MEDAN LABUHAN | GLOBAL SUMUT- Ribuan Warga miskin yang hidup di sekitar bantaran daerah aliran sungai deli (DAS) di Lingkungan 19 Kelurahan Pekan Labuhan serta di Lingkungan VII Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli ancam demo jumat mendatang ke kantor Lurah Pekan Labuhan sebab hingga kini tetap bertahan sampai mati bila ganti rugi bangunan yang layak serta menuntut adanya lahan pindah tidak diberikan pihak BWS II maupun Kontraktor PT.Adhi Karya.Senin (04/11/2013).
Bahkan Komisi D DPRD Kota Medan melalui suratnya yang dilayangkan pada Walikota Medan bernomor 396/Kom-D/DPRD-M/VI/2013 ditanda tangani ketua Komisi D CP.Nainggolan, SE telah mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 10 juni 2013 yang intinya, meminta kepada Pemko Medan untuk diberhentikan sementara kegiatan pembangunan yang dilakukan PT Adhi Karya sampai ada solusi yang diberikan bagi warga.
Warga miskin di Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan dan Pekan Labuhan bakal menjadi tuna wisma jika pihak Balai Sungai Sumatera II melalui kontraktor PT Adi Karya memaksakan kehendak meratakan rumah warga, padahal belum ada solusi yang diberikan pada warga miskin untuk direlokasi pindah ke lahan lain yang lebih layak.
Bukannya warga tak setuju adanya pembangunan serta perbaikan aliran sungai namun jangan malah pembangunan ini justru menimbulkan masalah baru dengan mengorbankan kehidupan masyarakat nelayan yang sudah miskin, ironisnya ada warga hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp 350 ribu saja dengan alasan sebagai uang paku.
"Mana mungkin uang segitu cukup untuk pindah, lalu kami yang miskin ini mau pindah kemana, bukankah pemerintah senantiasa mengadang-gadangkan akan membantu orang miskin, tapi nyatanya mana malah kami mau digusur tanpa berprikemanusiaan, padahal sesuai UUD 1945 disebutkan Fakir Miskin dan anak yatim tanggungjawab negara,"cetus Zainuddin Pangabean didukung sejumlah warga lainnya termasuk Bu Safrida dan Zamaluddin.
Menurut warga, disatu sisi warga menyaksikan melalui layar televisi para wakil rakyatnya yang duduk di kursi dewan mayoritas tertawa gembira setujui kenaikan BBM dengan kedok perubahan RAPBN, namun
bersamaan dengan itu rakyat miskin di daerah ini terpaksa menanggis mengigil kedinginan akibat rumah tinggalnya digusur paksa dengan ganti rugi yang tak manusiawi.
"Kemana kami harus pindah bang, kalau mengandalkan uang ganti rugi hanya Rp 350 ribu sampai dimana uang segitu bang, sementara ongkos pindah dan rumah sewa saja udah jutaan, lagi pula kami sudah lama
hidup dibantaran tanggul sungai deli ini karena memang kami miskin, tapi kenapa kami tak ada diberikan solusi agar kami bisa bertahanhidup,"keluh Safrida (45) dengan linangan air mata saat ditanyai
wartawan.(nur/lbhn).
Bahkan Komisi D DPRD Kota Medan melalui suratnya yang dilayangkan pada Walikota Medan bernomor 396/Kom-D/DPRD-M/VI/2013 ditanda tangani ketua Komisi D CP.Nainggolan, SE telah mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 10 juni 2013 yang intinya, meminta kepada Pemko Medan untuk diberhentikan sementara kegiatan pembangunan yang dilakukan PT Adhi Karya sampai ada solusi yang diberikan bagi warga.
Warga miskin di Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan dan Pekan Labuhan bakal menjadi tuna wisma jika pihak Balai Sungai Sumatera II melalui kontraktor PT Adi Karya memaksakan kehendak meratakan rumah warga, padahal belum ada solusi yang diberikan pada warga miskin untuk direlokasi pindah ke lahan lain yang lebih layak.
Bukannya warga tak setuju adanya pembangunan serta perbaikan aliran sungai namun jangan malah pembangunan ini justru menimbulkan masalah baru dengan mengorbankan kehidupan masyarakat nelayan yang sudah miskin, ironisnya ada warga hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp 350 ribu saja dengan alasan sebagai uang paku.
"Mana mungkin uang segitu cukup untuk pindah, lalu kami yang miskin ini mau pindah kemana, bukankah pemerintah senantiasa mengadang-gadangkan akan membantu orang miskin, tapi nyatanya mana malah kami mau digusur tanpa berprikemanusiaan, padahal sesuai UUD 1945 disebutkan Fakir Miskin dan anak yatim tanggungjawab negara,"cetus Zainuddin Pangabean didukung sejumlah warga lainnya termasuk Bu Safrida dan Zamaluddin.
Menurut warga, disatu sisi warga menyaksikan melalui layar televisi para wakil rakyatnya yang duduk di kursi dewan mayoritas tertawa gembira setujui kenaikan BBM dengan kedok perubahan RAPBN, namun
bersamaan dengan itu rakyat miskin di daerah ini terpaksa menanggis mengigil kedinginan akibat rumah tinggalnya digusur paksa dengan ganti rugi yang tak manusiawi.
"Kemana kami harus pindah bang, kalau mengandalkan uang ganti rugi hanya Rp 350 ribu sampai dimana uang segitu bang, sementara ongkos pindah dan rumah sewa saja udah jutaan, lagi pula kami sudah lama
hidup dibantaran tanggul sungai deli ini karena memang kami miskin, tapi kenapa kami tak ada diberikan solusi agar kami bisa bertahanhidup,"keluh Safrida (45) dengan linangan air mata saat ditanyai
wartawan.(nur/lbhn).
Posting Komentar
Posting Komentar