Hutan bakau menjamin masyarakat untuk tetap menjadikan pesisir pantai menjadi sumber percaharian. Para nelayan tradisional dapat mencari ikan, udang dan hasil laut lainnya di tepi pantai, tanpa harus bersusah ke tengah laut, jelas Rion yang juga mantan pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Jumat (16/11).
Ditambahkannya, Bila mangrove dan ekosistem pesisir rusak maka masyarakat akan mengalami kesulitan, sehingga kawasan masyarakat pesisir akan mengalami peningkatan angka kemiskinan.
Akibat negatif itu menjadi tanggung jawab bersama, sehingga adanya rencana alih fungsi hutan bakau yang saat ini akan diparipurnakan DPRD Medan harus dibatalkan. Rion juga meminta agar Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup merespon dalam membantu masyarakat pesisir berjuang melakukan penolakan.
Pernyataan dan ajakan Rion Arios SH juga didukung oleh Tokoh Nelayan yang telah banyak memperjuangkan kepentingan nelayan, Azhar Ong. Mantan Ketua DPC HNSI Kota Medan tersebut menegaskan akan menggerakkan para nelayan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dalam peningkatan kesejahteraan, apalagi saat ini kebijakan pemerintah masih ada yang tidak menguntungkan nelayan.
"Masyarakat pesisir menolak pengalihan fungsi hutan bakau menjadi fungsi lain yang dapat merusak ekosistem kelautan. Jangan sampai kebijakan itu malah membuat masyarakat semakin susah," jelas Azhar Ong kepada wartawan ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan adanya rencana pengalihan fungsi hutan bakau di kawasan Medan bagian Utara tersebut.
Dijelaskan, sebelumnya beberapa tahun lalu alih fungsi ini juga sempat diwacanakan, namun karena tida(ak tepat sasaran maka dibatalkan.(abu)
Posting Komentar
Posting Komentar