0
MEDAN | GLOBAL SUMUT-Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada 2018 di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Polda Sumut telah mengeluarkan sebuah maklumat.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, dalam maklumat tersebut, salah satunya ialah melarang adanya aktifitas sekelompok masyarakat berseragam yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas) tertentu dilingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain aparatur negara. Karena dapat menimbulkan persepsi ancaman atau intimidasi baik fisik dan non fisik, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya.

“Terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan. Sebagaimana diatur dalam pasal 182A undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang undang,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, Paulus juga menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka setiap orang atau sekelompok masyarakat di wilayah Polda Sumut juga dilarang untuk mengganggu ketertiban umum. Dalam hal itu, lanjut dia, termasuk merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan raya/arus lalulintas/jalan tol, melakukan provokasi, serta melakukan tindakan anarkis dan tindakan lain yang berpotensi sara.

“Jika hal ini dilakukan, terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan (penjara) sebagaimana diatur dalam pasal 406. Pasal 407 atau 170 KUHP,” jelasnya.

Untuk itu, Paulus menegaskan, bahwa apabila diketahui adanya tindakan dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar hukum maka akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas dan terukur.

“Hal ini dimulai dari peringatan, pembubaran, sampai dengan penindakan (upaya paksa) terhadap para pelaku sesuai dengan pasal 48, pasal 49 KUHP dan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menambahkan, dalam pilkada nanti seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjaga ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Karena, proses tersebut menurut dia akan menentukan Sumut lima tahun kedepan.

“Siapa pun yang menang, mari kita terima dengan lapang dada. Jangan karena perbedaan pilihan kita menjadi bermusuhan,” pungkasnya.[rs]

Post a Comment

Top