SERGAI
| GLOBAL SUMUT-Penanganan kemiskinan perlu dimulai dengan data awal
yang benar, jika data kemiskinan keliru maka penangulangan kemiskinan
tidak akan selesai. Akurasi dan validitas data merupakan syarat mutlak
tolok ukur untuk menunjang penanganan kemiskinan yang komprehensif dan
mewujudkan percepatan penangulangan kemiskinan Oleh karena itu,
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan maupun lembaga
terkait dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung
jawab dalam penangulangan kemiskinan.
Berdasarkan
kondisi riil tersebut, upaya pengurangan kemiskinan menjadi agenda
vital bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai)
menggelar kegiatan proses Uji Publik untuk verifikasi data hasil
Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang dilaksanakan di Balai Desa
Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi, Selasa (17/5).
Turut
hadir pada kesempatan ini Bupati Sergai Ir. H. Soekirman,
Kadisosnakerkop Aguslan Simanjuntak, SE, Kabag Humas Dra. Indah Dwi
Kumala, Camat Serba Jadi Nasaruddin Nasution, S.Sos, MM, Muspika
Kecamatan Serba Jadi, Ketua BITRA Sumut Wahyudi dan jajarannya, Tim
Peninjau SID Pemko Tebing Tinggi dan Batu Bara, Fasilitator Program
SAPA, TP2KD, dan Kades Tanjung Harap dan masyarakat sekitar.
Dalam
sambutannya dijelaskan Bupati Sergai H. Soekirman bahwa uji publik ini
bertujuan memberikan transparansi bagi masyarakat dan memastikan bahwa
data hasil survey dengan menggunakan pendekatan AKP untuk merumuskan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran,
sesuai dengan identitas orang miskin di Desa Tanjung Harap. Inisiatif
penerapan AKP disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, sebagai sebuah
inisiatif untuk membangun data keluarga secara terbuka dan
partisipatif, setelah pendataan dalam bentuk sensus aset, data diolah
dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang berbasis
partisipatif yang berdampak pada peningkatan transparansi dan akurasi.
Database yang baik akan dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan
sehingga lebih efektif dan tepat sasaran sebagai upaya mengurangi
kemiskinan di Kabupaten Sergai.
Lebih
lanjut dijelaskan H. Soekirman, alasan yang melatarbelakangi dipilihnya
Desa Tanjung Harap sebagai sekaligus lokasi gelar uji publik terhadap
verifikasi hasil survey AKP dan juga percontohan (pilot project)
pengelolaan SID Tanjung Harap dikarenakan penerapan SID Desa Tanjung
Harap dinilai yang menjalankan terbaik di kawasan Provinsi Sumatera
Utara (Provsu). Hal ini dibuktikan SID Desa Tanjung Harap aktif dan
rutin dalam sistem pelayanan administrasi publik dan data dan
keberadaanya dapat secara langsung diakses masyarakat.
Dengan
data integratif yang disusun dari partisipasi masyarakat melalui proses
uji publik yang dilakukan di Desa Tanjung Harap ini kemudian akan
ditinjau kembali proses pendekatan dan metode pelaksanaannya. Sehingga
diminta kepada seluruh masyarakat dihimbau dapat memberikan data yang
riil pada saat dilakukan survey lebih lanjut partisipasi kemiskinan
masyarakat dilapangan agar menghasilkan data yang akurat. Sehingga hasil
dari diagnosis maupun survey AKP ini dapat diteruskan oleh pemerintah
daerah untuk diusulkan kepada pemerintah pusat demi kesejahteraan
masyarakat, pungkas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman.
Kegiatan
diisi dengan dialog interaktif tentang upaya pengurangan angka
kemiskinan yang disampaikan oleh narasumber.( Putranursaid)
Posting Komentar
Posting Komentar