MEDAN LABUHAN | GLOBAL SUMUT-Diduga pembangunan drainase Dinas Bina Marga Medan yang menggunakan APBD kota Medan Tahun Anggaran 2013 tampaknya bernuansa korup kian terkuak. Ini terlihat di Kel. Sei Mati Kec Medan Labuhan proyek drainase tersebut dikerjakan dengan asal jadi alias tidak sesuai dengan disain perencanaan. Pantauan Global Sumut (23/10) di lokasi pengecoran tersebut tidak diawasi oleh pengawai PU selaku pihak yang memberi job order kepada rekanan mereka tersebut,
Tampak hasil pengecoran sudah retak dan banyak yang berlobang, akibat tidak berimbangnya bahan material yang mereka gunakan antara semen dan pasir.Berdasarkan informsi yang didapat mengatakan bahwa proyek drainase teresbut melalui tender, namun kenyataan tidak satupun proyek drainase di Labuhan memakai Plank proyek. Ini membuktikan bahwa adanya konsfirasi antara pemberi kerja dan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut.Hal tidak jauh berbeda juga kelihatan di pengecoran drainase di Lk. 5 Kel Martubung Kec Medan Labuhan, tampak banyak hasil pengecoran yang longsor akibat minimnya semen yang digunakan dan tidak adanya pengawasan. Warga Lk. 5 kepada GLOBAL SUMUT mengatakan, kami warga disini memang sebelumnya telah pernah menegur para pekerja, namun malah kami dimarahi mereka agar kami jangan sok tahu dan jangan ikut campur sebab katanya kami tidak tahu soal bangunan drainase ini, ujar warga.
Masyarakat pemerhati yang merupakan warga Labuhan, Husein Hutagalung SH, mengatakan sebaiknya dalam proyek yang mengunakan uang rakyat atau masyarakat kota medan ini, apalagi melalui tender harus diawasi dengan ketat oleh PU sendiri, namun kenapa dibiarkan berjalan begitu saja, tampa adanya pengawasan dari mereka, bahkan sehrusnya mereka dari mulai pengorekan sampai tahap penyelesaian harus tetap melakukan pengawasan, jangan hanya mau penyelesaian saja pengawas atau PU kelihatan di proyek.
Bukan tidak mungkin hasil pekerjaan tersebut sudah dipoles dengan mengunakan air semen agar kelhatan kokoh, padahal nyatanya amburadul, padahal di wilayah ini juga ada UPT Wil I PU Bina Marga Kota Medan selaku perpanjangan tangan dari PU sendiri, lantas apa yang menjadi pekerjaan mereka, kalau memang UPT tersebut tidak efektif lebih baik dipangkas saja, daripada anggaran kota medan habis unutk membayar gaji mereja dan gaji karyawan tidak tetap (Lepas) kalau hanya mereka duduk saja dikantor UPT tersebut. Ini jelas ada pembiaran dari PU dinas Bina Marga Medan tersebut kenapa tidak ada kontrol dan tidak dihimbau keapda para rekanan mereka agar mengadakan atau membuat plank proyek pada setiap proyek yang mengunakan dana APBD tersebut.
Sebab dengan adanya plank tersebut bukan hanya pemerintak (PU) masyarakat juga dapat mengawasi proyek tersebut dan mengetahui jenis pekerjaan yang sedang dilakukan dan anggaran yang di gunakan proyek tersebut berapa besarnya, sebab uang yang digunakan mereka adalah uang rakyat-masyarakat medan dari membayar pajak, bukan uang dinas bina marga dan jangan biaya anggarannya yang besar namun tidak sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. ujar Husein.(Red).
Posting Komentar
Posting Komentar