Aduhot DPRD SU, Bupati Samosir dan BBPJN II Koordinasi Jembatan Tanoponggol Rp 110 Milyar

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Aduhot Simamora Wakil Ketua DPRD Sumut mengigatkan Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Kepala BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) II Medan agar tetap berkordinasi terkait pembangunan maupun pembebasan lahan jembatan Tanoponggol di Pulau Samosir yang berbiaya Rp 110 M, agar proyek “raksasa” itu dapat dimulai tepat waktu.

“Proyek pembangunan jembatan Tanoponggol berbiaya Rp110 miliar ini merupakan kebanggaan masyarakat Samosir khususnya dan Sumut umumnya. Kita berharap kepada Bupati dan BPPJN-II terus berkordinasi menyangkut pembebasan lahannya,” tandas Aduhot Simamora kepada wartawan, Kamis (28/3) ketika dihubungi melalui telepon di Humbahas.

Anggota dewan Dapil wilayah Tapanuli ini bahkan mewanti-wanti, jangan hanya gara-gara terkendalanya pembebasan lahan, justru proyek jembatan yang akan digelar sebagai “Jembatan Dalihan Na Tolu” ini menjadi “ponggol” di tengah jalan.

Lagipula, ujar politisi Partai Hanura ini, menyangkut pembebasan lahan sepenuhnya tanggungjawab Pemkab Samosir bukan tanggungjawab pihak BBPJN-II. “Dimanapun ganti rugi lahan terkena  proyek nasional yang dibiayai APBN, merupakan tanggungjawab Pemkab setempat, bukan pihak BBPJN-II,” ujar Aduhot Simamora.

Berkaitan dengan itu, Aduhot berharap kepada Pemkab Samosir untuk segera melakukan pembebasan lahan yang terken proyek, agar pembangunan jembatan Tanoponggol dapat segera dimulai pekerjaannya, jangan lagi terjadi penundaan secara terus-menerus seperti yang telah dijadualkan semula.

“Kita tahu dari awal sudah dijuadualkan pembangunanya pada pertengahan 2017 secara multiyears dengan biaya Rp40 miliar, kemudian dilanjutkan pada 2018 sebesar Rp70 miliar. Tapi pelaksanaanya tertunda diduga akibat pembebasan lahan dan konflik kepentingan calon rekanan,” tandas Aduhot.

Karenanya, Aduhot sangat berharap agar Pemkab Samosir dan BBPJN-II “duduk satu meja” menyelesaikan masalah ini, jangan sampai proyek Jembatan Tanoponggol ini terus tertunda pelaksanaanya, sebab dikuatirkan anggaran yang telah dialokasikan di APBN ini akan ditarik kembali dan dipindahkan ke daerah lain. (Mashuri Lubis)