Saat orasi didepan kantor Dinas PU dan PE Paluta, mahasiswa
mendesak untuk bertemu dengan Kepala Dinas PU Paluta, untuk dimintai
pertanggung jawaban terhadap banyaknya proyek yang tidak tepat sasaran,
dikerjakan asal jadi dengan kualitas yang tidak sesuai dengan pagu anggaran
serta banyaknya dugaan program yang fiktif berdasarkan LKPJ Bupati Paluta tahun
2012.
Namun saat melakukan orasi, Kadis PU Paluta sedang tidak
berada di kantornya karena sedang ada pertemuan, seakan tidak percaya mahasiswa
sempat ngotot masuk ke dalam kantor dan sempat terjadi aksi saling dorong
dengan pihak keamanan.Karena kecewa, mahasiswa melanjutkan aksi demo ke halaman
kantor bupati Paluta dan menuntut untuk bertemu dengan Bupati Paluta dan
meminta Bupati Paluta untuk mengevaluasi kinerja Kadis PU Paluta.
Setelah melakukan orasi, massa hanya ditemui oleh Asisten I
Pemkab Paluta Amas Muda Hasibuan dengan alasan Bupati sedang tidak berada di
kantor, namun pihak mahasiswa tidak percaya kalau bupati sedang tidak masuk
kantor serta menolak pertemuan dengan Asisten I dan terus berteriak agar Bupati
Paluta mau keluar untuk menemui mereka.
Suasana sempat memanas saat massa mencoba untuk memasuki
kantor bupati secara paksa , aparat kepolisian yang dibantu oleh Satpol PP
Paluta membentuk blokade dan sempat terjadi aksi saling dorong dan adu mulut
antara mahasiswa dan pihak keamanan, karena tidak sanggup menembus blokade
pihak keamanan, akhirnya massa hanya melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan
mereka di halaman kantor Bupati Paluta.
Koordinator aksi Hendra Rambe dan koordinator lapangan
Julfian Harahap saat melakukan orasi dihalaman kantor Bupati Paluta
menuntut Bupati Paluta Drs Bachrum
Harahap untuk mengevaluasi kinerja Kadis PU Paluta dan meminta kepada penegak
hukum Sumatera Utara agar membuka mata terhadap segala bentuk persoalan korupsi
yang ada di Kabupaten Paluta.
“Kita menuntut aparat penegak hukum di Sumut, khususnya
kejaksaan Gunung Tua yang baru dirubah statusnya menjadi Kejaksaan Negeri agar
membuka mata lebar-lebar terhadap segala bentuk persoalan korupsi di daerah
Kabupaten Paluta yang kita cintai ini,” teriaknya.
Salah satu yang tertulis dalam LKPJ Bupati Paluta tahun 2012
adalah biaya membongkar dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan
jurusan Simpang Portibi-Jembatan Aek Batang Pane Kecamatan Padang Bolak yang
menelan biaya 1,5 Milyar dan sampai hari ini belum ada realisasi atas program tersebut.
Selain itu mahasiswa juga meminta Kadis PU dan PE Paluta
agar bertanggung jawab atas proyek yang diduga asal jadi dan tidak sesuai
dengan pagu anggaran diantaranya peningkatan jalan jurusan Sungai Durian-Naga
Rundeng senilai 2 Milyar yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun
2013 dan proyek peningkatan jalan jurusan Sidikkat-Batu Tambun Kecamatan Padang
Bolak senilai 3 Milyar yang diduga dikerjakan asal jadi/mark up serta masih
banyak lagi proyek lainnya yang bermasalah.
Koordinator aksi lainnya, Nuamir Habibi Tanjung juga sempat
meneriakkan bahwa mereka mencabut dukungan terhadap Bupati Paluta sebagai
kepala daerah yang tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa yang menginginkan
perubahan yang lebih baik.
“Kita menyatakan secara lisan bahwa kita mencabut dukungan
terhadap Bupati Paluta sebagai kepala daerah yang tidak mau mendengarkan
aspirasi kita sebagai generasi penerus bangsa,” ucapnya.
Kecewa karena Bupati Paluta tidak mau menjumpai mereka,
mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, namun sebelumnya mereka mengatakan
bahwa akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar
hingga Bupati Paluta mau menjumpai mereka dan apabila diperlukan, mereka akan
melakukan sweeping terhadap kantor Bupati Paluta.
Terpisah, Ketua Umum DPP LSM GEMPAR SUMUT Aman Sudirman
Harahap, Jumat (12/9)kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya mendukung aksi
tersebut selama itu bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik
dan diharapkan untuk tidak anarkis dalam melakukan aksi.
“Sah-sah saja mereka menyampaikan aspirasinya selama itu
bertujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak bersikap anarkis,
dan seharusnya pihak Pemda pun harus mau menyambutnya dengan baik karena itu
bertujuan untuk kebaikan daerah kita juga,”
pungkasnya.(M.Siregar/Paluta)
Posting Komentar
Posting Komentar