MEDAN | GLOBAL SUMUT-Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara, Sihar Panjaitan, menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 pada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.
Laporan tersebut diterima
langsung Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi didampingi
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Agus Tripriyono dirumah dinas Gubsu di Medan,
Senin (12/3/2018).
Gubsu menyebutkan dengan
diterimanya laporan ini, diharapkan Sumatera Utara terus maju. “Kami
juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Sumut
dapat bertindak dengan clean governance and good government,” ucap Erry.
Tak
lupa, Gubsu berterima kasih atas segala bentuk pengawasan, masukan dan
saran BPKP Provinsi Sumatera Utara. “Kerja keras yang dilakukan oleh
BPKP ini tentunya akan kami tindaklanjuti, serta menjadi motivasi bagi
Pemprov Kaltim untuk menuntaskan sejumlah proyek pembangunan yang masih
berlangsung,” sebut Erry.
Sebelumnya, Kepala
Perwakilan BPKP Provsu, Sihar Panjaitan mengatakan, Laporan tersebut
antara lain tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), Dana Desa (DD), Kegiatan Monitoring Proyek Strategis Nasional
(PSN), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dari
penyelenggaraan SPIP sampai dengan Tahun 2017 seluruh Pemda masih
berada pada Level 1 (rintisan) namun dari 34 Pemda di Provinsi Sumatera
Utara, 4 Pemda telah melakukan penilaian SPIP secara mandiri (self
assessment) dan menyatakan diri sudah berada di Level 3 (terdefenisi).
Penentuan Level 3 ini sedang menunggu hasil Quality Assurance dari BPKP.
Sesuai
RPJMN 2015-2019 tingkat maturitas SPIP untuk tahun 2017 berada pada
Level 2 (berkembang) dari 6 tingkat maturitas SPIP dan diharapkan tahun
2019 tingkat maturitas SPIP pada Level 3 (terdefenisi) untuk seluruh
Pemda di Provinsi Sumatera Utara.
Peran BPKP
dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, BPKP berkoordinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes). Siskeudes telah disosialisasikan dan diimplementasikan pada
5.147 desa (95%) dari 5.418 desa di Provinsi Sumatera Utara.
Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap percepatan
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), bertujuan untuk memperoleh
gambaran dan identifikasi permasalahan serta solusi atas kelancaran,
akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN sebagai bagian dari
Pengawasan Tata Kelola PSN.
Selain itu, juga
dilaksanakan monitoring atas capaian kegiatan prioritas nasional sesuai
dengan kesepakatan kerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan RI. Dalam
tahun 2017, terdapat 18 PSN yang dilakukan monitoring oleh Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Penguatan
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diwujudkan dalam
kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan pembentukan
auditor, penilaian kapabilitas APIP, penguatan kualitas SDM aparatur
pengawasan.xx
Sampai dengan tahun 2017, telah
dilakukan assessment maupun penilaian secara mandiri (self assessment)
terhadap 34 APIP di Provinsi Sumatera Utara, dengan pencapaian level
kapabilitas APIP (level 1 s.d. 5) sebagai berikut : 16 APIP (47,05%)
berada pada level 1 (initial), 16 APIP (47,05%) berada pada level 2
(infrastructure) dan 2 APIP (5,90%) berada pada level 3 (integrated).
‘’Target untuk tahun 2019, seluruh APIP di Provinsi Sumatera Utara,
berada pada level 3 (integrated),’’ sebut Sihar.[ulfah]
Posting Komentar
Posting Komentar