Plt Gubernur Sumut dan 15 Kepala Daerah Komitmen Berantas Korupsi

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan 15 Bupati dan Walikota berkomitmen memberantas korupsi di daerah masing-masing.

Komitmen tersebut ditegaskan dengan penandatanganan nota Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi di depan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam acara Rapat Kordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumut di Aula Martabe, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Kamis (14/4/2016).

Hadir dalam acara tersebut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Penindakan KPK Heru Winarko, Dirjen Kemendagri Tarmizi Karim, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Agus Badarudin, Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN M Yusuf Ateh, pimpinan BPKP Dadang Kurnia, auditor utama keuangan V BPKP Bambang, Dirjen Panalogi Kehutanan dan Lingkungan Sestama LKPP, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Sekdaprovsu H Hasban Ritonga, jajaran FKPD Pemprov Sumut, 15 Bupati dan walikota dan Ketua DPRD 15 Kabupaten/Kota seSumut.

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry Nuradi menngimbau seluruh kepala daerah di Sumut mendukung Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.  “Kita layak bersyukur karena KPK ikut melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintah daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Sumatera Utara,” ujar Erry.

Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumut memuat 10 poin yakni; (1) Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning; (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirina Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement; (3) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka; (4) Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel; (5) Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain itu, poin ke (6) Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas pengendalian gratifikasi, LHKPN; (7)  Membangun sinerjitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan; (8) Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan; (9) Melaksanakan perbaikan manajemen asset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel serta dan (10) Melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

“Saya berharap, dengan penandatanganan komitmen bersama dihadapan pimpinan KPK hari ini, pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki komitmen menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang baik, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” pesan Erry.

Dalam kesempatan ittu, Erry juga menyatakan apresiasi Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi, sebagai fasilitator dalam mendorong seluruh jajaran pemangku kebijakan untuk semakin gigih dalam pencegahan dan penegakan hukum di Sumut.

“Rapat Koordinasi ini sangat bermanfaat untuk pencegahan dan pedoman pengelolaan keuangan negara, peningkatan pelayanan public. Isu korupsi sangat sensitif di mata masyarakat sehingga menjadi sorotan. Praktek korupsi kerap dikaitkan dengan jabatan di pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislative,” sebut Erry.

Salah satu upaya terbaik dalam pemberantasan korupsi, sebut Erry, adalah melakukan pencegahan sejak dini diawali dengan pemberantasan KKN dilingkungan Pemprov Sumut.

Tidak lupa Erry menegaskan, 4 hal yang perlu dilakukan secara bersama diantaranya penguatan visi dan pemahaman terhadap semangat anti korupsi, mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan, meningkatkan upaya penindakan dan mendorong peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah di Sumut.

“Dengan 4 hal ini, semangat pemberatasan korupsi menjadi sebuah budaya yang membumi di Sumatera Utara,” harap Erry.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi dilakukan karenan berulangnya kasus korupsi yang terjadi di Sumut dengan melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta.

 “Selanjutnya KPK akan menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Sumatera Utara untuk melaporkan hartanya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya hanya sebanyak 6,25 persen ditingkat eksekutif dan 2,04 persen di tingkat legislatif,” jelas Alexander.

 

Alexander juga mengatakan, KPK mengamati masih kuatnya intervensi yang terjadi dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan.

“Kita menghimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel,” ujar Alexander.

KPK juga akan terus mendorong Pemprov Sumut untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi di Sumut. (RHD)