0
LANGSA | GLOBALSUMUT-Wakil Walikota Langsa Dr. H. Marzuki Hamid, MM memperkenalkan Langsa sebagai Kota Jasa kepada peserta Rapat koordinasi Ketatalaksanaan yang digelar oleh Biro Organisasi Sekretariat Pemerintah Aceh di aula hotel Harmoni Kota Langsa, Kamis (20/9) .

Marzuki Hamid mengatakan, Langsa merupakan Kota yang tidak banyak memiliki sumber daya alamnya, oleh karena itu pihaknya bercita-cita untk menjadikan Langsa sebagai Kota Jasa.  Saat ini, kata Marzuki Hamid , Pemerintah Kota Langsa sedang fokus untuk mengembangkan jasa dibidang pariwisata yaitu hutan kota dan hutan mangrove.
“Saat ini kita ada dua tempat wisata yang terus kita benah, yaitu Hutan Kota dan Hutan Mangrove, setelah acara ini nanti peserta dapat mengunjungi tempat tersebut dan kami berharap agar dapat memberikan saran dan masukannya,”imbuhnya.
Lanjutnya, semakin banyak event-event yang dilaksanakan di Kota Langsa ini semakin mendukung visi misi yang diemban Pemerintah Kota Langsa sebagai Kota Jasa.
Layaknya sebuah kota, yang paling penting dilihat adalah keindahan kota,tertib, aman, lancar, indah bersih, inilah sesuatu yang sangat penting untuk menuju sebuah Kota Jasa.
“Perlu kami sampaikan bahwa Kota Langsa ini kota yang sedang berbenah menuju lebih baik pada masa yang akan datang baik itu kebersihan, keindahan, kesejukan dan juga bidang tatalaksana reformasi birokrasi,”ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA saat membacakan sambutan Plt. Gubernur Aceh mengatakan saat ini Pemerintah Aceh tengah mengkonsentrasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 7 hal utama, yaitu mengimplementasikan rencana aksi pemberantasan korupsi, penataan dan pengintegrasian berbagai system aplikasi pemerintahan kedalam E-Goverment Pemerintah Aceh.  Kemudian, penataan Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak, penyusunan berbagai kebijakan Pemerintah Aceh menjadi produk hukum daerah, meningkatkan kapasitas SDM dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melakukan perbaikan dan pembenahan tatalaksana administrasi pemerintahan termasuk sitem dan prosedur kerja, yang terakhir yaitu peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.
“Dalam memacu percepatan implementasi reformasi birokrasi dibidang tatalaksana dibutuhkan komitmen dari pucuk pimpinan,”sebutnya.
Sementara itu, panitia pelaksana Daniel Arca A. Ks, M. Si dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi ini dilaksanakan selama satu hari dengan menghadirkan salah satu nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi.
Peserta Rakor tatalaksana ini diikuti sebanyak 132 orang yang terdiri dari para asisten, Kabag organisasi pemerintahan Kabupaten/Kota dan pejabat esselon III yang membidangi kelembagaan da ketatalaksanaan pada satuan kerja perangkat Aceh dan Biro-Biro di lingkungkan Setda Aceh.(arman suharza)

Posting Komentar

Top