0
STABAT | GLOBAL SUMUT -Menanggapi kisruhnya pembahagian bantuan langsung swadaya masyarakat (BLSM), Pemkab Langkat bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral di ruang Pola kantor bupati, Senin (1/7). Bertujuan memperoleh simpul kelancaran program pemerintah tersebut.

Plh Sekdakab Langkat, H Indra Salahuddin, bersama Kepala Bappeda H Astaman serta jajaran pejabat Pemkab lainnya mengajak Perum Pos Negara, BPS maupun Camat se-Kabupaten Langkat duduk bersama menilik sebab terjadinya carut marut pembahagian BLSM di tengah masyarakat.

“Melalui pertemuan ini, kita berharap didapatinya satu formula guna memudahkan petugas mendistribusikannya maupun masyarakat yang berhak menerimanya. Sebab, kerancuan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Langkat namun hampir menyeluruh,” kata Plh Sekda.

Dalam pertemuan itu ditekankan dia, sesuai surat edaran Mendagri diamanatkan untuk mengamankan jalannya program tersebut. Jika kemudian ditemukan kendala, kepala kecamatan dimintakan membuat laporan tertulis ke kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat. Pun demikian, kepada seluruh Camat dimintakan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing dengan menyertakan kepala lingkungan ataupun dusun serta perangkat desa lainnya.

Kepala BPS Langkat, Syawaluddin Naibaho, menjelaskan pihaknya hanya melakukan pendataan sesuai ketentuan pencacahan diwenangkan pemerintah. Diakui dia, BPS tidak dapat mengklaim mutlak data sesuai dikirimkan guna dipergunakan karena itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Sederhananya sebatas mengirimkan data sesuai fakta diperoleh di lapangan oleh petugas.

Kakancab Perum Pos dan Giro Binjai Langkat, Jalaludin akui, pihaknya hanya bertugas mendistribusikan sesuai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterima. Sedangkan tentang data siapa saja warga penerima, pihaknya tidak tahu sama sekali karena membagikannya sesuai dengan nama maupun alamat tertera di surat dimaksud.(Awaluddin /Langkat)

Posting Komentar

Top