BANDUNG
| GLOBAL SUMUT-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi
menandatangani (teken) Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka
mewujudkan kelancaran arus distribusi komoditas produk unggulan dalam
rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan masing-masing daerah.
MoU
ini dilakukan 33 Gubernur se-Indonesia, termasuk Sumut saat
dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) ke-3 yang dihadiri Presiden RI Joko
Widodo. Kegiatan ini diselenggarakan di Trans Luxury Hotel, Bandung,
Jawa Barat, Kamis (22/7/2018).
Dalam
acara tersebut, Gubsu Tengku Erry Nuradi mengemukakan bahwa setiap
daerah yang ada di Indonesia mempunyai produk unggulan komuditasnya dan
satu daerah dengan daerah lainnya tentunya tidak sama.
Untuk
itu diperlukan kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan
tersebarnya semua kebutuhan diberbagai daerah sehingga tidak terjadi
kesenjangan perekonomian antar daerah. Inilah yang menyebabkan perlu
adanya kerjasama antar daerah.
“Ada
daerah yang surplus ada pula daerah yang membutuhkan, untuk itu peran
kerjasama antar daerah sangat penting sehingga tidak ada satu daerah
yang kekurangan dan satu daerah yang sangat berlebihan,” ujar Erry.
Seperti
misalnya Sumut, daerah yang menghasilkan surplus beras hingga mencapai
1,6 juta ton tentunya bisa dimanfaatkan melalui kerjasama dengan daerah
lain yang membutuhkan. Begitu pula Sumut yang masih memerlukan daging
sapi, tentunya kita bisa bekerjasama dengan daerah lain yang mempunyai
surplus stok daging sapi.
Demikian
juga dengan cabai, yang selalu mengalami gejolak harga yang menyebabkan
inflasi daerah, bisa saja pada satu waktu kita surplus tetapi bisa juga
paceklik diwaktu yang lain. Peristiwa ini pernah terjadi di Sumut tahun
2016 yang mengalami gejolak harga yang cukup tinggi dikarenakan adanya
virus yang membuat daerah kita gagal panen, jelas Gubsu Erry.
Presiden
RI Joko Widodo menyampaikan bahwa kerjasama antar daerah ini sangat
penting dalam hal pemenuhan kebutuhan seluruh daerah di Indonesia.
“Kerjasama antar daerah ini sangat penting, jika diperlukan akan kita
buat payung hukumnya baik berupa Peraturan Presiden maupun Instruksi
Presiden,” ujar Jokowi.
Jokowi
menekankan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
difokuskan kepada dua hal yakni memperbanyak investasi yang masuk ke
daerah dan meningkatkan ekspor. Dan untuk dua hal tersebut salah satu
hal yang harus dilakukan adalah pembenahan perizinan.
Peraturan
Daerah yang berbelit-belit mengenai perizinan dihapuskan. Hal ini
dilakukan agar dengan proses perizinan kita yang simple dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
“Kepada
semua daerah-daerah agar memberikan dukungan program peningkatan
pertumbuham ekonomi, tidak hanya di tingkat provinsi saja melainkan
sampai tingkat kabupaten dan kota,’’ sebut Jokowi.
Acara
yang dihadiri oleh Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris
Kabinet Pramono Anung, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan serta para
Gubernur dan OPD terkait seluruh Indonesia dilaksanakan selama 3 hari
sejak tanggal 21 hingg 23 Februari 2018 dan diisi dengan pemaparan dari
berbagai kementerian.
Turut
mendampingi Gubsu, Asisten I Djumsadi Damanik, Kadis Tanaman Pangan dan
Holtikultura M. Azhar, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Dahler
Harahap, Kadis Perindustrian dan Perdagangan H. Alwin, Kadis Koperasi
dan UKM M. Zein, Kadis Kelautan dan Perikanan Zonni Waldy, Kepala
Bapedda H. Irman, Kabag Humas, Biro Humas dan Sekretariat Provsu Indah
dwi Kumala dan Kepala Badan Penghubung Daerah Provsu Nursalim Affan
Hasibuan.[rs]
Posting Komentar
Posting Komentar