0
Dzulmi Eldin saat menyampaikan pidato selaku Walikota Medan di hadapan DPRD Medan, (30/6/2015)
MEDAN | GLOBAL SUMUT- Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menilai ada 3 (tiga) tugas penting yang harus segera diatasi bersama DPRD Medan terkait dengan masalah dan tantangan pembangunan kota dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Pertama, kata Walikota, harus ada kebijakan yang kuat untuk terus meningkatkan ketersediaan pelayanan umum secara luas, baik kuantitas maupun kualitas, pada berbagai urusan pemerintahan yang diselenggarakan, terutama dibidang infrastruktur dan pelayanan sosial kemasyarakatan/kependudukan serta perizinan.

 "Kedua, perlunya kita semua dengan segenap stakeholder pembangunan, meningkatkan terus daya saing daerah, sehingga dapat mendorong Kota Medan memiliki keuanggulan kompetitif dan komperatif yang semakin tangguh, khususnya dalam rangka menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN," tutur Walikota pada rapat paripurna istimewa LKPJ Masa Akhir Jabatan Walikota Medan tahun 2011-2015, Selasa (30/6).

Sedangkan, tugas yang ketiga, sambung Walikota, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan-kebijakan dan program yang pro rakyat yang lebih dekat dengan aspirasi masyarakat luas.

Dari catatan-catatan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun terakhir tersebut, tambahnya, tentunya merupakan masukan yang cukup berharga bagi semua pihak.

 "Terutama bagi kami eksekutif, dalam menjalankan / melanjutkan agenda strategis pembangunan kota pada masa yang akan datang, baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek, guna mewujudkan Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius," paparnya.

Untuk itu juga, pesan Walikota, 'Medan adalah rumah kita', oleh karena itu, dengan segala keberhasilannya dan kekurangan yang masih ada,"Saya ingin mengajak kita semua, mari terus kita perbaiki, kita majukan, kita sejahterakan masyarakat kita, kita jadikan Medan sebagai kota masa depan yang semakin layak huni dan selalu ingin dikunjungi lebih banyak orang untuk datang ke Kota Medan, kota kita cintai,"pungkasnya.

Sementara, Ihwan Ritonga unsur pimpinan DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra yang ditunjuk membacakan penyampaian hasil rekomendasi Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota, menyayangkan ketidak seriusan sejumlah SKPD melakukan fungsinya dengan baik sehingga pada Tahun Anggaran 2014 Pemko Medan tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

Hal ini salah satunya karena Dinas Pendidikan (Disdik) tidak mampu mengelola dan mengerjakan sejumlah kegiatan yang telah disahkan.

Dikatakan Ihwan, akibat tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut Pemerintah Pusat tidak lagi mengalokasikan DAK itu yang tentu saja berdampak negatif bagi Kota Medan.

Ini sangat prihatin dari sikap kurang profesionalnya Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

 “Karenanya kami ingatkan Walikota Medan agar mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap oknum yang tidak mampu mengimplementasikan setiap tugas dan fungsinya,” tukasnya.

Sedangkan terkait dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Ihwan mengutarakan Pemko Medan memperoleh BDB sangat minim dibanding daerah lainnya dan memprihatinkan.Selama dua tahun terakhir ini dana BDB sebesar Rp800 miliar terdiri dari PKB, BBNKB,PBB-KB,APU dan pajak rokok masih belum dicairkan

“Sejatinya dana ini telah dicairkan pada 2014. Kami merekomendasikan Pemko medan serius dengan berbagai upaya agar BDB ini segera direalisasikan Pemprovsu,” tukasnya sembari mengutarakan saat ini jumlah penduduk Kota Medan 2.763.632 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 6,11 persen.

Sebelumnya, penyerahan laporan Pansus sempat mengalami skor waktu, karena menunggu kehadiran Walikota Medan yang berkesempatan melakukan peninjauan kelokasi jatuhnya pesawat di daerah jalan Jamin Ginting Medan. (red)

Posting Komentar

Top