<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1adHLdeRVJZ50mOAiSaoEdd0-1B1Mo4Sc3BUC1OtgJKznmGMcsJM2udh6aS-30kyRNgG0ksqBeJU2CXoz8_nsjKUeAXQyH0ulIgo0ssP3m6qL7JuTn1-p9IyuM30ks6T0-tgj8UchXa14/s640/ketua+DPR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1adHLdeRVJZ50mOAiSaoEdd0-1B1Mo4Sc3BUC1OtgJKznmGMcsJM2udh6aS-30kyRNgG0ksqBeJU2CXoz8_nsjKUeAXQyH0ulIgo0ssP3m6qL7JuTn1-p9IyuM30ks6T0-tgj8UchXa14/w640-h424-rw/ketua+DPR.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Menurutnya, meski vaksin sudah mulai tersedia sejak awal tahun 2021, namun pendistribusian vaksin yang masih belum merata perlu terus didorong.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Speakers Conference perlu terus mendorong terjaminnya akses adil bagi vaksin yang aman, efektif dan berkualitas bagi semua orang,” terang Puan dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengatakan bahwa konferensi antar Parlemen dari 19 negara anggota Intern Parliamentary Union (IPU) kali ini merupakan forum yang tepat untuk mempererat kemitraan global, dan memperkuat solidaritas bersama dalam menangani pandemi Covid-19.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kita dapat berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan kepemimpinan Parlemen untuk berkontribusi menangani pandemi, dan melakukan pemulihan paska pandemi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 itu. </div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selain itu, menurut Puan, dalam konferensi ini nantinya perlu untuk memastikan agar pemulihan paska pandemi dapat dilakukan sejalan dengan pencapaian SDGs, Paris Climate Agreement, geopolitik, persamaan gender dan isu-isu lainnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Untuk itu, ia mengusulkan bahwa pembahasan dalam konferensi yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2021 mendatang, fokus pada isu pemulihan pascapandemi. “Pembahasan perlu difokuskan pada isu pemulihan paska pandemi sehingga kita bisa bersama-sama melakukan hal-hal yang kemudian bisa dilakukan bersama oleh semua negara," kata Puan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Turut hadir mendampingi Puan dalam agenda ini, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Sihar Sitorus, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti. (rs) </div>

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani permasalahan p...

Baca selengkapnya »

Anggota DPR Dorong Masyarakat Tingkatkan Daya Beli

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis4ye29H40LQmetOkhXbhUuhWG-7_jZL1u91ONmtsNnpQy93xm7TBRDevdlbIHsiZoyerqQ_c7c7uK8TQT23K6cKAEcKPSr9-eZiLIWCXyamINwLuEYdjKjNyCHAQx7rYkJWwIp4f2A27J/s640/Anggota+Komisi+XI+DPR+RI+Andreas+Eddy+Susetyo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis4ye29H40LQmetOkhXbhUuhWG-7_jZL1u91ONmtsNnpQy93xm7TBRDevdlbIHsiZoyerqQ_c7c7uK8TQT23K6cKAEcKPSr9-eZiLIWCXyamINwLuEYdjKjNyCHAQx7rYkJWwIp4f2A27J/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+XI+DPR+RI+Andreas+Eddy+Susetyo..jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan salah satu tantangan dalam program pemulihan ekonomi nasional adalah bagaimana meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat saat pandemi Covid-19 masih belum mereda. Saat ini, pemerintah masih fokus melanjutkan program PEN yang telah berlangsung sejak tahun 2020 di antaranya pemberian bansos, bantuan UMKM, hingga melakukan kebijakan fiskal di bidang perpajakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hal tersebut disampaikan Andreas di sela-sela pertemuan tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur di Surabaya, Senin (15/2/2020).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Pemerintah masih akan melanjutkan program-program diantaranya yaitu pemberian bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kemudian juga dengan melakukan kebijakan fiskal dalam bentuk fasilitas perpajakan bagi mereka yang mempunyai penghasilan tertentu. Lalu memberikan bantuan kepada UMKM itu dilanjutkan. Jadi intinya adalah melalui bantuan sosial, termasuk program keluarga harapan itu diharapkan dapat mempertahankan daya beli yang ada,” kata Andreas.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah selain memberikan bantuan untuk kelompok menengah bawah adalah menggerakkan kelompok menengah atas untuk mau membelanjakan uangnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi pandemi yang belum jelas, mengakibatkan kelompok menengah atas memilih menahan dan menyimpan uangnya yang terlihat dari peningkatan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Di satu sisi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggerakkan kelompok menengah atas yang sebenarnya memiliki uang terlihat dari pertumbuhan DPK, mau membelanjakan uangnya. Nah di sinilah masalah mengenai keyakinan mereka terhadap keamanan dari pandemi ini. Karena itu memang yang menjadi penting adalah bagaimana program pemulihan kesehatan itu dapat segera terwujud,” ujar Andreas.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Legislator dapil Jawa Timur V ini berharap penanganan program vaksinasi dapat menjadi kunci untuk merubah kondisi sehingga kelompok menengah atas tidak ragu ataupun khawatir untuk membelanjakan uangnya. Selain itu, ia juga berharap seluruh bantuan yang sifatnya untuk mendukung daya beli masyarakat dapat dilanjutkan sampai adanya pemulihan di sektor kesehatan, agar perekonomian terutama sektor riil dapat berjalan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Ini juga sangat penting karena sebetulnya kemampuan atau daya beli itu ada di masyarakat. Namun karena sekarang ini ada kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19 ini, mereka masih wait and see, belum mau berbelanja. Kemudian, untuk yang ekonomi menengah ke atas diharapkan dengan secepatnya memulihkan kondisi kesehatan terutama masalah penanganan protokol kesehatan dan adanya vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tutup Andreas. (rs)</div>

Anggota DPR Dorong Masyarakat Tingkatkan Daya Beli

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan salah satu tantangan dalam program pemulihan ekonomi nasiona...

Baca selengkapnya »

DPR Usulkan Pembangunan Seperti Rusunawa Kabil Batam Bisa Dikembangkan di Kawasan Industri

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKwlA9qNv_7UscnztFx3aU3zXAmO24MtxZlkulUPQhlq4Ttv8DDW2F6YIUHFCoy9iDrfeDazjlry_pLAWULWkvswt1He1e1kxtNsvzNsnyGlDt6HwF0Nvim6yNM05YPxGIe_HkS0CaMsm/s640/Komisi+IX+DPR+RI+saat+mengunjungi+Rusunawa+Kabil+Batam+di+Kepulauan+Riau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKwlA9qNv_7UscnztFx3aU3zXAmO24MtxZlkulUPQhlq4Ttv8DDW2F6YIUHFCoy9iDrfeDazjlry_pLAWULWkvswt1He1e1kxtNsvzNsnyGlDt6HwF0Nvim6yNM05YPxGIe_HkS0CaMsm/w640-h428-rw/Komisi+IX+DPR+RI+saat+mengunjungi+Rusunawa+Kabil+Batam+di+Kepulauan+Riau.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Rusunawa Kabil Batam di Kepulauan Riau, Selasa (16/2/2021). </span></strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />BATAM | GLOBAL SUMUT-Rusunawa Kabil, Batam merupakan buah dari kerja sama BP Jamsostek bekerja sama dengan dunia ketenagakerjaan yang dibangun berdekatan dengan kawasan industri Kabil. Sehingga keberadaan rusunawa Kabil ini sangat membantu tenaga kerja, selain karena tempatnya sangat layak dan nyaman harganya pun relatif terjangkau oleh tenaga kerja .</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan, agar pembangunan rusunawa seperti ini (Rusunawa Kabil) bisa dikembangkan di daerah lain oleh BP Jamsostek, terutama pada perkotaan yang banyak kawasan industrinya. Karena akan sangat membantu para tenaga kerja yang membutuhkan hunian murah dan dekat tempat kerjanya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kalau bisa, saya mengusulkan agar rusunawa model seperti ini bisa dikembangkan pada daerah-daerah lain. Di kawasan industri Cikarang memang sudah ada 1, kalau bisa di kota-kota besar yang padat penduduknya dan banyak tenaga kerja bisa dibuatkan model seperti ini," kata Yahya Zaini saat mengunjungi Rusunawa Kabil Batam di Kepulauan Riau, Selasa (16/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai, walaupun sudah berdiri sejak lama, rusunawa ini masih cukup bagus dan terawat. Bahkan memiliki ruang terbuka hijau, sehingga sering dijadikan tempat berkumpul dan berolahraga warga rusunawa.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Kami berharap apa yang kami saksikan hari ini tetap terjaga di kemudian hari. Jangan hanya kalau mau ada kunjungan saja, kemudian berikutnya berantakan. Tapi kalau saya lihat sudah oke, tidak mungkinlah mereka (pengelola) merubah jadi bersih dan terawat dalam waktu singkat," pungkas politisi Fraksi NasDem ini.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Deputi Direktur Wilayah Sumbariau BP Jamsostek Pepen Almas mengatakan, rusunawa ini dibuat sebagai manfaat tambahan ketika mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Bayar sewanya pun relatif sangat terjangkau, mulai dari Rp 422 ribu – Rp 500 ribu perkamar yang bisa diisi oleh 4 orang.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Di masa pandemi ini, sangat berpengaruh pada keterisian kamar di rusunawa. Diakui Pepen, ada beberapa penghuni yang keluar dari rusunawa yang mungkin karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan. Karena pada saat kondisi normal, keterisian kamar bisa mencapai 90 persen, kalau sekarang sekitar 56 persen. (rs)</div>

DPR Usulkan Pembangunan Seperti Rusunawa Kabil Batam Bisa Dikembangkan di Kawasan Industri

Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Rusunawa Kabil Batam di Kepulauan Riau, Selasa (16/2/2021).  BATAM | GLOBAL SUMUT-Rusunawa Kabil, Batam me...

Baca selengkapnya »

Akses Masuk Terminal Anak Air Harus Diperbaiki

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKC63UuIGpFKFE523yiV3Qq5pPZlx_ESeIQMHGYtDvUYZOB4qdAK-XQzVDVg6SJ0qBK7V_w1Ws6eRGj8A1uaHNdI2i2DJpgWMdrM2XCsDNBjRZM6QtR1g1z1WO8ESuc-KYtE0Kb90M5Bpf/s640/Anggota+Komisi+V+DPR+RI+Tamanuri.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKC63UuIGpFKFE523yiV3Qq5pPZlx_ESeIQMHGYtDvUYZOB4qdAK-XQzVDVg6SJ0qBK7V_w1Ws6eRGj8A1uaHNdI2i2DJpgWMdrM2XCsDNBjRZM6QtR1g1z1WO8ESuc-KYtE0Kb90M5Bpf/w640-h426-rw/Anggota+Komisi+V+DPR+RI+Tamanuri.jpeg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri menegaskan bahwa akses masuk Terminal Anak Air di Kota Padang, Sumatera Barat, harus segera diperbaiki sebab terminal tersebut dibangun dengan kategori tipe A. Kategori terminal tipe A memang difungsikan untuk segala jenis angkutan termasuk antar kota antar provinsi dan angkutan lintas batas antar negara.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sementara, Tamanuri melihat akses jalan menuju kawasan tersebut hanya memiliki lebar 6 meter. Padahal seharusnya menurutnya, dengan standar terminal tipe A setidaknya memiliki lebar akses jalan kurang lebih sekitar 30 meter. Untuk itu ia mendesak Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat segera membangun akses jalan tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Ini terminal menelan biaya yang cukup banyak sekitar Rp80-an miliar. Akan tetapi akses jalan menuju dan keluar situ, belum bisa menampung keberangkatan-keberangkatan besar yang akan masuk, karena jalannya tadi kita lihat hanya lebih kurangnya 6 meter lebarnya,” tegasnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Padang, Sumbar, Senin (15/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Partai NasDem ini menekankan apabila hal ini tidak selesai sampai pembangunan terminal diresmikan dan beroperasi, maka akan timbul masalah yang lebih besar lagi. Masalah tersebut menurutnya merupakan masalah klasik, yakni munculnya terminal-terminal bayangan di daerah strategis bagi angkutan umum.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kalau (akses) itu tidak dibangun, maka akan menimbulkan satu masalah di kemudian hari. Kenapa? Ini sudah dibangun, namun mobil tidak bisa masuk, sehingga kita takutkan akan muncul terminal-terminal bayangan di tempat-tempat yang strategis bagi kendaraan umum. Biasanya itu jadi terminal bayangan ya. Nah ini tidak kita harapkan ya,” jelas mantan Bupati Way Kanan, Lampung ini.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Tamanuri berharap agar masyarakat dapat bermobilisasi dengan nyaman dan pembangunan terminal tersebut menjadi efektif. Maka, ia meminta pemda dapat pro-aktif dalam masalah ini. “Uang sudah sedemikian besar kan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, namun kemudian tidak bermanfaat bagi pemerintah yang ada di daerah ini. Jadi harus segera ya,” tukas legislator dapil Lampung II itu. (rs)</div>

Akses Masuk Terminal Anak Air Harus Diperbaiki

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri menegaskan bahwa akses masuk Terminal Anak Air di Kota Padang, Sumatera Barat, harus...

Baca selengkapnya »

Legislator Dorong BPN Sosialisasikan Sertifikat Tanah Elektronik

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik2zysCXo6BjQrYVkxKnUYVDEbcGghg6sHYzlGVo8rFs4Twvryhgi9sUnQZXY17C1Hqj7ax0Wjm7EvcKvTm4M7ekyZ8Z5J5wDuyoeHeFE3aiw3qdC4DqssYh4_Jhu0S2_kFGcEv9sV5pQT/s640/Anggota+Komisi+II+DPR+RI+Rezka+Oktoberia.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik2zysCXo6BjQrYVkxKnUYVDEbcGghg6sHYzlGVo8rFs4Twvryhgi9sUnQZXY17C1Hqj7ax0Wjm7EvcKvTm4M7ekyZ8Z5J5wDuyoeHeFE3aiw3qdC4DqssYh4_Jhu0S2_kFGcEv9sV5pQT/w640-h428-rw/Anggota+Komisi+II+DPR+RI+Rezka+Oktoberia.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Para Kakan BPN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Kepri, Senin (15/2/2021).</span></strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mendorong kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensosialisasikan terkait sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat. Hal ini menurutnya untuk menghindari adanya false information yang dapat menimbulkan suatu permasalahan baru.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hal ini disampaikan Rezka usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Para Kakan BPN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Kepri, Senin (15/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Masyarakat kita harus diberitahu karena masih banyak yang tidak mendapatkan informasi ini secara utuh. Saya rasa sosialisasi terhadap sertifikat elektronik ini harus dilakukan terlebih dahulu oleh BPN untuk sampai ke masyarakat sehingga kalau ini disampaikan ke masyarakat, nantinya masyarakat juga bisa mengetahui apa itu sertifikat  elektronik ," jelas Rezka.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Untuk itu, politisi dapil Sumatera Barat II ini meminta kepada BPN tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk benar-benar menyiapkan suatu sistem maupun perangkat yang utuh terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Sehingga nantinya dengan sistem yang matang tersebut diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hack, bocor, atau duplikasi data.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"BPN juga harus memperhatikan keamanan sistem cyber-nya untuk menghindari kebocoran data, duplikasi atau ketidaksinkronan maupun pemalsuan data. Karena yang dikhawatirkan dengan adanya data yang tidak sinkron ini nantinya bisa menimbulkan masalah. Harus dicek kesiapannya baik dari pusat dan daerah. Jangan sampai di pusatnya siap tapi di daerah tidak siap," tegas Rezka.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Untuk diketahui, Kementerian ATR/BPN akan memberlakukan sertifikat elektronik pada tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Melalui peraturan tersebut, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. (rs)</div>

Legislator Dorong BPN Sosialisasikan Sertifikat Tanah Elektronik

Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dan...

Baca selengkapnya »

Aria Bima Harap UU Pilkada Direvisi Setelah 2024

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikzncyj8aLI7A-AvTNzxhCVIVwgE_4TjBeVNtaqSfJsqa8YMxDaAVLwWTb3LIU5g8s-3ENkupJnEIaOmbwJC8MPiKAfk6lB1a0pFp1yuSl_ajY33c9kQkAxiw6buZBAYQSQ7PsILh7jo2U/s640/Anggota+DPR+RI+Fraksi+PDI-Perjuangan+Aria+Bima.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikzncyj8aLI7A-AvTNzxhCVIVwgE_4TjBeVNtaqSfJsqa8YMxDaAVLwWTb3LIU5g8s-3ENkupJnEIaOmbwJC8MPiKAfk6lB1a0pFp1yuSl_ajY33c9kQkAxiw6buZBAYQSQ7PsILh7jo2U/w640-h428-rw/Anggota+DPR+RI+Fraksi+PDI-Perjuangan+Aria+Bima.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2/2021).</span></strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima meminta seluruh Anggota DPR RI dapat bersatu secara konsisten mengawal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada dapat diimplementasikan di tahun 2024. Hal itu disampaikannya menyusul mencuatnya wacana publik mengenai pro-kontra pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kita menginginkan adanya konsolidasi demokrasi di Indonesia supaya demokrasi ini yang tadinya kurang sempurna menjadi pas lah, menjadi cocok, semakin tepatlah. Karena itu kita harus konsekuen, kita harus konsisten, jangan sampai kita melecehkan hasil yang kita buat sendiri,” ujar Aria saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menjelaskan, proses perubahan undang-undang seharusnya dilaksanakan ketika undang-undang yang sudah berjalan tidak terimplementasi dengan baik. Menurutnya, memaksakan perubahan regulasi ketika regulasi tersebut belum berjalan merupakan sebuah proses berpolitik yang kurang baik.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Maka untuk itu, terkait dengan usulan-usulan untuk mengamandemen UU Pilkada yang belum dilaksanakan secara serentak di tahun 2024, ini sangat tidak baik dalam proses kita berpolitik. Kita akan mengalami satu, merk kelembagaan kita akan jatuh karena sesuatu yang kita buat akhirnya tiba-tiba kita inginkan untuk kita ubah,” ucap Aria.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Maka untuk itu walaupun ada beberapa anggota dewan yang meminta UU tersebut direvisi, Aria berharap keinginan tersebut ditunda dulu demi kebaikan bersama. “Saya sangat berharap UU ini nanti kita ubah kalau memang Pilkada 2024 itu mengalami berbagai kendala. Walaupun mungkin memang visi teman-teman sudah melihat adanya kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki,” tutupnya. (rs)</div>

Aria Bima Harap UU Pilkada Direvisi Setelah 2024

Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2/2021)....

Baca selengkapnya »

BPJS Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Intensif

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHdjzklwH0SqllTsYSs7u4wpZ281ejz1NfK4mJ8zWDQt65oogcvTjQSUXAyLX-ZuVdvRgQ4n2NQ8E7LWWGNzNXrT5X57ETxBEEdaqdsJNnSYtrhhN2YHb8ppnHXLgEOtgYIU4KCsAdOwNu/s640/dpr.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHdjzklwH0SqllTsYSs7u4wpZ281ejz1NfK4mJ8zWDQt65oogcvTjQSUXAyLX-ZuVdvRgQ4n2NQ8E7LWWGNzNXrT5X57ETxBEEdaqdsJNnSYtrhhN2YHb8ppnHXLgEOtgYIU4KCsAdOwNu/w640-h428-rw/dpr.JPG" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2/2021). </span></strong></em></span></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni menyoroti isu publik mengenai adanya indikasi korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 43 triliun. Menurutnya, lembaga tersebut saat ini mengelola anggaran buruh yang sangat besar sejumlah sekitar Rp 400 triliun, sehingga ia meminta agar ada pengawasan intensif terhadap BPJS Ketenagakerjaan.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Harus ada kontrol yang lebih besar terhadap lembaga tersebut sehingga indikasi korupsi, kemudian hal-hal yang lain itu bisa dihilangkan karena ini menyangkut trust. Rasanya tidak mungkin BPJS mengalami pengambilan uang secara keseluruhan karena sistemnya yang ada," ujar Obon dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2/2021).<br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi lembaga yang besar karena memegang anggaran buruh se-Indonesia. Namun ia menyayangkan kontribusi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta masih jauh dari harapan. Terlebih di masa pandemi ini, ketika banyak buruh di-PHK, Obon mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat mengantisipasinya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Ketika peserta mengalami PHK akibat Covid-19, yang berjuta-juta orang mengalami itu, mereka sulit untuk mendapatkan haknya dalam hal ini mengambil JHT (jaminan hari tua) yang dimaksud," jelas politikus Partai Gerindra tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selain itu ia melihat benefit yang didapatkan JHT masih rendah. Untuk itu ia berharap pemerintah dapat mengontrolnya. "Saya berharap bahwa kita bisa mengontrol lewat OJK, untuk melakukan pengawasan yang lebih intens termasuk juga melakukan pengawasan-pengawasan yang lain," tukasnya. (rs)</div>

BPJS Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Intensif

Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2/2021).  JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi X DPR R...

Baca selengkapnya »

Media Nasional Harus Berhati-Hati dalam Menyajikan Informasi Kepada Masyarakat

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlKotegZk9Qxwev7semQeMO5RLeTevPhJIAIrKavnw3AmXXX7lri9VVy_zriinRY1mOm-fS8Ke3gFoy8Y6uebrW5VWOKQY6zfbsQHZKAUXNAaS2cBROdvEmP143klNv-srBaAzHh4kIqHj/s640/ANGGOTA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlKotegZk9Qxwev7semQeMO5RLeTevPhJIAIrKavnw3AmXXX7lri9VVy_zriinRY1mOm-fS8Ke3gFoy8Y6uebrW5VWOKQY6zfbsQHZKAUXNAaS2cBROdvEmP143klNv-srBaAzHh4kIqHj/w640-h426-rw/ANGGOTA.JPG" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /><strong style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-size: 11.62px; font-style: italic;"><span style="color: #2b00fe;">Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021). </span></strong></td></tr></tbody></table><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan meminta media nasional untuk berhati-hati dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ia mengatakan penyajian berita-berita harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menimbulkan kerugian pihak tertentu.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Dalam menyajikan suatu informasi harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya, kita paham media nasional itu independen tidak terikat kepada pihak tertentu,” kata Sturman saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia menyampaikan peran media sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa informasi masyarakat akan dibuat buta akan pengetahuan yang telah terjadi. Untuk itu sudah seharusnya media terus berkontribusi kepada negara dan seluruh rakyat dalam memberikan berita yang terbaik serta akurat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kita akui peran media itu sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi saya ingatkan satu kesalahan informasi saja bisa membuat masyarakat menjadi kacau dan termakan hoax apalagi dijaman saat ini sudah banyak rakyat yang termakan informasi palsu,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut ia menyatakan KPI dan Dewan Pers harus terus mengawasi tugas media cetak maupun elekteronik nasional. Struman menegaskan penyampaikan informasi yang tidak benar dan tidak bermanfaat kepada masyarakat harus ditindak.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“KPI itu sudah banyak memberikan teguran-teguran kepada televisi nasional yang memberikan acara-acara kurang bermanfaat kepada masyarakat. Memang (langkah) itu sudah bagus, terus tingkatkan lagi karena kita tidak ingin masyarakat diberikan informasi yang kurang mendidik,” pesannya. (rs)</div>

Media Nasional Harus Berhati-Hati dalam Menyajikan Informasi Kepada Masyarakat

Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi...

Baca selengkapnya »

Komisi V Dorong Ditjen Perumahan PUPR Prioritaskan MBR

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2VNsx49SIZqvJEL-bNXKLSU3CGJbpnr1oEvhDlpGvsOxeXsKVShDZb7jyVKc8x26Z1ow-gBhsd0rT8Z-6Ar4YIZB9E2FPq65KNH7OZVPaEJsv2hIBJ6yJY3m8RfWiIxYppH8XzwnSnSjC/s640/Wakil+Ketua+Komisi+V+DPR+RI+Ridwan+Bae.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2VNsx49SIZqvJEL-bNXKLSU3CGJbpnr1oEvhDlpGvsOxeXsKVShDZb7jyVKc8x26Z1ow-gBhsd0rT8Z-6Ar4YIZB9E2FPq65KNH7OZVPaEJsv2hIBJ6yJY3m8RfWiIxYppH8XzwnSnSjC/w640-h426-rw/Wakil+Ketua+Komisi+V+DPR+RI+Ridwan+Bae.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="color: #2b00fe;">Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae (tengah) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).</span></strong></em></h5><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hal itu disampaikan Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI secara fisik dan virtual dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Selanjutnya, Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Perumahan agar dalam melakukan refocusing dan realokasi belanja program/kegiatan tahun anggaran 2021 tetap mengutamakan alokasi program padat karya tunai (rumah swadaya) yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” ujar Ridwan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Namun demikian, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Ditjen Perumahan atas capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik dalam tahun anggaran 2020. Sembari, sambung Ridwan, pihaknya terus mendorong pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun anggaran 2021.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">    </div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Terhadap program Ditjen Perumahan di tahun anggaran 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp463,64 miliar (5,86 persen dari pagu anggaran) dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan sebesar Rp364,93 miliar (56,70 persen dari pagu anggaran), Komisi V meminta Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan agar mengambil langkah strategis, sehingga ke depannya tidak terulang kembali,” tandas legislator dapil Sulawesi Tenggara itu.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan Kementerian PUPR sudah menetapkan mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Berdasarkan rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2021 adalah Rp8,093 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan prioritas program perumahan khususnya program sejuta rumah pada 2021. Antara lain, pembangunan rusun dan pembangunan rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” papar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR itu. (rs)</div>

Komisi V Dorong Ditjen Perumahan PUPR Prioritaskan MBR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae (tengah) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembi...

Baca selengkapnya »

Komisi IV DPRD Kota Medan Dedy Aksyari Naution : Mendirikan Bangunan Perlu IMB, Kita Akan Kroscek Bangunan IKD

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtq_9na_VAm8Qp6fUV_kmfAEAPKAw2300w2lTTexzVqGG6XzazS9inlMLZESSEAC8n7VGDX1EjcKgCsRXNGHJQMBdT3yW5M7hlNMHOJB2CH3DwuiFPKDVC_deSoxbqj_ImsDYtPzU0frZ/s566/komisi+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="566" height="542" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtq_9na_VAm8Qp6fUV_kmfAEAPKAw2300w2lTTexzVqGG6XzazS9inlMLZESSEAC8n7VGDX1EjcKgCsRXNGHJQMBdT3yW5M7hlNMHOJB2CH3DwuiFPKDVC_deSoxbqj_ImsDYtPzU0frZ/w640-h542-rw/komisi+4.jpg" width="640" /></a></div><br />MEDAN | GLOBAL SUMUT-Terkait berdirinya 5 bangunan gudang milik PT.Industri Karet Deli (IKD) yang berada di jalan kayu putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Dedy Aksyari dari Komisi 4 DPRD Kota Medan angkat bicara,Dijelaskanya Sesuai peraturan yang ada, mendirikan bangunan tetap di perlukan SIMB. jadi untuk kasus bangunan gudang milik IKD nanti akan kita cros check kembali. Apa memang benar tanpa IMB atau mereka sudah mengurus IMBnya dan baru membangun 5 gudang berikutnya.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Sesuai peraturan yang ada, mendirikan bangunan tetap di perlukan SIMB. Jadi untuk kasus IKD nanti akan kita cros check kembali. Apa memang benar tanpa IMB atau mereka sudah mengurus IMB nya dan baru membangun 5 gudang berikutnya" ungkapnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Partai Gerinda ini juga menegaskan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi surat perizinan sudah jelas melanggar:  1. Perda No.4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.  2. Perda Kota Medan No.9 Tahun 2OO2 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan.  3. Perda Kota Medan 17 Tahun 2OO2 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.  4. Keputusan Wali Kota Medan No.3 Tahun 2OO5 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2OO2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sementara Humas IKD Bahari yang dikonfirmasi awak media ini mengatakan, sebenarnya untuk bangun tersebut pihak IKD sudah bayar IMB sebesar 1,5 M, walau pun begitu sebenarnya sekarang ini kita tidak perlu lagi mengurus IMB, Ujarnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">”Jadi sekarang ini kalau abang-abang mau mendirikan bangunan enggak usah susah-susah ngurus IMB lagi, ini kami sudah terlanjur bayar”, Jelasnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Bahari juga menjelaskan UU Cipta Kerja telah menghapus IMB, IMB diganti dengan persetujuan bangunan Gedung (PBG) yang termuat dalam Pasal 5, pasal 6, Pasal 7, UU Cipta Kerja, Ucapnya.[rs]</div>

Komisi IV DPRD Kota Medan Dedy Aksyari Naution : Mendirikan Bangunan Perlu IMB, Kita Akan Kroscek Bangunan IKD

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Terkait berdirinya 5 bangunan gudang milik PT.Industri Karet Deli (IKD) yang berada di jalan kayu putih, Kelurahan Tanj...

Baca selengkapnya »

Legislator Minta Bulog Dijadikan Badan Pangan Nasional di Bawah Presiden

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh2U6SljBl7OUIUcozbmkFVAjy9V4x2XLOt49yl1kQxcCUeDlDWr93eOuEywP9ux89oTGDWVVWycUw2EGlTMLjUPi9DWVfqdPEB33o3vCLkrYobpihiW9e6uZMzwQoKeUJxAxImZpxk1Rn/s640/Anggota+Komisi+VI+DPR+RI+Nevi+Zuairina.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh2U6SljBl7OUIUcozbmkFVAjy9V4x2XLOt49yl1kQxcCUeDlDWr93eOuEywP9ux89oTGDWVVWycUw2EGlTMLjUPi9DWVfqdPEB33o3vCLkrYobpihiW9e6uZMzwQoKeUJxAxImZpxk1Rn/w640-h424-rw/Anggota+Komisi+VI+DPR+RI+Nevi+Zuairina.jpg" width="640" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan, saat ini Bulog menjadi perusahaan di bawah Kementerian BUMN dan masih menjalankan tugasnya, baik mencari keuntungan maupun mengelola public service obligation (PSO) untuk stabilisasi pangan. Hal ini diungkapkan Nevi saat mengikuti agenda kegiatan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di Karawang, Jabar, Kamis (28/1/2021).<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Dari aturan yang memayungi hukum keberadaan Bulog, terlihat sekali Bulog ini menjalankan dualisme pekerjaan yang terkadang akan menemui konflik tujuan. Di sisi lain Bulog harus profitable, karena sebagai perusahaan, dan sisi lainnya dia harus menjadi lembaga penyangga pangan atau stabilisasi pangan nasional. Keadaan ini sudah berlangsung lima tahun dan ternyata Bulog menjadi lembaga yang serba dilema," tutur Nevi.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Menurutnya, untuk saat ini, sebagai perusahaan, mestinya sudah ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai holding pangan yang fokus menjadi prusahaan negara yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan pangan cukup dan layak untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Oleh karenanya, sambung Nevi, Bulog mestinya dapat dikembalikan fungsinya seperti semula menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. Sehingga Bulog menjadi lembaga yang kuat dan mampu menjalankan tugasnya secara fokus tidak memikirkan mencari untung untuk di sumbangkan kepada negara.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi PKS ini meyakini, ketika Bulog menjadi lembaga di bawah presiden, bukan lagi di bawah BUMN, maka pola koordinasi yang dilakukan oleh Perum Bulog dengan kementerian teknis terkait untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan akan lebih efektif. Suasana egaliter pada lembaga-lembaga yang memastikan pangan cukup akan semakin baik.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Sehingga tujuan utama negara kita akan pangan yakni mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan merata dan berkualitas dapat terpenuhi. Sehingga kejadian impor pangan yang selama ini marak tiap tahun dapat ditekan secara drastis," kata Nevi.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Nevi Zuairina mengatakan, semua lembaga mesti fokus dan jelas tupoksinya. Misalnya terbentuknya BUMN klaster pangan harus didukung dengan adanya roadmap yang jelas. Begitu juga Bulog, harus fokus dan jelas. Harus dihindari dualisme pekerjaan yang terkadang menimbulkan konfilik tujuan. Karena selama ini pengelolaan komoditas pangan belum memiliki roadmap, sehingga sering kali merugikan petani dan juga masyarakat karena adanya impor yang diambil tanpa melalui perhitungan yang matang.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Saya meminta, perlu diperkuat kelembagaan Bulog ini sebagai stabilisasi pangan. Payung hukumnya dirubah untuk dikembalikan bahwa Bulog jangan lagi jadi perusahaan yang mencari untung. Bulog harus menjadi lembaga murni yang bergerak mengelola PSO, dan kelembagaan ini langsung di bawah presiden. Semoga dengan begitu, Tujuan mewujudkan kedaulatan pangan negara kita segera terwujud dengan syarat Bulog menjadi lembaga yang kredibel dan berintegritas tinggi," tutup Nevi Zuairina. (rs)</div>

Legislator Minta Bulog Dijadikan Badan Pangan Nasional di Bawah Presiden

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan, saat ini Bulog menjadi perusahaan di bawah Kementerian BUMN dan ...

Baca selengkapnya »

Komisi VII Desak BPH Migas Selesaikan Program Digitalisasi SPBU

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLYIa5UHsrLbpsPImdKZBKpSWqeMuY4iLIorvvY31lBKoArLcuDVbA4uwf4SMarM5VbjUojWTjQNP0YgcXDlMEMAJ0p5GaBXa1jq-JFhH4iu8f6j-liPmbQLgmgwHq8FPed4Ju8DFh8Sga/s640/Wakil+Ketua+Komisi+VII+DPR+RI+Ramson+Siagian.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="464" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLYIa5UHsrLbpsPImdKZBKpSWqeMuY4iLIorvvY31lBKoArLcuDVbA4uwf4SMarM5VbjUojWTjQNP0YgcXDlMEMAJ0p5GaBXa1jq-JFhH4iu8f6j-liPmbQLgmgwHq8FPed4Ju8DFh8Sga/w641-h464-rw/Wakil+Ketua+Komisi+VII+DPR+RI+Ramson+Siagian.jpg" width="641" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Komisi VII DPR RI mendesak kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar meningkatkan koordinasi dengan Dirut PT Pertamina Persero untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi termasuk pemasangan automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hal ini tertuang dalam poin kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BPH Migas yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selanjutnya, Komisi VII DPR RI mendesak kepala BPH Migas untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi hilir migas kepada masyarakat, dan untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi di daerah-daerah agar berkoordinasi dan bersinergi dengan anggota Komisi VII DPR RI dan untuk pelaksanaannya menyesuaikan pada waktu-waktu reses.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selanjutnya, Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menambah jumlah lokasi BBM satu harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Agar percepatan ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi dan untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyaluran BBM satu harga.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Untuk meminimalisir losses di setiap SPBU, Komisi VII DPR RI juga mendesak kepala BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan kepada PT Pertamina (Persero),” tegas Ramson.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Komisi VII DPR RI mendukung kepala BPH Migas untuk segera memiliki bagian anggaran yang terpisah dengan Kementerian ESDM, dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan RI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, independensi dan efektivitas kinerja BPH Migas.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dalam rapat tersebut, politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, Komisi VII DPR RI akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Keuangan RI sesuai dengan mekanisme yang ada, agar rencana bagian anggaran terpisah tersebut dapat direalisasikan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Terkait program digitalisasi SPBU, ke depan Komisi VII DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia Persero Tbk terkait progres kerjasama program tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota kami paling lambat 3 Februari 2021. Apa semuanya setuju?,” tanya Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini yang disusul teriakan setuju dari seluruh anggota Komisi VII DPR RI baik yang hadir di ruang rapat, maupun secara virtual. (rs)</div>

Komisi VII Desak BPH Migas Selesaikan Program Digitalisasi SPBU

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Komisi VII DPR RI mendesak kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar meningkatkan koordinasi d...

Baca selengkapnya »

Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWehooNgrWZBLkTMd0mUSu93UqOtPP4ZhPvRnNiUgYCeYOZoBvFSTBRhW_5t_6aBX5Zur9hLrgI0cfuWUmzAIogAaH30H5d0wMzpmJtkEnMCenqHMv-q2isKFTfOI9tLn3uwse1fGwYkfE/s640/Komisi+III+DPR+Gelar+Uji+Kelayakan+dan+Kepatutan+Calon+Kapolri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="389" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWehooNgrWZBLkTMd0mUSu93UqOtPP4ZhPvRnNiUgYCeYOZoBvFSTBRhW_5t_6aBX5Zur9hLrgI0cfuWUmzAIogAaH30H5d0wMzpmJtkEnMCenqHMv-q2isKFTfOI9tLn3uwse1fGwYkfE/w669-h389-rw/Komisi+III+DPR+Gelar+Uji+Kelayakan+dan+Kepatutan+Calon+Kapolri.jpg" width="669" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Komisi III DPR RI menggelar kegiatan uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Kapolri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengajukan satu nama (calon tunggal) kepada DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutannya sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. Satu nama yang diusulkan oleh Presiden tersebut adalah Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dalam kesempatan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri itu, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Oleh karena itu, posisi Kapolri merupakan jabatan yang sangat strategis selaku pemegang mandat tertinggi organisasi Polri," ucap Herman Hery di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ia mengatakan, mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 2 cabang kekuasaan negara yang memiliki tugas strategis dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, dalam hal ini yaitu Presiden dan DPR RI.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tentang Polri tersebut, Presiden Republik Indonesia mengajukan nama calon Kapolri kepada DPR, yang selanjutnya DPR dapat menyetujui atau menolak usulan Presiden tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">"Maka dari itu, proses uji kelayakan dan kepatutan ini akan menjadi proses terakhir dalam rangkaian pengangkatan calon Kapolri. Proses ini juga sekaligus menjadi tugas dan tanggung jawab konstitutional kami selaku Anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah," tuturnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri diantaranya yaitu penyampaikan arah kebijakan Kapolri oleh calon Kapolri, sesi dialog dan tanya jawab, pandangan fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan tentang persetujuan atau penolakan pengangkatan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Dalam menyampaikan arah kebijakan Kapolri, calon Kapolri diberikan waktu maksimum 60 menit.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dilaksanakan secara terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat bisa menyaksikan langsung proses uji kelayakan dan kepatutan melalui kanal berita TVR Parlemen juga akun media sosial resmi DPR RI. (rs)</div>

Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Komisi III DPR RI menggelar kegiatan uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Kapolri. Seperti diketahui, Presiden Joko...

Baca selengkapnya »

Anggota DPR Minta Pemerintah Revisi Data Cadangan Migas

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqh-YtPswZlvI7zTryfX2BgF1M7L0qm_3ABcKEabPpn0DSk0ZRCZND88xF4SOPA5vxC2OGU1uieRqulWhR3aZFdvhd6EHkQ_K0nELXL6ltTTfMk4_mwHcHsf-yAMuLTYHttz69keJYVqF2/s640/Anggota+Komisi+VII+DPR+RI+Kardaya+Warnika.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqh-YtPswZlvI7zTryfX2BgF1M7L0qm_3ABcKEabPpn0DSk0ZRCZND88xF4SOPA5vxC2OGU1uieRqulWhR3aZFdvhd6EHkQ_K0nELXL6ltTTfMk4_mwHcHsf-yAMuLTYHttz69keJYVqF2/w649-h426-rw/Anggota+Komisi+VII+DPR+RI+Kardaya+Warnika.jpg" width="649" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pertamina dan pemerintah me-review atau memperbaiki data cadangan Minyak dan Gas Bumi yang ada. Pasalnya angka cadangan  yang disampaikan perhitungannya tidak sama dengan angka cadangan dari negara-negara lain atau di asosiasi internasional.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Ada beberapa metode penghitungan cadangan gas bumi atau pun minyak bumi. Namun di Indonesia menyampaikan angka cadangan itu dari cadangan Minyak dan Gas bumi yang terbukti dicampur dengan yang tidak terbukti, atau cadangan probable dan cadangan possible digabungkan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Sementara di negara-negara lain cadangan terbukti, ya cadangan terbukti saja, tidak dicampur dengan yang lain-lain. Inilah yang mengakibatkan angka cadangan kita jauh lebih besar jumlahnya dari angka cadangan jika orang luar menghitung,” ujar Kardaya saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Oleh karenanya, ia berharap Kementerian ESDM untuk melihat perhitungan cadangan sesuai dengan norma-norma kaidah-kaidah yang baru yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi internasional, yakni dengan metode Petroleum Resources Management System (PRMS). Dengan metode ini maka cadangan itu tidak hanya memperhatikan berapa yang ada tetapi juga memperhatikan bisakah cadangan itu diambil dan apakah sudah diambil cadangan tersebut.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kalau tidak bisa diambil maka tidak bisa dimasukkan ke dalam angka cadangan. Inilah yang menjadi permasalahan kita, selalu masuk memasukkan angka-angka yang tidak mungkin bisa diambil ke dalam data cadangan minyak dan gas bumi. Kalau angka cadangan minyak Rp 3 miliar itu gampang sekali kita menaikkan produksi, tapi kenyataannya kita nggak bisa menaikkan. Jadi tolong angka cadangannya di-review lagi menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang baik dan benar,” ungkapnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kembali menjelaskan pentingnya memperbaiki data cadangan yang ada. Di mana cadangan gas bumi atau cadangan minyak bumi merupakan dasar bagi pembuatan rencana serta program ke depannya. Bagaimana kita mendapat sumber daya alam yang berupa gas bumi ini, jadi angka itu sangat penting. Karena pentingnya angka itu, maka harus dipikirkan secara cermat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Saya melihat bahwa kita dalam membuat rencana dan program sebagian besar tidak tercapai, kecuali kalau direvisi atau disesuaikan dengan yang mendekati. Tapi sebagian besar tidak tercapai. Saya melihat hal itu karena pokok pangkalnya adalah angka cadangan yang tidak tepat tadi,” pungkasnya. (rs)</div>

Anggota DPR Minta Pemerintah Revisi Data Cadangan Migas

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pertamina dan pemerintah me-review atau memperbaiki data cadangan M...

Baca selengkapnya »

DPR Desak Malaysia Usut Tuntas Pelaku Pelecehan Lagu Indonesia Raya

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5PqqSVU7Pu3nNKfFG2faTZMyV8dvphiKGmBxowUn4mSCVCilfdT7XgWP1P55I0R0ueh5CBdyzPQFpJ3axs58LcLbrTGDO9IwKCvsKSCj6Fyr3AwOpZ8hjG3dYr9Sxev4gXVMaAgJbX_Om/s640/DPR+Desak+Malaysia+Usut+Tuntas+Pelaku+Pelecehan+Lagu+Indonesia+Raya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="435" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5PqqSVU7Pu3nNKfFG2faTZMyV8dvphiKGmBxowUn4mSCVCilfdT7XgWP1P55I0R0ueh5CBdyzPQFpJ3axs58LcLbrTGDO9IwKCvsKSCj6Fyr3AwOpZ8hjG3dYr9Sxev4gXVMaAgJbX_Om/w667-h435-rw/DPR+Desak+Malaysia+Usut+Tuntas+Pelaku+Pelecehan+Lagu+Indonesia+Raya.jpg" width="667" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendesak diusut tuntasnya investigasi yang dilakukan terhadap pelaku pengunggah parodi lagu Indonesia Raya. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Malaysia yang dengan tegas telah menyikapi video pelecehan dan penghinaan terhadap lagu dan lambang negara, serta bendera Indonesia tersebut.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Pasca viralnya video pelecehan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia telah menyatakan akan melakukan penyelidikan serius terhadap kasus penghinaan itu. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, juga telah melayangkan nota protes pada kantor perwakilan Pemerintah Malaysia yang berada di Jakarta.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kita sudah bersikap dan kita cukup mengapresiasi Pemerintah Malaysia menyikapi dengan tegas. Terus sekarang harus kita lihat follow up-nya seperti apa, apakah itu hanya statement di media ataukah benar-benar diusut dicari dan dihukum pelanggar dan pembuat lagu tersebut," kata Dave ketika dihubungi Parlementaria, Selasa (30/12/2020).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Fraksi Golkar ini menyatakan, memang tidak mudah bagi sebuah negara untuk mengontrol warga negaranya. Namun, bukan berarti penegakan hukum tidak bisa dilakukan. Menurutnya, proses hukum menjadi penting dan tetap harus berjalan. Sebab, hubungan bilateral yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan Malaysia dapat kembali memanas.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Pemerintah juga harus terus juga dengan segala macam kegiatan, baik kegiatan ekonomi kegiatan sosial, kegiatan olahraga, dalam membangun rumpun persaudaraan yang kuat antara Indonesia dengan Malaysia, sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang saling melecehkan seperti ini. Proses hukum harus tetap berjalan, bukan hanya memberikan efek jera tapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia," pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sebelumnya, beredar video parodi lagu Indonesia Raya dengan perubahan aransemen dan lirik bernada penghinaan dan pelecehan. Video itu dibuat oleh akun bernama MY Asean dan diunggah ke media sosial YouTube dengan judul ‘Indonesia Raya Instrumental (Parody+Lyrics Video). Pada video itu terdapat ayam berlambang Pancasila dengan gambar berlatar bendera merah putih, juga terdapat gambar animasi dua anak yang terlihat sedang buang air kecil.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Arasemen lagu pada video tersebut menggunakan lagu “Indonesia Raya” dengan lirik yang diubah berisikan penghinaan terhadap Indonesia. Selain itu ada juga lirik yang menyinggung Presiden Joko Widodo dan Presiden RI Pertama, Soekarno. Sejumlah warganet kemudian membagikan dan mengunggah kembali video tersebut ke medja sosial, mereka meminta agar video tersebut di-report karena bernuansa pelecehan.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, video parodi tersebut sudah hilang dari akun YouTube MY Asean. Namun, masih banyak didapati sejumlah akun yang menyimpan dan membagikan ulang video tersebut. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga mengungkap, pemerintah telah bekerja sama dengan platform digital YouTube untuk menurunkan (take down) atau bahkan menghapus video berdurasi 1.30 menit itu. (rs)</div>

DPR Desak Malaysia Usut Tuntas Pelaku Pelecehan Lagu Indonesia Raya

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendesak diusut tuntasnya investigasi yang dilakukan terhadap pelaku p...

Baca selengkapnya »

Hindari Konflik, Komisi III Akan Kawal Intensif Insiden Penembakan di Tol Japek

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi435lLwOupvE025w7HeCTe-KNRLYdjRGSOcyPqeMVJE8ANsSmZWJXN4koSAkaC1FRSw7HWklNRTCebo4TX3QuDyUG6r3n3Y_W6Kut4ezyhZodyyLeRcwph7RM-hsvx16zDAI3M9JpWYMw1/s640/PARLEMEN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi435lLwOupvE025w7HeCTe-KNRLYdjRGSOcyPqeMVJE8ANsSmZWJXN4koSAkaC1FRSw7HWklNRTCebo4TX3QuDyUG6r3n3Y_W6Kut4ezyhZodyyLeRcwph7RM-hsvx16zDAI3M9JpWYMw1/w640-h428-rw/PARLEMEN.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h4 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. </strong></em></span></h4><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memaparkan, Komisi III akan terus mengawal dan mengawasi secara intensif perkembangan kasus insiden penembakan yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang melibatkan pihak kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 50, Senin 7 Desember 2020 dinihari.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Dia menegaskan, jika memang terbukti ditemukan kejanggalan maupun pelanggaran HAM yang tidak sesuai pada tempatnya, pihaknya akan proaktif membongkar berbagai dugaan yang muncul. "Kami juga di Komisi III akan terus mengawal kasus ini," papar Sahroni dalam keterangan persnya, Selasa (8/12/2020).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Politisi Fraksi NasDem ini mengungkapkan, dari keterangan pihak kepolisian, penembakan terjadi karena Polisi mendapat serangan terlebih dahulu oleh anggota FPI, lalu terjadilah penembakan. Ia mengimbau agar aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai prosedur dan koridor hukum. "Karena kan memang kalau diserang, maka Polisi wajib membela diri untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ini ada undang-undangnya dan dalam aturan juga dibenarkan," jelas Sahroni.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut dia menuturkan, barang bukti yang ditemukan polisi saat penyerangan FPI tersebut sudah bisa menjadi dasar. Sehingga, sudah selayaknya masyarakat menunggu keterangan dan bukti-bukti selanjutnya. "Kan bukti berupa senjata tajamnya juga berhasil ditemukan, jadi kita tunggu aja keterangan lebih lanjut dari Polda Metro. Saya yakin polisi juga masih mempersiapkan dan akan melengkapinya," kata Sahroni.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Di sisi lain, Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengimbau semua pihak menahan diri menyikapi perbedaan kronologi Polisi dan FPI soal insiden penembakan di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. "Semua pihak agar tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berunjung pada munculnya potensi konflik. Keselamatan warga adalah hukum tertinggi, salus populi suprema lex esto. Ini yang sering juga disampaikan Kapolri dan jajarannya," jelasnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Sudding menyesalkan adanya jatuh korban dalam peristiwa tersebut. Menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen. "Ini untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, karena ada dua versi yang berbeda tentang kronologi kejadian, baik yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya maupun yang disampaikan pihak FPI," kata Politisi dari Fraksi PAN ini.(rs)</div>

Hindari Konflik, Komisi III Akan Kawal Intensif Insiden Penembakan di Tol Japek

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.  JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memaparkan, Komisi III akan...

Baca selengkapnya »

RUU Jalan Disetujui jadi Usul Inisiatif DPR

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIy7nntNLSQDK0lI0g0R9BQLZ6GBVAXDU4dQtrfQLBJBBaQhjYu8VEytc74vok3kQoRgiR6YDyfr9kV7cT1TgmXS7RlyCE4hNdUuI8y8M7l6G329LFw-CRXOU0Z41gsNSR95aTqb5rrVWO/s640/Wakil+Ketua+DPR+RI+Muhaimin+Iskandar+saat+memimpin+Rapat+Paripurna+Masa+Persidangan+II+Tahun+2020-2021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="481" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIy7nntNLSQDK0lI0g0R9BQLZ6GBVAXDU4dQtrfQLBJBBaQhjYu8VEytc74vok3kQoRgiR6YDyfr9kV7cT1TgmXS7RlyCE4hNdUuI8y8M7l6G329LFw-CRXOU0Z41gsNSR95aTqb5rrVWO/w639-h481-rw/Wakil+Ketua+DPR+RI+Muhaimin+Iskandar+saat+memimpin+Rapat+Paripurna+Masa+Persidangan+II+Tahun+2020-2021.jpg" width="639" /></a></div><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Fraksi-Fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif Komisi V DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tatib menyebutkan RUU sebagaimana dimaksud pasal 123 diputuskan menjadi RUU DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah terlebih dulu menyampaikan pendapat dari masing-masing Fraksi.<p></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyerahkan daftar nama juru bicara masing-masing Fraksi. Pemaparan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2020-2021, di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020).</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Sesuai dengan kesepakatan, masing-masing Juru Bicara Fraksi menyerahkan pandangan Fraksi kepada Pimpinan DPR RI. Dipersilakan masing-masing Juru Bicara Fraksi menyampaikan pendapat masing-masing Fraksi, dimulai berurutan dari Rifqinizamy Karsayuda (Fraksi PDI-Perjuangan), Hamka B. Kady (Fraksi Golkar), Sudewo (Fraksi Gerindra), Tamanuri (Fraksi Nasdem), Ruslan M. Daud (Fraksi PKB), Irwan (Fraksi Demokrat), Suryadi Jaya Purnama(Fraksi PKS), Sungkono (Fraksi PAN) dan Muhammad Aras (Fraksi PPP),” ujar Muhaimin.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini meminta persetujuan dari segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI atas RUU tersebut. Untuk itu, selanjutnya Muhaimin menanyakan kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat apakah RUU usul inisiatif Komisi V DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dapat disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI yang kemudian serempak dijawab “setuju,” oleh segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI. (rs)</div>

RUU Jalan Disetujui jadi Usul Inisiatif DPR

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Fraksi-Fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif Komisi V DPR RI tentang P...

Baca selengkapnya »

Syamsurizal Dilantik Jadi Pimpinan Komisi II

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH68fiZz2YqXlBDj5UBcLXFSo8Xj_QUQ7iOtkmx9VipRmzaSlC2tDMseG0O3gFEKIdYy2D7zlusmCInY_phjXnk6sNuWcpWIw7LJZ5QZENJWagE_qtoPDi7tO8vw2bfWB63KcDr3bxgMKk/s640/Syamsurizal+Dilantik+Jadi+Pimpinan+Komisi+II.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="467" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH68fiZz2YqXlBDj5UBcLXFSo8Xj_QUQ7iOtkmx9VipRmzaSlC2tDMseG0O3gFEKIdYy2D7zlusmCInY_phjXnk6sNuWcpWIw7LJZ5QZENJWagE_qtoPDi7tO8vw2bfWB63KcDr3bxgMKk/w640-h467-rw/Syamsurizal+Dilantik+Jadi+Pimpinan+Komisi+II.jpg" width="640" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menetapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Syamsurizal menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI menggantikan posisi rekan satu partainya Arwani Thomafi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). </strong></em></h5><div><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><br /></strong></em></div><div><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;">JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menetapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Syamsurizal menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI menggantikan posisi rekan satu partainya Arwani Thomafi yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi V. </div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;"><br /></div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;">Selaku pimpinan rapat, Azis menanyakan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun virtual. ”Berdasarkan mekanisme, tata tertib dan surat dari fraksi maka izinkan saya meminta forum persetujuan ini untuk mengesahkan Syamsurizal sebagai Pimpinan Komisi II DPR RI, bisa disepakati," tanya Azis dan diikuti seruan ‘setuju’ oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.</div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;"><br /></div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;">Azis kemudian memberikan palu sidang kepada Syamsurizal sebagai simbol disetujuinya menjadi Pimpinan Komisi II. "Penyerahan palu secara simbolis ini maka pak Syamsurizal mulai hari ini bisa melakukan hal-hal sebagai pimpinan," katanya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020).</div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;"><br /></div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;">Usai dilantik, Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal mengapresiasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi II serta sekretariat Komisi II yang ikut dalam menyukseskan pelantikan hari ini. " Saya tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dapat dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, Anggota serta sekretariat Komisi II. Saya akan berusaha seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di Komisi II," ujarnya.</div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;"><br /></div><div dir="ltr" style="background-color: white; color: #1d2228; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400;">Disampaikan, Syamsurizal, dalam waktu dekat, ia akan membahas beberapa isu krusial di Komisi II DPR RI diantaranya tentang guru honorer, pertanahan, bank tanah hingga aset negara yang harus dijaga secara optimal.(rs)</div></strong></em></div><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br /></h5><h5 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br /></h5>

Syamsurizal Dilantik Jadi Pimpinan Komisi II

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menetapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Syamsurizal menjadi Wakil K...

Baca selengkapnya »

Komisi V Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pedesaan

<p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzon7d9iqJ-zvKdYg6aaf6BKSef3LoxlrZU4kHsfCm6jSvgqzMRMGoYB82UF1XmMoklM9CeBBgEazXcfxL4Ow7bokAk7pI07aCKp5Swrd6DD4GoD-6PJ2eczkq1YLdelNbwIyia9qu8xaV/s640/Komisi+V+Minta+Percepatan+Pembangunan+Infrastruktur+Kawasan+Pedesaan.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="401" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzon7d9iqJ-zvKdYg6aaf6BKSef3LoxlrZU4kHsfCm6jSvgqzMRMGoYB82UF1XmMoklM9CeBBgEazXcfxL4Ow7bokAk7pI07aCKp5Swrd6DD4GoD-6PJ2eczkq1YLdelNbwIyia9qu8xaV/w650-h401-rw/Komisi+V+Minta+Percepatan+Pembangunan+Infrastruktur+Kawasan+Pedesaan.jpeg" width="650" /></a></td></tr></tbody></table></span></p><h4 style="background-color: #fffefb; box-sizing: border-box; color: #4c4c4c; font-family: latoregular; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizami Karsayuda memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Barito Kuala beserta jajarannya di Balai Desa Karang Indah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (26/11/2020).</strong></em></span></h4><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><p><span style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br />JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizami Karsayuda meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan dan transmigrasi. Alasannya adalah untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi desa.</span></p><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Barito Kuala beserta jajarannya di Balai Desa Karang Indah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (26/11/2020). Menurutnya upaya ini harus disegerakan dalam rangka mempertahankan daya beli dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Kami minta kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar mempercepat pembangunan infrastruktur di Kawasan pedesaan, embung desa, fasilitasi pengembangan dan kerja sama BUMDes, serta program-program untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi desa,” jelasnya.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Selain itu, Rifqy juga meminta pemerintah agar memperluas alokasi dan titik sebaran program pembangunan infrastruktur Padat Karya Tunai Desa dan BLT Dana Desa. Perluasan ini diharapkannya dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat perdesaan di tengah pandemi Covid-19.</div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br /></div><div data-setdir="false" dir="ltr" style="background-color: white; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">“Dalam hal ini, infrastruktur yang dibangun di kawasan perdesaan dan transmigrasi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal di setiap daerah. Kami akan menginventarisir kebutuhan infrastruktur yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan serta menyerap aspirasi terkait pembangunan Infrastruktur di kawasan pedesaan,” tukasnya. (rs)</div>

Komisi V Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pedesaan

Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizami Karsayuda memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Barito Kuala bes...

Baca selengkapnya »