MEDAN | GLOBAL SUMUT - Negara ini takkan bangkrut kalau rakyat disubsidi, melainkan yang membuat negara bangkrut adalah para pejabat yang koruptor-koruptor itu, serta adanya intervensi asing, orang-orang asing yang membuat kontrak yang tak adil di Indonesia ini dan semua pejabat-pejabat itu rata-rata menerima komisi untuk kekayaan pribadinya, pemerintah harus membuat alternatif lain untuk mengurangi defisit APBN.
Ungkapan itu dilontarkan Anwar Bakti Nasrallah aktivis dari Forum Sospol 19-12 dan pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia Pejuang 45 (LAKI P 45) saat berorasi didepan gedung DPRD Sumut dalam aksi penolakkan kenaikkan BBM Jumat siang kemarin.(07/11/2014) Lebih lanjut Ronny selaku aktivis dari Forum Ukhuwah Bina Umat (FUBU) mengatakan, persolan di negeri ini begitu konflek gara-gara penaikkan BBM dengan mengorbankan hati nurani rakyat, bobolnya APBN akibat tindak korupsi oknum pejabat dan aparat, betapa tingginya biaya perjalanan dinas dan plesiran pejabat di negeri ini tanpa hasil, ini adalah pembodohan. Kemudian kenapa pemerintah tidak mencari solusi lain tak hanya mengandalkan kenaikkan BBM, bagaimana caranya untuk menyehatkan APBN? bukankah negeri ini kaya akan potensi sumber daya alam dan kenapa pihak asing masih terus dibiarkan mengerogoti negeri ini.teriak Ronny berapi-api di depan gedung dewan tersebut.
Suara lantang penolakkan kenaikkan BBM juga disampaikan Saharuddin dari Gerbraksu dan presidium Masyarakat Medan Utara menyerukan, kenaikkan BBM bukan solusi bijak melainkkan akan memijak kehidupan rakyat miskin, para buruh, nelayan dan petani. "Kami sesungguhnya masyarakat miskinlah yang terpukul atas kenaikkan BBM ini, rakyat tak mau tahu dengan politik pecah kongsi maupun guyonan persetan dengan itu, bagi kami rakyat ini meminta jangan naikkan BBM, negara ini bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat tapi korupsi dari oknum paraNpejabat,"cetus Saharuddin. Saharuddin dihadapan massa anti penaikkan BBM dan anggota DPRD Sumut menuturkan, Pemprovsu dan DPRD Sumut harus membuat peryataan secara resmi kepada Pemerintah pusat guna menolak kenaikkan BBM, itu sebagai bentuk keberpihakkan pada masyarakat Sumut dan pada 10 Nopember 2014 nantinya tak ditindak lanjuti maka kami akan mengelar aksi lebih besar lagi serta menginap disini, ujarnya.
Para anggota dewan harus menyampaikan pada Presiden Jokowi-JK menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM. Mereka juga mendesak pemerintah menunjukkan kinerja yang memberi hasil, sebelum menaikkan harga BBM. "Pemerintah Jokowi-JK sebaiknya bekerja dulu sampai dapat membuktikan ekonomi tumbuh di atas 7% dan rakyat dipandang mampu mengikuti naiknya ongkos produksi di segala sektor sebagai konsekuensi naiknya harga BBM," kata Saharuddin dalam orasinya.(Red/Mdn).
Posting Komentar
Posting Komentar