MEDAN | GLOBAL SUMUT- DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyepakati
anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dan honor
petugas Posyandu masuk prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Medan 2014.
Dalam pembahasan APBD 2014, ada beberapa sektor pelayanan publik seperti, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi skala prioritas. Untuk kesehatan seperti, JPKMS dan honor petugas posyandu. Sebab, ini berkaitan langsung dengan masyarakat, ungkap Ketua DPRD Medan Amiruddin, Selasa (5/11).
Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Pemko Medan untuk tidak melakukan pemotongan honor petugas posyandu, seperti sebelumnya. Besar honor untuk setiap petugas harus sesuai dengan yang telah disahkan di APBD 2014. Tahun lalu, honor petugas seharusnya Rp50.000 per orang, tapi di lapangan diberikan Rp30.000 per orang. Ke depan, hal ini tidak boleh terulang lagi, ungkapnya.
Menurut dia, pemotongan honor petugas posyandu itu tidak tepat. Sebab, para petugas tersebut mempunyai peran penting dalam mengupayakan kesehatan ibu dan anak. Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tugas mereka begitu berat. Jadi, rasanya tidak pantas dipotong lagi honornya, katanya.
Begitu juga untuk JPKMS. Tahun ini untuk pelayananan bertambah menjadi Rp80 miliar. Namun sebelum masuk nota RAPBD 2014, anggaran proyeksi yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus diverifikasi terlebih dahulu. Sebab, disinyalir banyak tagihan JPKMS yang tidak wajar.
Anggaran Medan Sehat tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sistemnya. Jangan sampai terjadi mark up dalam proses penagihan, pungkas Ikrimah. Sementara Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan Syaiful Bahri Lubis mengaku belum mengetahui anggaran JPKMS dan honor petugas posyandu masuk anggaran skala prioritas dalam APBD Kota Medan 2014 mendatang. Sebab, dia belum menerima laporan.(san/mdn)
Dalam pembahasan APBD 2014, ada beberapa sektor pelayanan publik seperti, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi skala prioritas. Untuk kesehatan seperti, JPKMS dan honor petugas posyandu. Sebab, ini berkaitan langsung dengan masyarakat, ungkap Ketua DPRD Medan Amiruddin, Selasa (5/11).
Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Pemko Medan untuk tidak melakukan pemotongan honor petugas posyandu, seperti sebelumnya. Besar honor untuk setiap petugas harus sesuai dengan yang telah disahkan di APBD 2014. Tahun lalu, honor petugas seharusnya Rp50.000 per orang, tapi di lapangan diberikan Rp30.000 per orang. Ke depan, hal ini tidak boleh terulang lagi, ungkapnya.
Menurut dia, pemotongan honor petugas posyandu itu tidak tepat. Sebab, para petugas tersebut mempunyai peran penting dalam mengupayakan kesehatan ibu dan anak. Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tugas mereka begitu berat. Jadi, rasanya tidak pantas dipotong lagi honornya, katanya.
Begitu juga untuk JPKMS. Tahun ini untuk pelayananan bertambah menjadi Rp80 miliar. Namun sebelum masuk nota RAPBD 2014, anggaran proyeksi yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus diverifikasi terlebih dahulu. Sebab, disinyalir banyak tagihan JPKMS yang tidak wajar.
Anggaran Medan Sehat tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sistemnya. Jangan sampai terjadi mark up dalam proses penagihan, pungkas Ikrimah. Sementara Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan Syaiful Bahri Lubis mengaku belum mengetahui anggaran JPKMS dan honor petugas posyandu masuk anggaran skala prioritas dalam APBD Kota Medan 2014 mendatang. Sebab, dia belum menerima laporan.(san/mdn)
Posting Komentar
Posting Komentar