Plt Gubernur Sumut H Tengku Erry Nuradi Buka Pra Musrembang RKPD Sumut Zona II di Sidimpuan

PADANGSIDIMPUAN | GLOBAL SUMUT-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap 7 kabupaten/kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabaksel) bersinergi dan saling dukung dalam merumuskan rencana pembangunan strategis.

Harapan itu dikemukakan Tengku Erry Nuradi saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2017 Zona II, dengan tema Sinergitas Pembangunan dlaam Meningkatkan Daya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Auditorium Kampus IAIN di Padangsidimpuan, Senin (7/3/2016).

Hadir dalam acara tersebut Walikota Padangsidimpuan Andar Amin SSTP MSi, Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs Dahlan Hasan Nasution SE, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung, Bupati Padang Lawas (Palas) Tongku Sutan Oloan, Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Riskon Pane, anggota DPRD Sumut H Burhanuddin, mewakili Dandim 0212/TS Mayor Rabani, Waka Polres Padangsidimpuan Kompol Drs Tongku Pane, Sekda Pemko Padangsidimpuan Drs H Zulfendi MM, sejumlah Muspida Pemkot Padangsidimpuan dan jajaran SKPD setempat.

Turut hadir jajaran SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut diantaranya Kepala Bappeda Sumut, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga, Kadis PSDA, Kadis Kelautan, Kadis Kehutanan, Kepala BPPT Sumut, Kepala Perpustakaan Sumut, Kepala BPBD Sumut, Kepala Bakorluh Sumut.

Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, Pra Musrembang tidak sebatas mengimpun aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan di Sumut pada tahun 2017 mendatang, tetapi lebih luas yakni menjadi masukan terhadap RKPD Sumut dengan pendekatan teknokrat, partisipatif dan buttom up planning.

RKPD Sumut tahun 2017 memiliki kedudukan strategis dan merupakan RKPD keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut tahun 2013-2018.

 “Oleh karena itu, saya berharap agar kegiatan ini tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi misi Sumatera utara tahun 2013-2018 yakni menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara yang sejahtera,” harap Erry.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja makro ekonomi dan sosial di Sumut tahun 2015, sekaligus mempertimbangkan sasaran utama pembangunan nasional dalam rangka mendukung prioritas, sasaran utama pembangunan di Sumut tahun 2017 yakni, sasaran pertama; pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen. Sasaran kedua; penurunan angka pengangguran menjadi 5 persen sampai 5,75 persen. Sasaran ketiga; penurunan angka kemiskinan menjadi 9,31 persen dan sasaran keempat; laju inflasi diharapkan stabil pada kisaran 4,0 persen.

Erry juga menyatakan, rencana pembangunan Sumut harus sesuai dengan 9 agenda prioritas Nawacita yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada seluruh warga negara, membangun tata kelola pemrintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpecaya.

Nawacita yang ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sedang Nawacita keempat yakni memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bemartabat dan terpecaya.

Demikian juga Nawacita kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, keenam; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kemudian Nawacita ketujuh; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa dan Nawacita kesembilan adalah memperteguh kebhinnekaan dan meperkuat restorasi sosial.

Selanjutnya, Erry menyatakan strategi pembangunan nasional terdiri dari tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni pertama; dimensi pembangunan manusia meliputi pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental (karakter). Dimensi Pembangunan kedua; dimensi pembangunan sector unggulan meliputi pembangunan dalam bidang kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industry. Sedang dimensi pembangunan berkelanjutan yang ketiga adalah dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi antar kelompok pendapatn, antarwilayah desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur Indonesia.

“Hal ini perlu didukung oleh kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil sebagai persyaratan pembangunan yang berkualitas. Harus ada kepastian dan penegakan hukum, ekamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta keempat adalah tatakelola dan reformasi birokrasi,” ujar Erry.

Erry menilai, untuk mencapai sasaran pembangunan, dibutuhkan dukungan Pemrov Sumut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (Pemko), masyarakat, pelaku dunia usaha, pihak perguruan tinggi dan media lainnya untuk mendorong tingkat keberhasilan. Sedangkan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Sumatera Utara di Zona II yakni meliputi Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Madina, Tapsel, Tapteng, Tapteng, Palas dan Paluta yakni berdasarkan letak wilayah Zona II yang sebagian besar merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tapsel. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2014 yakni 67,38, masih berada di bawah IPM Sumut sebesar 68,87.

“Untuk itu, agar diakselerasi pembangunan tiga aspek yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dari ketiga aspek ini, aspek kesehatan perlu mendapat perhatian serius mengingat masih rendahnya indeks kesehatan di Zona II ini,” harap Erry.

Isu strategis berikutnya adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sehingga diperlukan upaya keras untuk mengentaskan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Madina mencapai 9,28 persen, Tapsel 10,74 persen, Tapteng 14,47 persen, Paluta 9,6 persen, Palas 8,03 persen, Kota Sibolga 12,26 persen dan penduduk miskin di Padangsidimpuan tercatat 8,52 persen.

Isu strategis lainnya yakni tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Madina 5,78 persen, Tapsel 5,91 persen, Tapteng 4,98 persen, Paluta 5,01 persen, Palas 5,95 persen, Kota Sibolga 10,25 persen dan Kota Padangsidimpuan 6,96 persen.

“Isu strategis di Zona II juga mengenai infrastruktur dasar yang masih minim, terutama fasilitas jalan dan jembatan serta sarana irigasi pertanian. Saat ini panjang jalan nasional yang dalam kondisi mantap sebesar 73,92 persen. Sedangkan untuk jalan provinsi 70,69 persen,” papar Erry.

Sarana layanan irigasi yang menjadi kewenangan Sumut baru 64,9 persen. Selain jalan dan irigasi, dukungan pembangunan bandara perintis seperti yang akan dibangun di kecamatan Bukit Malintang, Madina. Selain itu, perlu dukungan untuk pembangunan Pelabuhan Palimbungan di Desa Palimbungan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Madina.

Isu strategis lain yakni masih rendahnya produktivitas pertanian, belum optimal pengolahan produk unggulan daerah dan harga komoditi sector pertanian yang terus berfluktuatif.

“Tidak lupa isu strategis mengenai masih rendahnya pengembangan sektor pariwisata seperti pengembangan cagar budaya Candi Portibi dan Komplek Kuburan Tua di kawasan Barus. Demikian juga dengan pengembangan destinasi wisata Danau Siais di Tapsel, wisata pantai Mursala di Tapteng dan sejumlah lokasi wisata lainnya di wilayah pantai barat Sumatera,” ujar Erry.

Lebih lanjut Erry menyatakan, isu strategis yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah pengembangan potensi pertambangan emas, perak dan turunannya. Demikian juga dengan pengembangan energy baru terbarukan, baik yang bersumber dari tenaga air maupun pans bumi. “Jangan lupa, isu strategis tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keragaman hayati untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan fokus terhadap pembangunan berkelanjutan seperti pengembangan kawasan Taman Nasional Batang Gadis,” tambah Erry.

Tindakan yang harus dilakukan dalam menyikapi kondisi tersebut, ujar Erry, adalah dengan menentukan prioritas terhadap penanganan permasalahannya, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota di Zona II.

Berdasarkan isu strategis tersebut, Pemrov Sumut pada tahun 2017 mendatang memberikan prioritas perhatian pembangunan di Zona II yakni; peningkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan yang terfokus pada pengembangan pusat pendidikan tinggi maupun universitas serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

“Perhatian pembangunan di Zona II juga peningkatan aksebilitas dan pelayanan kesehatan terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui usaha preventif dan promotif. Selain itu, pembangunan saran prasarana kesehatan seperti pembangunan rumah sakit rujukan untuk wilayah pantai barat,” tambah Erry.

Hal yang tidak boleh terlupakan adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian. Salah satunya adalah menjadikan Kota Padangsidimpuan menjadi kota jasa. Pengembangan pedesaan menjadi perkotaan, peningkatan wilayah kepulauan melalui pengingkatan kualitas jalan, perumahan rakyat, pemenuhan energy dan air bersih, pelayanan perizinan melalui Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) dan mewujudkan smart province.

Peningkatan daya saing produk pertanian juga perlu mendapat prioritas perhatian. Demikian juga dengan produk kelautan dan perikanan memalui hilirisasi industry pertanian, standarisasi produk unggulan daerah dan perkebunan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan kreativitas serta pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani.

 “Zona II juga tidak boleh melupakan perhatian terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembersayaan koperasi, UMKM, isndustri rumahtangga, agribisnis dan pengembangan pasar tradisional, terminal agribisnis dan pasar induk serta pengembangan pasar modern berbasis kerakyatan dan produk local,” jelas Erry.

Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya pengusaha muda dan pemula. Begitu juga peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mendorong kebijakan nasional di daerah.

“Berbagai prioritas perhatian pembangunan tersebut, harus terintegrasi dalam koneksi kewilayahan melalui harmonisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, baik ditingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup,” tegas Erry.

Pemerintah pusat telah menyusun rencana tingkat nasional tahun 2017 menetapkan Money Follow Programe. Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi penganggaran dan adanya institusi unit kerja penanggungjawab setiap sasaran 9 Program Nawavcita dalam 3 Dimensi dan 4 Kondisi Perlu.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan RKPD Sumut tahun 2017 juga mendukung program nasional di daerah disamping mewujudkan capaian sasaran kinerja provinsi,” pesan Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga berharap Pra Musrembang RKPD Sumut 2017 Zona II menelurkna inovasi baru melalui pembahasan perzona wilayah pembangunan. RKPD Sumut tahun 2017 Zona II tidak hanya merumuskan kebutuhan pembangunan, tetapi juga dapat bersinergi.

“Saya minta, SKPD Provinsi agar mempersiapkan draft listing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 perzona wilayah pembangunan. Dalam pembahasan program kegiatan agar seluruh pihak pro aktif sehingga nantinya akan dihasilkan program kegiatan yang berorientasi pada visi misi Sumatera Utara dan Nawacita dalam dimensi kewilayahan,” pesan Erry.

Sebelum memukul gong sebagai tanda dibukanya Pra Musrembang RKPD Sumut 2017 Zona II di Auditorium IAIN Padangsidimpuan, Erry tegas berpesan agar dalam merumuskan kesepakatan program dan kegiatan agar lebih arif dan adil serta menghilangkan ego sektoral untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan orientasi memacu pertumbuhan ekonomi.

Sementara Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin menyatakan rasa bangga karena Sidimpuan dipercaya menjadi tempat pelaksanaan Pra Musrembang RKPD Sumut tahun 2017 Zona II.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena dipercaya menjadi tuan rumah dalam merumuskan rencana pembangunan di Sumut, khusus wilayah Zona II,” ujar Andar.

Andar juga menyatakan, akan mengusulkan rencana pembangunan Kota Padangsidimpuan yang bersinergi dengan Kabupaten/Kota di pesisir pantai barat Sumatera. (RHD)