LABURA | GLOBAL SUMUT-Meskipun besarnya anggaran yang
tersedia untuk KPUD Labura ± 20 Milyar
untuk pelaksanaan pesta demokrasi
legislatif tahun 2014 di Kabupaten Labura . Tapi hal ini bukan satu jaminan
atas suksesnya pemilu. Sebab saat ini tingginya tingkat keraguan masyarakat
terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu yang sudah di ambang pintu di khawatirkan
bakal ribut. Hal ini di nilai masyarakat terhadap keberadaan Komisioner KPUD
yang terkesan lamban dan kurang efektif dalam artian tidak berbuat banyak. Dibeberapa Kecamatan baik mekanisme
maupun pelaksanaan agenda yang telah mempunyai anggaran.
Seperti sosialisasi pencoblosan
pemilihan pemula juga bimbingan teknis
kepada masyarakat ,sebab hal ini sebagai tahapan penting atas suksesnya pemilu
2014. Ironisnya lagi, seperti ada unsur
pemaksaan kehendak terhadap seleksi pemilihan PPK dan PPS, Yang di khawatirkan tidak memiliki kemampuan
dalam penghitungan rekapitulasi suara.
Bahkan cenderung keputusan komisioner KPUD dalam menempatkan posisi petugas ,
baik di tingkat PPK hingga PPS bakal menuai masalah terhadap penyelenggaraan
pemilu yang adil jujur dan bersih. Suksesnya pemilu legislatif di Labura
tergantung dari kinerja KPPS secara teknis dengan netral , tanpa ada
ketergantungan terhadap partai politik manapun.
Untuk itu sudah selayaknya hal hal
progratif mereka harus di penuhi sebab KPPS lah sebagai ujung tombak urat nadi
di tingkat teknis pelaksanaan pemilu. Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak atas hal-hal negatif, sudah selayaknya
berbagai elemen mengawasi kinerja
penyelenggara pemilu dan pihak panwaslu
harus menekan tingkat permainan baik money politik
maupun berbagai versi lain. Hal ini telah berjalan mulus , akibat
keberadaan panwaslu bahwa hanya berjalan di tempat, tanpa ada temuan berarti.
Ungkap Muhajir .
“ Sangat di sayangkan peluang menjadi wakil rakyat periode tahun 2014-2019,
semestinya menjadi kesempatan bagi para caleg yang berpotensi, tapi kekecewaan
masyarakat yang muncul . Sebab hampir seluruh calon legislatif Dapil III Kualuh
hilir dan Ledong tidak mempunyai program yang membangun , bahkan tidak berani
membuat sebuah janji yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat, mana
mungkin nantinya mampu untuk berbuat.
Jelas, keikut sertaan mereka Cuma
sekedar mencari popularitas atau karena saat ini baik tingkat ekonominya yang di gunakan untuk mempecundangi pemilih .
Melalui system money politik atau berdalih memberikan bentuk santunan apa pun. Untuk itu
rakyat harus berhati hati dan jeli dalam menentukan pilihan. Penerima money
politik adalah pelecehan harga diri kepada rakyat”. Papar muhajir lagi.
Hasil investigasi globalsumut.comdi lapangan , gawatnya lagi hingga hari ini selasa ( 8/04 ) sekitar pukul 3 sore
pendistribusian surat suara untuk DPRRI dan surat model C untuk merekapitulasi
penghitungan hasil suara di tingkat PPS
di beberapa titik daerah
Kecamatan Kualuh hulu , belum di terima . Seperti Desa Membang Muda dan
Sono Martani.
Ketika hal ini di konfirmasikan
kepada Ketua panwaslu Labura Budi
Irwansyah di kediamannya beberapa waktu
lalu mengatakan” Bila ada temuan dengan saksi yang kuat, sampaikan kepada kami
untuk di proses”.
Saat
permasalahan di lapangan akan di pertanyakan ke pada Ketua KPUD Labura
Hj. Beety Megawati M.ag. Selasa (8/04 ) di
kantornya ,staf mengatakan “ Ketua belum bisa di jumpai sebab sedang rapat.
(Tan / Labura)
Posting Komentar
Posting Komentar