MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Ir H Tengku Erry
Nuradi MSi mengharapkan, kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Sumatera yang baru dikukuhkan lebih baik dari kepengurusan PGRI
Sumut yang lama.
“Hari
ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik
dari hari ini. Dan itulah harapan kita semua untuk dunia pendidikan di
Sumut khususnya,” sebut Erry.
Harapan
itu disampaikan Plt Gubsu pada saat menerima audiensi Pengurus PGRI
Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018, Selasa (26/1/2016), di ruang
kerja Plt Gubsu Lt. 9 Kantor Gubsu.
Pengurus
PGRI Sumut yang hadir diantaranya Ketua Umum Drs. Abdul Rahman Siregar,
Wakil Ketua Asliani Harahap, Sekretaris Darliswan dan pengurus
lainnya. Sedangkan, Plt Gubernur Sumut didampingi Plh Asisten Ekbang
Ibnu S Hutomo, Kabid PMPTK Disdiksu Suwardi SE MAP, Kasi Tenaga
Kependidikan Disdiksu James Siagian.
Menurut
Erry, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab
pendidikan setingkat setingkat SMA/SMK menjadi tangung jawab pemerintah
provinsi. Karena dengan demikian Dinas Pendidikan Provinsi punya posisi
dan tanggung jawab yang jelas.
Selama
ini lanjutnya posisinya masih mengambang, sehingga timbul
sekolah-sekolah binaan setingkat SMK/SMA dan banyak yang tumpang tindih.
“Banyak hal-hal yang positif dengan UU nomor 23 tahun 2014,” sebut
Erry.
Erry
mengharapkan, dengan UU Nomor 23 tahun 2014 agar pendidikan di Sumut
lebih maju dan berkembang dan signifikan. Karena pendidikan saat ini
masih kebanyakan tamatan sekolah menengah pertama (SMP).
Apalagi
di era pasar bebas ASEAN (MEA) sangat diperlukan sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas yang tentunya pendidikan itu didapatkan dari
sekolah-sekolah dan para guru yang menerapkan ilmu.
Salah satu kunci SDM yang berkualitas adalah disiplin. Diharapkan Guru adalah ujung tombak SDM yang berkualitas,” kata Erry.
Untuk
memajukan pendidikan yang maju di Sumut, Erry mengharapkan, agar PGRI
Sumut selain bersinergi dengan Pemprov juga harus berkoordinasi dengan
sekolah-sekolah swasta.
Menurut
Erry, sekolah-sekolah swasta juga mendapat dana BOS dari pemerintah.
Oleh karenanya perlu diberi pemahaman kepada sekolah-sekolah swasta
ataupun yayasan yang mendapat dana BOS adalah untuk meringankan biaya
pendidikan.
Dengan
demikian anak-anak Indonesia semuanya akan dapat mengecap pendidikan.
Dengan demikian tujuan memajukan pendidikan kita terutama untuk Sumatera
Utara dapat tercapai.
“Diharapkan
terobosan-terobosan baru dari para pengurus PGRI Sumut agar pendidikan
di Sumut menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujar Erry.
Sementara
Ketua PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018 Drs Abdul Rahman
Siregar mengatakan bahwa tujuan dari audiensi untuk melaporkan bahwa
pengurus PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018 telah mendapat
pengesahan Pengurus Besar PGRI berdasarkan Konferensi PGRI Sumatera
Utara pada tanggal 19-20 Desember 2015.
Pengurus
PGRI Sumut periode 2015-2018 lanjutnya, ingin bersinerji dengan
pemerintah provinsi Sumatera Utara tentang program-program yang akan
dilakukan di masa kepengurusan PGRI Sumut periode 2015-2018.
Hal
tersebut juga menindaklanjuti undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang
tanggung jawab pendidikan setingkat SMK/SMA yang menjadi tanggungjawab
pemerintah provinsi.
Pengurus,
lanjutnya ingin terus memperbaiki pendidikan di Sumut, karena
pendidikan merupakan program prioritas dari pemerintah pusat dan masih
banyaknya keluhan tentang kesejahteraan guru pada tahun-tahun
sebelumnya.
“Diharapkan
Pemprov Sumut dapat terus mendorong program-program PGRI Sumut demi
kemajuan pendidikan di Sumatera Utara,” ujarnya. (RHD)
Posting Komentar
Posting Komentar