Sumut Harus Tetap Jadi Barometer Kerukunan Nasional

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyatakan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut yang bersinergi dalam menjaga kondusifitas keamanan dan kerukunan umat beraga di Sumut. Harmonisasi antar lintas agama di Sumut menjadi barometer kerukunan umat beragama secara nasional.

Apresiasi tersebut dikemukakan Tengku Erry Nuradi dalam acara Silaturrahmi Fokorpimda Sumut dengan FKUB beserta pimpinan Majelis-majelis Agama dan Ormas Keagamaan Sumut yang berlangsung di Medan Club, Jl Kartini Medan, Rabu (22/7/2015).

Dalam acara itu, hadir sebagai moderator Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi Panjaitan, Kakanwil Depag Sumut dan Ketua FKUB Sumut DR H Maratua Simanjuntak.

Selain itu juga hadir enam perwakilan agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Juga hadir para tokoh-tokoh agama dan pimpinan ormas Islam yang ada di Sumatera Utara, diantaranya Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof Dr Asmuni, Ketua PWNU Sumut H Afiffuddin Lubis, juga pimpinan HTI, FPI, FUI erta unsur BINDA Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, masyarakat Sumut dinilai bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap fenomena dan peristiwa, termasuk insiden intoleransi Tolikara, Papua, sehingga tidak mudah terpancing atau tersulut oleh provokasi apapun.

“Ini merupakan kebanggaan seluruh komponen lintas agama dan etnis di Sumut yang langsung merespon positip peristiwa Tolikara dengan memberi pemahaman kepada umatnya masing-masing serta melokalisir peristiwa tidak melebar ke Sumut,” sebut Erry.

Hakekatnya, seluruh majelis lintas agama dan ormas-ormas keagamaan di Sumatera Utara sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, itu namun semua tetap berfikiran jernih dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah dan aparat hukum.

“Terima kasih, masyarakat Sumut tidak terpancing. Itu modal utama dalam mengantisipasi kekisruhan antar agama akibat suatu insiden yang sebagian orang menilai berbau SARA,” tambah Erry.

Meski kondisi Sumut kondusif, namun Erry tetap mengingatkan bahwa peristiwa Tolikara harus menjadi iktibar bagi Sumut dalam upaya memelihara kerukunan dan setiap potensi konflik harus dieliminir secara dini.  Tidak lupa Erry juga mengingatkan bupati dan walikota bersama fokorpimda masing-masing kabupaten dan kota se-Sumut agar terus membangun komunikasi dan mendeteksi secara dini setiap benih konflik dan jangan ada pembiaran.

Sementara Pangdam I/BB Mayjen TNI Edi Rahmayadi juga menyatakan apresiasi yang sama. Edi bahkan optimis solidaritas antarumat beragama di Sumut semakin terjalin erat.

“Sumut ternyata menjadi semakin kuat dengan adanya peristiwa tersebut. Artinya, masyarakat Sumut bukan pembuat masalah tetapi penyelesai masalah. Ini juga bukti masyarakat Sumut adalah komunitas religius yang berakhlak tinggi, berfikiran hebat dan memiliki ketahanan soliditas,” sebut Edi.

Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo menegaskan, soliditas masyarakat Sumut harus dipertahankan. Polda Sumut siap mengawal kondisi kondusif. Artinya, setiap provokator atau siapa pun yang memanfaatkan peristiwa Tolikara untuk menimbulkan kekacauan atau konflik di Sumut akan ditindak tegas tanpa pilih bulu.

“Polda Sumut tidak menolerir provokator yang mengacaukan kondusifitas di Sumut,” tegas Eko.

Pada pertemuan tersebut, Ketua FKUB Sumut DR H Maratua Simanjuntak menyerahkan 7 rekomendasi berdasarkan kesepakatan majelis lintas agama yang dihasilkan dari Silaturrahmi umat lintas agama dan pimpinan organisasi keagamaan yang difasilitasi Kesbangpol Linmas Pemprov Sumut di Medan Club. Rekomendasi tersebut juga disampaikan kepada pemerintah pusat, yakni ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.

“Kesepakatan umat lintas Agama Sumut itu yakni merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar aparat keamanan melakukan tindakan secara tuntas dan menghukum seadil-adilnya pihak-pihak yang telah melakukan penodaan dan bisa mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia,” sebut Maratua.

Kedua, meminta pemerintah pusat agar mewaspadai dan menindak tegas pemerintah daerah yang membuat regulasi-regulasi atau memberi peluang kepada ormas/lembaga agama yang dapat mendiskreditkan satu kelompok agama dan kelompok etnik dalam wilayah NKRI.

Ketiga, meminta agar diwaspadai terus pihak-pihak yang ingin memecahbelah dan memprovokasi kerukunan umat beragama di Indonesia dalam wadah NKRI. Dan jika ada pihak yang meminta merdeka agar di tindak tegas, karena kita sudah sepakat dari Sabang sampai Marauke adalah wadah NKRI.

Keempat, mengharapkan masyarakat Sumut tetap menjaga semangat persaudaraan dan kerukunan serta tetap mempertahankan kondusifitas yang telah ada.

Kelima, meminta Kementerian Agama mengevaluasi ulang izin keberadaan gereja injil di Indonesia, terutama yang berada di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Keenam, forum silatuhrami FKUB dan tokoh serta ormas keagamaan akan digelar setiap dua bulan sekali untuk menginventarisasi setiap potensi yang bisa memecahbelah kerukunan umat beragama di Sumatera Utara.

“Dan ketujuh, negara harus senantiasa hadir di tengah denyut jantung kehidupan masyarakat. Jangan ada pembiaran atas potensi yang dapat memecahbelah persatuan dan menimbulkan konflik umat beragama,” tambah Maratua. (red)