JAKARTA
| GLOBAL SUMUT-Dana desa terus menjadi sorotan. Pengelolaannya dianggap
tidak efektif dan dalam praktiknya banyak menguap. Anggota Badan
Anggaran dari Fraksi Partai NasDem Achmad Hatari mengatakan, tidak
efektifnya dana desa di lapangan dan banyaknya yang menguap, menjadi
sorotan bagi Banggar.
“Mengenai
dana desa, di lapangan sama sekali tidak efektif. Ini menjadi sorotan
kami,” ujarnya saat rapat kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Bappenas, Menkum HAM, dan Gubernur BI di Gedung Parlemen,
Jakarta, Rabu (4/10).
Menurut
Hatari, dana desa tidak secara otomatis akan sampai ke kas desa setelah
diterima oleh kabupaten. Di lapangan, hal tersebut malah sering
terdengar sebagai kabar burung.
"Tujuh
hari setelah dana desa diterima oleh kabupaten dan harus di transfer ke
kas desa, ini adalah berita hoax," kata anggota Komisi XI DPR RI ini.
Surat
keputusan bersama tiga menteri di lapangan juga dipandang tidak
efektif. Oleh karena itu Hatari berpandangan, dana desa perlu
direalokasi. "Karena dana desa ini perlu perhatian khusus takutnya nanti
digunakan untuk kepentingan politik pilkada 2018," imbuhnya.
Dia
melanjutkan, sampai sekarang BPK belum memeriksa dana desa secara
keseluruhan. "BPK harus memeriksa dana desa ini agar surat keputusan
bersama dan Menkeu tidak melakukan evaluasi," tandasnya.[rs]
Posting Komentar
Posting Komentar