LANGSA | GLOBAL SUMUT-Tgk.Malik Mahmud Al-Haytar membuka Rapat Kerja (Raker) Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun 2021.Rapat Kerja dilaksanakan selama 3 hari mulai 14 Juli -16 Juli 2021 berlangsung di Hotel Harmoni Kota Langsa.(14/7/21)
Wali Nanggroe Aceh,Tgk.Malik Mahmud Al-Haytar dalam sambutannya menjelaskan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkatnya merupakan Lembaga Khusus dan Keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui sejarah panjang perjuangan serta melalui dinamika politik antara Aceh dengan Jakarta sampai lahirnya kesepakatan damai.
Melalui kesepakatan damai tersebut kemudian tertuang di dalam perjanjian MoU Helsinki Tahun 2005, dan UUPA Tahun 2006.
"Salah satu manifestasi dari UUPA Tahun 2006 adalah Qanun Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe,"katanya.
Lembaga Wali Nanggroe dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam mengawal perdamaian dan pengembangan peradaban di bumi serambi Mekah ini.
Dengan kata lain, Lembaga Wali Nanggroe memiliki tanggungjawab kerja sangat berat karena menyangkut dengan perdamaian dan peradaban Aceh.Oleh karenanya lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat yang ada didalamnya haruslah memiliki program kerja yang terukur.Program kerja tersebut baik untuk jangka panjang,jangka menengah dan jangka pendek
"Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka rapat kerja perangkat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2021.Kepada peserta saya tekankan agar rapat kerja ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan visi misi lembaga Wali Nanggroe dan kehendak politik perjuangan Aceh ,"sebutnya
Dikatakannya lagi, program kerja juga harus sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh..
Sementara itu, Wakil Wali Kota Langsa Dr.H.Marzuki Hamid,MM di hadapan Wali Nanggroe Aceh juga menyampaikan berbagai program pembangunan kota Langsa ke depan sebagai Kota Jasa baik Pendidikan,Kesehatan, Kota Wisata maupun peluang ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa.
"Paduka yang Mulia Wali Nanggroe dan peserta Raker yang berbahagia,Ikhtiar yang kami lakukan tentu masih banyak kekurangannya. Pelabuhan Laut Kuala Langsa yang kondisi infrastrukturnya cukup bagus tetapi pengguna jasanyamasih minim.Banyak instansi yang terlibat,banyak regulasi yang dibuat, tetapi keberadaannya justru menjadi penghambat,"jelasnya.
Ditambahkan pula ada beberapa pemain ekspor impor yang mencoba berkegiatan dari Pelabuhan Kuala Langsa, tetapi sekali atau dua kali mencoba langsung berhenti.Terkait pengelolaan pelabuhan di Aceh sesuai UUPA, seharusnya mempunyai kewenangan yang besar untuk mengelolanya.
"Untuk itu dalam Raker ini semoga hal-hal strategis yang mencakup kewenangan Aceh dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pokok bahasan,"pintanya.
(arman suharza)
Posting Komentar
Posting Komentar