LANGSA
| GLOBAL SUMUT-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di Kota Langsa
terancam gagal. Pasalnya, dana yang disahkan oleh DPRK setempat hanya
sebesar Rp.6 milyar dari Rp.14 milyar yang diusulan oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Langsa.
Sekretaris
KIP Kota Langsa, Muhammad Dahlan S.Sos I, ketika dihubungi telepon
mengatakan, sampai saat ini dana yang disahkan oleh DPRK dalam APBK
Langsa tahun 2016 untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 hanya sebesar Rp.6
milyar dari yang diusulkan sebesar Rp.14 milyar.
Namun
demikian, informasi yang diterima KIP dana tersebut akan ditambah lagi
dalam APBK Perubahan. Bahkan, dalam waktu dekat ini KIP akan dipanggil
oleh DPRK untuk membahas persoalan tersebut, "Pasti atau tidaknya akan
ditambah lagi, saya belum tau, karena sampai dengan saat ini belum ada
pertemuan antara KIP dengan DPRK," ujarnya.
Ketika
ditanya, dengan dana Rp.6 milyar itu apakah pelaksanaan Pilkada 2017 di
Kota Langsa terancam gagal, Dahlan hanya menjawab, pada tahun 2012 yang
lalu dana untuk penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp12 milyar. "Jadi
bandingkan saja sendiri, dana Pilkada tahun 2012 dengan Pilkada tahun
2017 ini," jelasnya.
Dikatakannya,
dana Rp.6 milyar itu hanya cukup untuk membayar honor penyelenggara
Pilkada saja. Karena, untuk membayar honor penyelenggara Pilkada dana
yang terserap hampir sebesar Rp.5 milyar.
Sementara
itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKA) Kota Langsa, Amri
Alwi, SE, MM, via telepon, membenarkan bahwa dana yang disahkan oleh
DPRK untuk Pilkada sebesar Rp6 milyar.
Diakuinya,
saat ini kemampuan keuangan daerah untuk Pilkada hanya sebesar itu.
Namun, nantinya akan dibahas lagi bersama untuk mencari solusi atas
kekurangan dana Pilkada tersebut.
"Kita
akan panggil KIP dan panitia anggaran eksekutif untuk duduk bersama
mencari solusi atas kekurangan dana Pilkada itu," jelasnya. Menurutnya,
untuk menutupi kekurangan itu juga ada dana sharing dari Provinsi Aceh.
Maka dari itu, nantinya kita akan menghitung terlebih dahulu berapa dana
sharing itu dan berapa total kebutuhan dana untuk Pilkada Kota Langsa.
Setelah itu, kekurangannya nanti baru kita masukan ke dalam APBK
perubahan.
"Pilkada
ini kepentingan daerah, maka kita akan terus berupaya untuk mencari
solusi atas kekurangan dana tersebut," tandasnya (arman suharza)
Posting Komentar
Posting Komentar