![]() |
Dzulmi Eldin saat menyampaikan pidato selaku Walikota Medan di hadapan DPRD Medan, (30/6/2015) |
MEDAN
| GLOBAL SUMUT- Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menilai ada 3
(tiga) tugas penting yang harus segera diatasi bersama DPRD Medan
terkait dengan masalah dan tantangan pembangunan kota dalam 5 (lima)
tahun ke depan.
Pertama,
kata Walikota, harus ada kebijakan yang kuat untuk terus meningkatkan
ketersediaan pelayanan umum secara luas, baik kuantitas maupun kualitas,
pada berbagai urusan pemerintahan yang diselenggarakan, terutama
dibidang infrastruktur dan pelayanan sosial kemasyarakatan/kependudukan
serta perizinan.
"Kedua,
perlunya kita semua dengan segenap stakeholder pembangunan,
meningkatkan terus daya saing daerah, sehingga dapat mendorong Kota
Medan memiliki keuanggulan kompetitif dan komperatif yang semakin
tangguh, khususnya dalam rangka menghadapi pemberlakuan masyarakat
ekonomi ASEAN," tutur Walikota pada rapat paripurna istimewa LKPJ Masa
Akhir Jabatan Walikota Medan tahun 2011-2015, Selasa (30/6).
Sedangkan,
tugas yang ketiga, sambung Walikota, mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan-kebijakan dan program yang
pro rakyat yang lebih dekat dengan aspirasi masyarakat luas.
Dari
catatan-catatan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam lima tahun terakhir tersebut, tambahnya, tentunya merupakan
masukan yang cukup berharga bagi semua pihak.
"Terutama
bagi kami eksekutif, dalam menjalankan / melanjutkan agenda strategis
pembangunan kota pada masa yang akan datang, baik untuk jangka menengah
maupun jangka pendek, guna mewujudkan Medan sebagai kota masa depan yang
multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius,"
paparnya.
Untuk
itu juga, pesan Walikota, 'Medan adalah rumah kita', oleh karena itu,
dengan segala keberhasilannya dan kekurangan yang masih ada,"Saya ingin
mengajak kita semua, mari terus kita perbaiki, kita majukan, kita
sejahterakan masyarakat kita, kita jadikan Medan sebagai kota masa depan
yang semakin layak huni dan selalu ingin dikunjungi lebih banyak orang
untuk datang ke Kota Medan, kota kita cintai,"pungkasnya.
Sementara,
Ihwan Ritonga unsur pimpinan DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra
yang ditunjuk membacakan penyampaian hasil rekomendasi Pansus LKPJ Akhir
Masa Jabatan Walikota, menyayangkan ketidak seriusan sejumlah SKPD
melakukan fungsinya dengan baik sehingga pada Tahun Anggaran 2014 Pemko
Medan tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
Hal
ini salah satunya karena Dinas Pendidikan (Disdik) tidak mampu
mengelola dan mengerjakan sejumlah kegiatan yang telah disahkan.
Dikatakan
Ihwan, akibat tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut Pemerintah Pusat
tidak lagi mengalokasikan DAK itu yang tentu saja berdampak negatif bagi
Kota Medan.
Ini sangat prihatin dari sikap kurang profesionalnya Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Karenanya
kami ingatkan Walikota Medan agar mengambil sikap dan tindakan tegas
terhadap oknum yang tidak mampu mengimplementasikan setiap tugas dan
fungsinya,” tukasnya.
Sedangkan
terkait dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Ihwan mengutarakan Pemko
Medan memperoleh BDB sangat minim dibanding daerah lainnya dan
memprihatinkan.Selama dua tahun terakhir ini dana BDB sebesar Rp800
miliar terdiri dari PKB, BBNKB,PBB-KB,APU dan pajak rokok masih belum
dicairkan
“Sejatinya dana ini telah dicairkan pada 2014. Kami merekomendasikan
Pemko medan serius dengan berbagai upaya agar BDB ini segera
direalisasikan Pemprovsu,” tukasnya sembari mengutarakan saat ini jumlah
penduduk Kota Medan 2.763.632 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk
6,11 persen.
Sebelumnya,
penyerahan laporan Pansus sempat mengalami skor waktu, karena menunggu
kehadiran Walikota Medan yang berkesempatan melakukan peninjauan
kelokasi jatuhnya pesawat di daerah jalan Jamin Ginting Medan. (red)
Posting Komentar
Posting Komentar