Awak Media Di Hambat Preman Suruhan, Meliput Sidang Lapangan Perumahan Mutiara Residence 3

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Pengembang Perumahan Mutiara Residence 3 Jalan Datuk Rumbia Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Diduga menyuruh Preman menghambat  Awak Media yang Meliput Sidang Lapangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Juma'at (8/4).

Sidang Lapangan yang di pimpin Ketua Hakim PTUN Jimi Pardede yang dilakukan pada Jumat pukul 09:00 wib, Pekara Tabrani dkk menggugat BPN medan yang seharusnya terbuka untuk umum ini di hambat oleh beberapa orang yang diduga Preman Suruhan Pengembang  Perumahan Mutiara Residence 3, mereka menjaga Pintu Gerbang dan melarang para Awak Media yang masuk. Sejumlah awak media yang mau meliput Sidang Lapangan tersebut tak bisa masuk ke lokasi sengketa karena satu-satunya jalan masuk dihambat pihak Preman yang diduga Suruhan  Pengembang Perumahan Mutiara Residence 3 Jalan Datuk Rumbia, Kelurahan Rengas Pulau. Sengketa Tanah ini telah didaftarkan ke PTUN oleh pihak Tabrani dkk sejak tanggal 30 Desember 2015 yang di terima Mardiana SH.

Ketua Ikatan Jurnalis Sumatera Utara ( IJUSU ) Indrawan SH. sangat menyayangkan tindakan Premanisme yang melarang para Jurnalis meliput “ Yang dimana telah di terangkan bahwa Menghambat, Melarang dan Menganiaya Para jurnalis yang sedang meliput tersebut sama saja pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 UU ini telah menegaskan bahwa pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sementara pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Kami meminta kepada Kepolisian agar dapat menindak para Preman yang menghambat dan Melarang perliputan Jurnalistik “ Ujar Indrawan SH. Tegasnya. (Ind)