganlah duduk saja menunggu bola, kitalah
yang datang menjemput bola,” katanya.
Selain
itu, kata Wagub, inovasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan pajak, khususnya kendaraan bermotor. Contohnya, Samsat Corner
atau Samsat yang berada di tempat keramaian merupakan inovasi yang
bagus. “Ini perlu terus ditingkatkan, perlu dilihat di mana potensi
pendapatan itu, dan dimana kita bisa hadir untuk itu,” ujar Musa
Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Sebuah
sistem yang memudahkan pelayanan, menurut Ijeck, harus dibangun. Ke
depan, semua pelayanan harus bermuara menjadi satu. “Di kantor gubernur
itu kita mau bikin satu unit yang menjangkau seluruh Sumatera Utara, itu
harus terkoneksi,” ungkapnya.
Pembenahan
dari dalam, menurut Ijeck, juga perlu dilakukan pada instansi yang
melaksanakan pelayanan publik. Diantaranya dengan pemberian reward dan
punishment. ”Penilaian pegawai itu penting, kalau memang yang kerja baik
harus diberi reward, sebaliknya yang tidak baik juga diberi punishment,
supaya yang rajin dan tidak rajin nampak jelas,” ujarnya.
Dalam
kesempatan itu, Ijeck juga mengimbau semua pihak terkait agar bekerja
secara kompak. Terkait PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BPPRD
Sumut harus bekerja bersama kepolisian. “Kita tidak mungkin bekerja
sendiri, harus kompak, satu visi misi dan satu tujuan, bagaimana caranya
meningkatkan penerimaan. Ke depan kita juga harus berkoordinasi dengan
Dirlantas untuk beberapa hal yang diperlukan untuk itu,” tuturnya.
Peningkatan
pelayanan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD, yang selanjutnya
dapat digunakan untuk membangun Sumut. “Bagaimana kita membangun jika
pendapatan asli daerah tidak mencapai target atau kurang? PAD inilah
sumber pemasukan kita,” katanya.
Ijeck
juga berpesan agar evaluasi tidak hanya sebagai rutinitas belaka.
Evaluasi harus benar-benar dilakukan untuk memperbaiki apa yang masih
kurang, terutama untuk meningkatkan penerimaan PAD.
Sementara
itu, Kepala BPPRD Provinsi Sumut Sarmadan mengatakan dalam rangka
meningkatkan PAD, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan sambungan
server dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk). “Agar nanti bisa
terjadi setiap wajib pajak ada satu data atau single data,” ujarnya.
Untuk
mempermudah pembayaran pajak, Sarmadan mengatakan dalam waktu dekat
akan meluncurkan sistem pembayaran online. “Kita akan launching
pembayaran pajak online bekerjasama dengan PT Bank BNI dan selanjutnya
akan kita tindaklanjuti dengan bank-bank lain. Kita juga akan membuat
syarat pembayarannya jadi lebih mudah,” ungkapnya.
Sarmadan
mengungkapka, realisasi penerimaan PAD dari sektor PKB dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk triwulan III sudah over target.
“Padahal Insya Allah kami memperkirakanan BBNKB realisasinya bisa
mencapai 110 %, kemudian PKB di atas 100 % ini untuk anggaran tahun
2018,” katanya.
Sampai dengan 30 September
2018, penerimaan PKB ditargetkan Rp 1.750.758.714.765 dengan realisasi
Rp 1.407.957.663.185 atau 80 %. Sementara itu, penerimaan BBNKB
ditargetkan Rp 1.185.526.937.732 dan realisasinya Rp 1.085.800.340.116
atau 91,59 %. “Kedua ini merupakan primadona penerimaan pajak bagi
pemerintah kita,” ujarnya.
Turut hadir
pada kesempatan tersebut Asisten Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi,
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumut Heri Ompusunggu, dan para kepala
UPT Samsat kabupaten/kota.[Masuri L]
Posting Komentar
Posting Komentar