JAKARTA
| GLOBAL SUMUT-Wacana kepindahan Ibukota negara dari Jakarta ke
daeralah lain oleh Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro disambut antusias
oleh DPR. Anggota DPR dari dapil Kalimantan Tengah Hamdhani menyatakan
sikap setujunya ketika ditanya terkait hal ini. Meski kajiannya belum
dirampungkan oleh Bappenas, menurutnya, sukses atau tidaknya kepindahan
ibukota yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno tergantung
political will dari kepala pemerintahan saat ini.
“Tentu
saya sangat antusias kalau ibukota dipindah, tapi juga harus dibarengi
dengan keseriusan,” tuturnya saat diwawancara di ruang kerjanya di
Kompleks Parlemen, Selasa (04/07).
Political
will, menurutnya, perlu untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Selama
ini, satu-satunya yang menghambat pemindahan ibukota adalah terkait
pembiayaan. Beberapa kalangan menyebutkan biaya pemindahan ibu kota bisa
mencapai ribuan triliun. Sedang di tahun 2015 ketika Bappenas masih
dipimpin oleh Adrinof Chaniago, pernah diungkapkan biaya pemindahan ibu
kota sekitar Rp 100 triliun. Biaya sebesar itu dibagi menjadi beberapa
termin dalam jangka waktu 10 tahun.
“Semua
soal biaya saja, menurut saya, besar sekali yang harus dikeluarkan
negara. Tapi saya dengar kan Kepala Bappenas akan melibatkan swasta
dalam pemindahan ini. Itu malah lebih bagus, jadi tidak terlalu
membebani negara,” tutur anggota BKSAP ini.
Skema
Private Public Partnership (PPP) yang disebut oleh Menteri PPN &
Bappenas menurut Hamdhani mempunyai banyak keuntungan. Pertama, anggaran
untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi,
perumahan untuk PNS di daerah yang ditunjuk sebagai ibukota baru bisa
dibagi dengan swasta.
Kedua,
swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah
akan berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibukota yang baru
menjadi kota yang modern sesuai standar internasional.
“Kami
tunggu kajian dari Bappenas seperti apa. Tempo hari selesai Agustus
tahun ini, tapi kita lihat saja sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Palangkaraya sebagai Opsi
Palangkaraya
disebut-sebut menjadi nominasi kota yang akan menjadi ibukota negara
berikutnya. Hal ini mengacu pada keadaan geografis Kota tersebut yang
landai serta jauh dari pusat magnitude gempa. Kota dengan kontur seperti
ini dinilai cocok dibangun kota dengan kapasitas diatas satu juta
penduduk.
Hamdhani
mengungkapkan Palangkaraya adalah kandidat terkuat di antara kota
lainnya. Secara historis kota ini disiapkan sebagai ibukota negara oleh
Presiden Soekarno, namun karena dinamika politik serta kendala teknis
akhirnya mimpi membuat ibukota baru pupus.
“Oleh
ahli manapun dan apapun Kota Palangkaraya adalah kandidat utama untuk
dijadikan ibukota baru. Presiden Soekarno itu insinyur yang paham betul
membangun kota terlebih untuk ibukota negara,” kata Hamdhani.
Namun
demikian, Hamdhani menuturkan semua kota di Indonesia cocok untuk
ibukota negara. Ia berharap pemindahan ibukota ini tidak berakhir pada
kajian-kajian saja, tapi juga di eksekusi oleh pemerintahan Jokowi.
Terlebih, menurutnya, visi membangun negara dari pinggiran dinilai
sangat pas.
“Membangun
pinggiran adalah Nawa Cita dari Presiden Jokowi. Pemindahan ibukota ini
saya rasa masuk dalam Nawa Cita beliau,” pungkasnya.[rs]
Posting Komentar
Posting Komentar