BINJAI| GLOBAL SUMUT.COM – Praktik penggerogotan aset negara oleh mafia tanah di Kota Binjai kian brutal dan tak tersentuh. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo Regional I Kebun Tandam Hulu diduga kuat diperjualbelikan secara ilegal dan kini disulap menjadi markas penampungan Crude Palm Oil (CPO) gelap. Kamis 12/11/2026.
Merespons skandal ini, publik mendesak Kapolres Binjai untuk segera turun tangan memeriksa aktivitas gudang CPO ilegal milik seorang pengusaha berinisial Ahuang alias AH. Warga menuntut ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap pihak-pihak yang terlibat jika terbukti melanggar hukum, selaras dengan komitmen penegakan aturan yang tegas dan tanpa kompromi.
Sorotan tajam tertuju pada lahan seluas 4.000 meter persegi di Afdeling 1 Blok 15. Aset strategis milik negara tersebut diduga ditransaksikan secara di bawah tangan dengan nilai mencapai lebih dari Rp400 juta.
Aktor utama dalam penjualan aset negara ini mengarah pada Ketua Kelompok Tani setempat bernama Ponirin, warga Pasar IV Beringin 7, Kelurahan Jati Utomo. Secara nekat, ia melego lahan yang dikuasainya selama puluhan tahun kepada Ahuang, yang kemudian mengubah fungsi
Berdirinya gudang CPO ilegal di atas tanah negara ini memicu tanda tanya besar terkait siapa pihak yang membekingi operasi tersebut. Aroma kongkalikong dan praktik "main mata" tingkat tinggi antara pembeli dengan oknum Kepala Bagian (Kabag) Aset PTPN IV terendus sangat kuat. Pembiaran terhadap alih fungsi lahan ini mengindikasikan adanya restu di bawah meja dari pemangku kebijakan aset perkebunan.
"Lahan itu jelas-jelas masih murni HGU aktif Kebun Tandam Hulu. Bagaimana mungkin tanah negara seluas 4.000 meter bisa dijual seharga Rp400 juta lebih dan dengan tenang berdiri gudang CPO kalau tidak ada 'lampu hijau' dari oknum pejabat aset?" tegas sumber terpercaya di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sikap pongah ditunjukkan oleh Ponirin saat dikonfirmasi awak media terkait skandal penjualan aset negara tersebut. Tanpa rasa bersalah, ia sama sekali tidak menepis dan mengakui transaksi ilegal tersebut dengan berbekal tameng dokumen lama dari pemerintah daerah, seolah berupaya melegitimasi tindakan penyerobotan aset negara.
Kini, bola panas skandal perampasan aset negara ini berada di meja Kapolres Binjai dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Pihak PTPN IV dikabarkan tengah menyiapkan berkas laporan resmi untuk menyeret kasus penyerobotan dan penggelapan aset negara ini ke ranah hukum.
Warga dan elemen masyarakat mendesak keras agar aparat tidak "masuk angin". Publik menuntut keberanian penegak hukum untuk tidak hanya memeriksa Ponirin, tetapi juga segera menyeret dan menangkap Ahuwat warga cemara hijau medan yang di sebut sebut selaku pembeli lahan sekaligus pemilik gudang CPO ilegal. Aparat diminta membongkar tuntas jaringan mafia tanah ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menyeret oknum internal PTPN IV yang terbukti memfasilitasi perampok aset negara. Negara tidak boleh kalah melawan mafia.
Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. yang di komfirmasi wartawan hingga berita ini dikirim ke meja redaksi belum memberikan keterangan.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi dan klarifikasi resmi dari manajemen PTPN IV PalmCo Regional I, khususnya pejabat bagian aset yang disebut dalam dugaan tersebut, serta pihak pembeli berinisial AH.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.(GS)
Posting Komentar
Posting Komentar