0
BELAWAN | GLOBAL SUMUT- Ratusan warga miskin di kawasan Belawan sempat mengeruduk
kantor camat Medan Belawan, Senin siang tadi (01/12/2014) pasalnya,warga miskin di kawasan Belawan yang seharusnya mendapatkan dana BLSM dan kartu sakti dari Pemerintah Jokowi kini malah gigit jari.

Sehingga ratusan warga yang didominasi kalangan omak-omak dan janda miskin tersebut nekad beramai-ramai mendatangi kantor Camat Belawan dengan membawa fotocopy KK dan KTP dengan maksud agar dapat didaftarkan kembali sebagai penerima dana bantuan didampingi para
pengurus PDI Perjuangan Belawan dikordinir Parlindungan Sinaga dan kawan-kawan.

Zumiyah (54) seorang janda miskin warga Lingkungan 32 Kelurahan Belawan II mengaku datang ke kantor Camat Belawan bersama warga lainnya untuk menuntut hak mereka yang miskin namun entah kenapa sampai kini tak mendapatkan dana BLSM maupun bantuan lainya dari Pemerintah.

Keluhan sama juga disampaikan Nek Sarah (75) janda miskin tanpa anak ini secara tertatih-tatih mendatangi kantor Camat Belawan yang saat ini dipimpin Rudi Faizal Lubis tersebut. Warga bertempat tinggal di Gang 2 paluperta Kelurahan Belawan II tersebut mengaku tak mendapatkan
dana BLSM meski rumahnya pun mau runtuh.

Begitu juga dikatakan Esteria Sinaga warga Lingkungan 2 Lorong Bersama Kelurahan Sicanang Belawan, ia sejak dulu tak mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah termasuk dana BLSM padahal kehidupannya sangat miskin, "Kami heran bang, kenapa oleh para Kepling dan Lurah dipilih
orang kaya yang dapatkan kartu perlindungan sosial (KPS) sehingga mendapatkan dana BLSM

sementara kami yang benar-benar miskin justru tak terdata unntuk mendapatkan dana BLSM padahal kami memiliki KK dan KTP, ujarnya.

Parlindungan Sinaga selaku ketua PAC PDI Perjuangan Belawan mengaku, pihaknya hanya membantu memfasilitasi warga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan dana BLSM agar kembali didata.Ia pun mensyaratkan warga miskin tersebut terlebih dahulu membawa photo copy KK dan KTP untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kecamatan.

"Kita sebagai pengurus partai berkewajiban mengawal pemerintahan Jokowi sehingga warga yang benar-benar miskin mendapatkan dana bantuan BLSM maupun 3 kartu sakti tersebut sehingga penyalurannya tepat sasaran,"tegas Sinaga.(red).

Posting Komentar

Top