0
MEDAN | GLOBALSUMUT-Ribuan nelayan yang bekerja di industri perikanan gabion belawan kota Medan Perovinsi Sumatera Utara terancam gagal nyoblos Pilpres 2014. Pasalnya ribuan nelayan tersebut takut dengan pengusaha ikan Gabion Belawan yang tak segan-segan memecat mereka. Minggu (6/7/2014).
           
Informasi yang dihimpun globalsumut di lapangan, ratusan nelayan yang tumpangi kapal ikan milik cerewet Gabion Belawan lebih memilih tetap melaut daripada pulang dan  mencoblos calon presiden / wakil presiden 9 juli 2014. Ratusan nelayan itu dapat tekanan dari majikan yang melarang untuk pulang, atau nelayan siap untuk dipecat.
           
Seperti yang dikatakan Darman (45). Warga yang menetap di Kelurahan Labuhan Deli itu mengaku serba salah. “Kami nelayan ini serba salah bang. Jika milih nyoblos (pulang melaut-red) kami dipecat, tekong kami takut diberhentikan makanya tekong takut melawan majikan (tokeh-red). Jangankan Pilpres, hari besar keagamaan aja kami tak dibolehkan pulang”. Kata Darman.
           
Di Gabion Belawan, ratusan pengusaha ikan menggantungkan nasibnya kepada nelayan, namun peraturan yang dijalankan selain mencekik leher, nelayan juga harus tunduk dengan perintah tokeh (pengusaha-red). Tak jarang nelayan memilih tetap di laut daripada pulang.
           
Ketua kelompok nelayan Deli Usaha Mandiri Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan A. Rahman sesalkan Syahbandar Perikanan dan Kamla. Rahman mengatakan ke dua intansi tersebut seharusnya dapat mencegah nelayan melaut atau perintahkan nelayan untuk pulang.
           
“Jelang Pilpres 2014, seharusnya pihak Syahbandar Perikanan, Keamanan Laut, PPSB Gabion Belawan dapat berkoordinasi dengan pengusaha ikan Gabion Belawan untuk mencegah nelayan melaut atau meminta nelayan pulang untuk menyoblos Pilpres, hal ini hanya menyita waktu sekitar 2-3 jam”. Kata Rahman.
           
Masalah ini lanjut Rahman, dapat kita artikan bahwa pihak Instansi nelayan Gabion Belawan (Syahbandar Perikanan, PPSB, dan Kamla, dan Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Utara-red) tidak ikut serta mensukseskan Pilpres 2014. Oleh karena itu, kita harap ada tindakan tegas terhadap instansi tersebut. Tegas Rahman. [nur/bu/mn].
 

Posting Komentar

Top