Abdullah Gade mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa yang berkenan memberikan penguatan kapasitas kepada komunitas nelayan se-Kota Langsa melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini.
Dikatakannya, Indonesia negeri maritim, tetapi kebijakan pembangunan sektor kemaritiman masih sangat kurang diperhatikan.
Masyarakat yang hidup di pinggir laut, terutama yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebagian besar kehidupan ekonominya masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin.
“Nelayan kita kalah bersaing dengan nelayan-nelayan luar negeri yang masuk dan menjarah hasil laut di perairan Indonesia.
Kita kalah dari aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi/peralatan tangkap, teknologi pengawetan ikan, dan pemasaran ikan hasil tangkapan,”ujarnya.
Lanjutnya, Pemerintahan saat ini sudah melakukan gebrakan yang fenomenal dengan melakukan penangkapan dan pembakaran kapal-kapal berbendera asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.
Jumlah pencurian ikan menurun drastis sehingga populasi beberapa jenis ikan meningkat drastis di perairan Indonesia.
Namun langkah tersebut belum berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Hal ini disebabkan karena alat tangkap nelayan kita sebagian besar masih sederhana, jumlah kapal tangkap ikan yang modern masih sedikit jumlahnya, teknologi pengawetan ikan masih tradisional, dan jaringan serta teknik pemasaran ikan kita juga masih konvensional,” ungkapnya.
Diklat hari ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara untuk memperbaiki kehidupan nelayan atau masyarakat pesisir.
Pemerintah mendorong agar SDM kemaritiman semakin berkualitas sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam kelautan kita secara arif, bijaksana, dan berkelanjutan.
“Untuk itu kami berpesan kepada para peserta, tolong ikuti Diklat ini dengan sungguh-sungguh, serius dan tertib, kami juga berpesan kepada panitia agar sungguh-sungguh melaksanakan Diklat ini.
Kami akan pantau dan laporkan jika ada yang tidak benar, misalnya secara sengaja mengurangi jam belajar, memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan DIPA, atau bentuk ketidakseriusan lainnya,”sebutnya.
Sebelumnya, Panitia pelaksana Muhammad Tri Pujiyanto melaporkan, Diklat diikuti oleh 625 siswa terdiri dari unsur nelayan, kaum millenial, operator kapal dan pelajar, 10 orang instruktur dan 10 orang panitia yang dilaksanakan selama empat hari.
Adapun diklat yang dilaksanakan yaitu Diklat kepemimpinan dasar - dasar keselamatan, crowt management traing, crisis management human behavior training.(arman suharza)
Posting Komentar
Posting Komentar