0
KUALUH LEIDONG | GLOBAL SUMUT  -Proyek Pengadaan Bantuan Kapal Bot dan Sampan di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2012 di bawah kepemimpinan H. Kesehatan Harahap kini mulai mencuat dan menuai Permasalahan dan beraroma korupsi.
Pasalnya, Kapal Bot dan Sampan Nelayan tak sesuai spesifikasi serta nilaian yang dianggarkan, dikarenakan harga Kapal Bot Per Unit Rp. 75.000.000, x 5 Unit, sedangkan Sampan nilaian dananya sebesar Rp. 40.000.000, x 10 Unit tetapi pada kenyataannya bila dilakukan pengkajian harga Kapal Bot hanya menelan dana sebesar Rp. 25.000.000,- lain lagi dengan harga sampan yang hanya sekitaran Rp. 10.000.000,- saja, tapi anehnya kenapa anggarannya kok sedemikian besar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan? Ungkap Salah seorang Nelayan yang namanya tidak mau dipublikasikan.
Dijelaskannya, sejak awal penyerahan Kapal Bot dan Sampan tersebut kepada kelompok nelayan serta kelompok nelayan lainnya, sudah ada kejanggalan ditemukan, di antaranya, baik itu mengenai ukuran kapal yang tidak sesuai dengan bestek atau spesifikasi. Dikarenakan Kapal Bot dan Sampan yang diserahkan kepada Kelompok Nelayan, memiliki ukuran panjang tidak 7.5 Meter Untuk Kapal Bot, dan sampan hanya sepanjang 5 Meter.
Selain itu sambungnya, kondisi semua Kapal Bot dan Sampan saat penyerahan pada Kelompok Nelayan memang belum layak layar. Jaring sebagai peralatan tangkap ikan, tidak ada. Ditambah lagi dengan tidak adanya lampu sebagai penerang bagi nelayan saat melakukan penangkapan ikan.
Lain lagi halnya, ada dugaan kalau kayu yang digunakan dalam pembuatan Kapal Bot bantuan dan Sampan untuk Kelompok Nelayan tadi juga terkesan asal-asalan yang sifatnya asal jadi. Sehingga, mengakibatkan keraguan padan Kelompok Nelayan saat digunakan untuk melaut.
Ketika Media mengkonfirmasi Kadis Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Labuhanbatu Utara H. Kesehatan Harahap, terkait perihal Bantuan Kapal Bot dan Sampan untuk kelompok Nelayan yang tidak sesuai dengan anggaran, dimana beliau mengatakan bahwasanya kalau mengenai masalah itu kan Proyek Haji Jawa, kita hanya menyiapkan anggarannya saja, kalau untuk lelangnya itukan ULP, dan kalau masalah harga Kapal Bot dan Sampan kita tidak mengetahui.   
Menyikapi Hal itu, Ketua LSM NGO De Fakto Kabupaten Labuhanbatu Utara Safrin Ritonga, SH angkat bicara, dimana beliau mengatakan kita berbicara mengenai logikanya sajalah bagaimana mungkin beliau “tidak mengetahui permasalahan” itu, apalagi beliau seorang Kepala Dinas, sementara Bantuan Kapal Bot dan Sampan itu berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang dia Pimpin, atau mungkin beliau seolah-olah berpura-pura tidak tahu mengenai masalah tersebut.
Dikatakannya, Bila kita lihat dalam Proyek Pengadaan Kapal Bot dan Sampan Untuk Kelompok Nelayan Kualuh Leidong itu Penuh dengan kecurangan “Jadi ini juga bukti kalau Kapal Bantuan dan Sampan tersebut memang diduga syarat akan Korupsi. Maka oleh Karenanya, kita meminta aparat penegak hukum agar secepat mungkin melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan menangkap orang yang bertanggungjawab pada persoalan tersebut,” tegasnya.(Andika/Untung/Labura)

Posting Komentar

Top