Global Sumut.com | Headline Sumatera Utara

23 Kabupaten Kota se Sumut Siap Gelar Pilkada Serentak

globalsumut 0 Mei 11, 2015

<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47457">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh29nZ-iWjk5-x3nhlYvTZkIKLwpF_pJtV-r6Gf66WBP8TKvbukQ8BfcIBEv_2Awfo_K-EEa_W5ZJaLgEG1DvGP4tsAWwAwFqX9R1UdX2p5ZlcXhZuALgZ79kLxVMAN8OAY2Pg6SLsL4wTU/s1600/logo+Pemrovsu+sumut.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh29nZ-iWjk5-x3nhlYvTZkIKLwpF_pJtV-r6Gf66WBP8TKvbukQ8BfcIBEv_2Awfo_K-EEa_W5ZJaLgEG1DvGP4tsAWwAwFqX9R1UdX2p5ZlcXhZuALgZ79kLxVMAN8OAY2Pg6SLsL4wTU/s1600-rw/logo+Pemrovsu+sumut.jpg" /></a>MEDAN
 | GLOBAL SUMUT- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi 
Pemilihan Umum provinsi, kabupaten/kota se-Sumut, Jumat (8/5), melakukan
 rapat koordinasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 
Sumut, yang akan berlangsung Desember ini.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47515">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47517">
Rapat
 dipimpin Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen dan Ketua 
KPU Sumut Mulia Banurea di Ruang Kenanga Lantai 8 Kantor Gubsu. Turut 
hadir Kepala Diskominfo Sumut Jumsadi Damanik, Kepala Biro Otonomi 
Daerah (Otda) Setdaprovsu Jimmy Pasaribu, Kepala Biro Pemerintahan 
Nouval Ahyar, pihak kepolisian, serta unsur KPU provinsi, kabupaten dan 
kota se-Sumut.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47510">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47511">
Dalam
 rapat koordinasi tersebut, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota 
dianjurkan harus mengikuti regulasi tentang pilkada serentak. Kemudian 
semua pihak agar tetap menjaga kondisi daerah dalam keadaan aman, tertib
 dan kondusif pada pilkada serentak. Selanjutnya agar masing-masing 
kab/kota mengadakan rapat ataupun pertemuan dengan pihak terkait untuk 
membahas kesiapan pelaksanaan pilkada serentak. "Selambatnya tanggal 13 
Mei 2015  semua sudah selesai," kata Hasiholan Silaen.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47512">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47513">
Hasiholan
 lebih lanjut menegaskan, rakor dimaksud untuk menanyakan kesiapan 23 
kab/kota di Sumut menggelar pilkada serentak. Baik dari segi pendanaan 
maupun data jumlah kependudukan yang siap dimutakhirkan. "Cuma tadi kan,
 masih ada yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD). Namun tadi kita tegaskan dan kasih deadline, ternyata semua 
menyanggupi sampai tanggal 13 Mei 2015," katanya seraya menyebut ada 4 
daerah lagi yang belum menandatangai NPHD diantaranya Samosir, Humbahas,
 Niasselatan dan Phakpakbarat.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47529">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47530">
Dia
 menjelaskan, di Sumut terdapat 23 kab/kota yang melaksanakan pilkada 
serentak. Di mana 14 kab/kota berakhir di 2015, dan 9 daerah lain 
berakhir di semester pertama 2016 mendatang. "Semua anggarannya diambil 
dari APBD, dan pilkada akan digelar pada 9 Desember 2015," ucapnya.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47536">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47532">
Menurut
 Hasiholan, salah satu poin kesepakatan pada rakor tersebut, guna 
menekankan kepada seluruh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan kab/kota 
yang menggelar pilkada serentak, untuk memutakhirkan jumlah data 
penduduk yang akan dipakai sebagai daftar pemilih dalam pilkada 
serentak. "Yang mana itu akan dilaporkan ke Kemendagri kemudian dari 
Kemendagri akan menyampaikan ke KPU Pusat, lalu seterusnya 
didistribusikan ke kab/kota yang melaksanakan pilkada serentak," 
jelasnya.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47537">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47538">
Sementara
 dari sisi pengawasan pilkada serentak nanti, Ketua Bawaslu Sumut, 
Syafrida Rasahan menambahkan, akan lebih gencar melakukan sosialisasi 
agar masyarakat memahami mekanisme pilkada serentak tersebut. Pasalnya, 
dari regulasi pilkada serentak ini, banyak pihak yang menganggap masih 
lemah terutama dari sisi pengawasan. "Jadi sebenarnya masih ada 
mekanisme lain untuk mengantisipasi itu. Karena pada pilkada ini daerah 
memiliki kewenangan menyelesaikan masalahnya, melalui penyelesaian 
sengketa," bebernya.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47539">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47540">
Sementara
 kewenangan provinsi, lanjut dia, pihaknya tetap akan memonitoring 
jalannya pilkada. "Sesuai dengan UU ada kewenangan yang diberikan kepada
 pengawas pemilu. Begitupun kita berharap, masyarakat dan media massa 
tetap ikut mengawasi pilkada serentak ini," katanya.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47551">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47553">
Ketua
 KPU Sumut, Mulia Banurea mengatakan, sampai saat ini fokus pelaksanaan 
pilkada serentak bergantung bagaimana progres dari KPU kab/kota 
penyelenggara. Termasuk soal anggaran apakah sudah dialokasikan atau 
tidak. Dari 23 KPU kab/kota di Sumut, sebut Mulia, yang sudah 
menandatangani NPHD sebanyak 18 KPU. "Kami (KPU Sumut) sebagaimana 
diamanahkan menurut UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa pelaksanaan pilkada 
ini adalah tanggung jawab KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota. 
Nah dari informasi kawan-kawan di kab/kota, di mana masih ada yanng 
belum menandatangani NPHD, maka tugas kami adalah berkoordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi Sumut, karena Gubernur Sumut berkepentingan untuk 
mensukseskan pilkada serentak ini, termasuk memastikan pengalokasian 
anggaran dari bupati/wali kota peserta pemilu kepada penyelenggara 
pilkada (KPU)," jelasnya seraya menambahkan pihaknya hanya bertugas 
melaksanakan teknis penyelenggara pilkada.</div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47554">
<br /></div>
<div data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1431338560605_47556">
Disebutkannya,
 saat ini tahapan yang berjalan di daerah tengah menjalankan PKPU Nomor 2
 tahun 2015 tentang Program dan Jadwal menggelar rekrutmen PPK dan PPS, 
dari 19 April 2015 sampai 18 Mei 2015. "Sehingga di dalam aturan 
dimaksud, paling lama pengalokasian anggaran paling lama 18 Mei 2015. 
Jadi kalau tidak dianggarkan sampai tanggal tersebut, sesuai kewenangan 
KPU kab/kota boleh menunda pelaksanaan pilkada," pungkasnya.(ulfah)</div>

23 Kabupaten Kota se Sumut Siap Gelar Pilkada Serentak

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten/kota se-Sumut, Jumat (8/5), me...