MEDAN | GLOBAL SUMUT – Sekitar
500-an Kepala Keluarga yang terdiri dari warga Kelurahan Bagan Deli, Kelurahan Belawan-I,
Pekan Labuhan, dan warga kelurahan Nelayan Indah mengadukan nasibnya ke DPRD
Medan (28 Agustus 2013). Mereka (warga-red) minta DPRD Medan pertemukan dengan
pihak Walikota Medan, BPS, Camat, dan Lurah. Sayangnya DPRD Medan benam
pengaduan warga miskin itu. Rabu (9/10/2013).
Satu bulan pengaduan warga miskin Medan
bagian Utara yang negendap di DPRD Medan itu ternyata ditangani Komisi-B.
Alasan wakil rakyat yang tak merakyat itu cukup sederhana, “sibuk”.
Seperti yang diutarakan Sekretaris Komisi-B DPRD Medan Bahrumsyah saat
dihubungi belum lama ini. Bahrumsyah yang juga warga Belawan itu mengaku sibuk.
“Pengaduan warga itu belum dijadwalkan, karena kami sibuk”. Kata Bahrum yang
tak jelas entah apa yang mereka sibukkan.
Hal serupa juga dikatakan anggota Komisi-B DPRD Medan Samsul. Parahnya lagi
anggota DPRD Medan yang menetap di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan
Labuhan itu tak tau kalau pengaduan masyarakat miskin di daerahnya masuk ke
DPRD Medan. “Saya tak tau soal pengaduan masyarakat itu, nanti saya cek dulu
ya”. Kata Samsul ketika dihubungi wartawan.
Pengaduan 500-an masyarakat miskin Medan Utara kota Medan tersebut terkait
BLSM yang tak tepat sasaran kemaren. Mereka sesalkan pihak birokrasi pemerintah
yang lalai menjalankan fungsinya. Selain itu, masyarakat juga sesalkan kalau
jajaran Walikota Medan tak jalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur BLPS sebelum disalurkan ke masyarakat. Masyarakat miskin Medan Utara
itu menuntut pertanggung jawaban pihak birokrasi pemerintah daerah yang
saling buang badan.
“Entah kemana lagi kami mengadukan naseb kami ini, kenyataannya DPR yang
kami harapkan itu juga ikut tak mau ambil peduli”. Kata Ani (48) warga
Kelurahan Bagan Deli dengan nada kesal. Rabu pagi (9/10/2013).
Posting Komentar
Posting Komentar