Sertifikat Tanah Perumahan Mutiara 3 Residence Marelan Disoalkan Ahli Waris

MARELAN | GLOBAL SUMUT-Pemberitaan sebelumnya sidang lapangan Perumahan Mutiara 3 Residence diperkirakan 1 haktar di kawasan Jalan Datuk Rumbia, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, yang dimana para awak media dilarang meliput sidang lapangan tersebut akhirnya terkoak, Dimana para Preman yang diduga Orang suruhan dari Pengembang yang juga dibekingi oleh oknum Polisi berpang kat Kmpol berrinisial "M" yang bertugas di SPN Sampali dipersoalkan oleh ahli waris almarhum Hafani bin Atim. Hal ini diketahui setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menggelar sidang lapangan, Jumat (8/4) kemarin. Dalam persidangan tersebut terlihat hadir penggugat (ahli waris Hafani bin Atim), tergugat (BPN) dan tergugat intervensi (Pemilik perumahan Maslina Barus). Dalam persidangan yang diketuai majelis Hakim Jimmy Pardede meminta agar penggugat, tergugat (BPN Kota Meda) dan tergugat intervensi menunjukan batas-batas tanah yang disengketakan, Saat Sidang lapangan itu di gelal sempat juga terjadi Insiden yang dimana Hakim Jimmy Pardede sempat memarahai Oknum Polisi Kompol "M"  yang diduga Beking dari Pengembang itu Merokok pada saat Sidang lapangan digelar. 

Usai persidangan kuasa hukum dari penggugat dari Kantor Law Firm Laksana Kencana, Boyke Hutahean SH MH mengatakan gugatan itu dilakukan lantaran tergugat BPN Kota Medan telah menerbitkan sertifikat tanah tidak sesuai dengan prosedur karena diduga mengaburkan asal usul sumber kepemilikan tanah. "Kami dari penggugat pernah membuat surat sanggahan pemberitahuan untuk tidak melakukan proses permohonan hak atas tanah almarhum Hafani Bin Atim yang terletak di Jalan Datuk Rumbia, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan tepatnya di Perumahan Mutiara 3 Residince dengan alasan tanah tersebut sedang ada sengketa di Pengadilan, tapi tergugat (BPN) tetap saja menerbitkan. Atas dasar itulah kita melakukan gugatan terhadap BPN ke PTUN Medan. Sesuai dengan register no 105/G/2015/PTUNa. MDN,"jelas Boyke.

Katanya, sikap tergugat BPN Kota Medan yang telah menerbitkan sertifikat tersebut telah bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 45 ayat 1 (e) dan jurisprudensi tatap Mahkamah Agung dengan register 318K/TUN/2000 yakni kepala kantor pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan "Diduga tergugat BPN Kota Medan tidak hati-hati dalam menerbitkan sertifikat atas tanah perumahan Residence lantaran tergugat tidak ada meminta surat keterangan ahli waris almarhum Hafani Bin Atim. Maka kami berharap Pengadilan TUN Medan membatalkan sertifikat yang diterbitkan BPN Kota Medan yakni sertifikat nomor 08316,08317,08319,"pintanya. Boyke mengatakan sidang lapangan yang dilakukan PTUN Medan di lokasi perumahan Residence merupakan sidang ke 10 "Sidang lanjutan akan dilaksanan pada Rabu mendatang dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi,"ucapnya (red)