JAKARTA
| GLOBAL SUMUT-DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang
dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan anggota
Komisi VI DPR Nyat Kadir saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan
Dirut Bulog di Jakarta, Kamis (18/1). Menurutnya, persoalan
ketersedian beras ini sangat penting untuk menyetabilkan harga, terutama
bagi daerah yang bukan lumbung padi, sepeti Kepulauan Riau.
“Jadi,
mohon maaf, saya berbeda pandangan dengan teman-teman Komisi VI
lainnya. Saya malah mendukung upaya pemerintah ini,”
ungkapnya.
Nyat Kadir melanjutkan, dari informasi yang
didapatkan, beberapa daerah yang menjadi lumbung padi bahkan juga
mengalami gejolak kenaikan harga. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan
pemerintah melakukan impor beras adalah dalam upaya meredam gejolak
tersebut. Selain itu, hingga pertengahan Januari ini cadangan stok beras
nasional memang tidak mencukupi.
"Di
bawah besaran yang direkomendasaikan lembaga pangan FAO sebesar 1 - 1,8
Juta ton. Jadi sudah betul keputusan itu. Kita mengharapkan kepada
pemerintah, jangan mengambil risiko sekecil apapun,” tandasnya.
Memperkuat dukungan tersebut, Nyat Kadir memaparkan kondisi harga beras dari Kepulauan Riau.
“Sebagai
contoh per hari kemarin saja, beras medium di Batam saja sudah di angka
12.300 - 12.375 dan kategori premium harga 13.000-14.300. Malah di
Natuna sangat menyedihkan, mediumnya di angka 14.300, sedangkan premium
mencapai harga 15.000,” tuturnya.
Dengan
angka yang tinggi itu, daerah seperti Kepulauan Riau memang perlu
mendapatkan ketersediaan stok beras. “Saya kira jika memang nanti beras
impor ini didatangkan maka jelas distribusinya ke daerah seperti kami
lah. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Dirut Bulog bahwa beras
tersebut akan didrop di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Batam dan
Sulut bukan ke daerah lumbung padi,” ungkap mantan Walikota Batam
periode 2001-2005 ini.
Namun
demikian, politisi NasDem ini mengingatkan, kehadiran beras impor perlu
juga diawasi secara ketat agar tidak ada kebocoran dalam
pendistribusiannya.
“Saya kira beras impor ini bisa dijadikan stok
cadangan beras kita bukan untuk dilepas begitu saja ke pasaran. Kalau
untuk stok, saya oke-oke saja, asal itu konsisten untuk stok.
Pendistribusian yang tepat sasaran dan diawasi secara ketat, saya kira
itulah yang terpenting dalam memandang persoalan impor beras ini,"
pungkasnya
DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras
yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan anggota
Komisi VI DPR Nyat Kadir saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan
dan Dirut Bulog di Jakarta, Kamis (18/1). Menurutnya, persoalan
ketersedian beras ini sangat penting untuk menyetabilkan harga, terutama
bagi daerah yang bukan lumbung padi, sepeti Kepulauan Riau.
“Jadi,
mohon maaf, saya berbeda pandangan dengan teman-teman Komisi VI
lainnya. Saya malah mendukung upaya pemerintah ini,” ungkapnya
Nyat
Kadir melanjutkan, dari informasi yang didapatkan, beberapa daerah yang
menjadi lumbung padi bahkan juga mengalami gejolak kenaikan harga. Oleh
karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah melakukan impor beras
adalah dalam upaya meredam gejolak tersebut. Selain itu, hingga
pertengahan Januari ini cadangan stok beras nasional memang tidak
mencukupi.
"Di
bawah besaran yang direkomendasaikan lembaga pangan FAO sebesar 1 - 1,8
Juta ton. Jadi sudah betul keputusan itu. Kita mengharapkan kepada
pemerintah, jangan mengambil risiko sekecil apapun,” tandasnya.
Memperkuat dukungan tersebut, Nyat Kadir memaparkan kondisi harga beras dari Kepulauan Riau.
“Sebagai
contoh per hari kemarin saja, beras medium di Batam saja sudah di angka
12.300 - 12.375 dan kategori premium harga 13.000-14.300. Malah di
Natuna sangat menyedihkan, mediumnya di angka 14.300, sedangkan premium
mencapai harga 15.000,” tuturnya.
Dengan
angka yang tinggi itu, daerah seperti Kepulauan Riau memang perlu
mendapatkan ketersediaan stok beras. “Saya kira jika memang nanti beras
impor ini didatangkan maka jelas distribusinya ke daerah seperti kami
lah. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Dirut Bulog bahwa beras
tersebut akan didrop di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Batam dan
Sulut bukan ke daerah lumbung padi,” ungkap mantan Walikota Batam
periode 2001-2005 ini.
Namun
demikian, politisi NasDem ini mengingatkan, kehadiran beras impor perlu
juga diawasi secara ketat agar tidak ada kebocoran dalam
pendistribusiannya.
“Saya kira beras impor ini bisa dijadikan stok
cadangan beras kita bukan untuk dilepas begitu saja ke pasaran. Kalau
untuk stok, saya oke-oke saja, asal itu konsisten untuk stok.
Pendistribusian yang tepat sasaran dan diawasi secara ketat, saya kira
itulah yang terpenting dalam memandang persoalan impor beras ini,"
pungkasnya. [rs]
Posting Komentar
Posting Komentar