0
MADINA | GLOBAL SUMUT-Elemen masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Dugaan Korupsi pada Kegiatan Peningkatan struktur jalan Provinsi Jurusan Simpang Pulo padang Batahan pada tahun 2016 lalu.

Perlu diketahui angggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumut senilai Rp.10.061.759.000,00 dan pemenang PT Karya Muda Nasional  namun pelaksanaan nya dilapangan diduga tidak sesuai prosedur dan terkesan asal asalan. Hal tersebut disampaikan oleh Kurniawan Hasibuan Ketua LSM PMPR Indonesia bersama Pebri Ardian Ketua LSM Giak Madina pada jumpa pers nya kamis 07/09 dikantor nya.

Berdasarkan hasil investigasi kita pada pekerjaan Peningkatan Struktur jalan Provinsi jurusan simpang pulo padang Batahan pada tahun 2016 lalu tidak sesuai lihat saja ukuran lebar dan tebal aspal nya tidak sesuai. Tidak hanya itu saja timbunan badan jalan tersebut juga tidak sesuai,masa dicampur tanah hal ini jelas negara sangat dirugikan akibat pengerjaan nya, sebut Kurniawan.

Sementara itu Pebri ardian Ketua LSM Giak Madina menjelaskan anggaran sebesar Rp.10.061.759.000,00 oleh PT Karya Muda Nasional sangatlah besar sudah seharusnya perusahaan tersebut bekerja dengan baik bukan malah sebalik nya, pengerjaan nya diduga sangat Bobrok,papar Pebri.

Kita meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas Dugaan Korupsi pada Peningkatan struktur jalan Provinsi jurusan simpang Pulo pada Batahan pada tahun 2016 lalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadis Bina Marga Provinsi Sumut maupun UPT Kota Nopan beserta PT Karya Muda Nasional dinilai lalai dalam pelaksanaan tersebut sehingga hasil pengerjaan nya jauh dari yang diharapkan.[Kurnia]

Post a Comment

Top