MEDAN
| GLOBAL SUMUT- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H
Tengku Erry Nuradi MSi menyatakan apresiasi kepada Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Sumut yang bersinergi dalam menjaga kondusifitas keamanan dan
kerukunan umat beraga di Sumut. Harmonisasi antar lintas agama di Sumut
menjadi barometer kerukunan umat beragama secara nasional.
Apresiasi
tersebut dikemukakan Tengku Erry Nuradi dalam acara Silaturrahmi
Fokorpimda Sumut dengan FKUB beserta pimpinan Majelis-majelis Agama dan
Ormas Keagamaan Sumut yang berlangsung di Medan Club, Jl Kartini Medan,
Rabu (22/7/2015).
Dalam
acara itu, hadir sebagai moderator Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut
Drs H Eddy Syofian MAP, Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi,
Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi
Panjaitan, Kakanwil Depag Sumut dan Ketua FKUB Sumut DR H Maratua
Simanjuntak.
Selain
itu juga hadir enam perwakilan agama yang ada di Indonesia, yakni
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Juga hadir para
tokoh-tokoh agama dan pimpinan ormas Islam yang ada di Sumatera Utara,
diantaranya Ketua PW Muhammadiyah Sumut Prof Dr Asmuni, Ketua PWNU Sumut
H Afiffuddin Lubis, juga pimpinan HTI, FPI, FUI erta unsur BINDA Sumut.
Dalam
kesempatan tersebut, Erry menyatakan, masyarakat Sumut dinilai bijak
dan dewasa dalam menyikapi setiap fenomena dan peristiwa, termasuk
insiden intoleransi Tolikara, Papua, sehingga tidak mudah terpancing
atau tersulut oleh provokasi apapun.
“Ini
merupakan kebanggaan seluruh komponen lintas agama dan etnis di Sumut
yang langsung merespon positip peristiwa Tolikara dengan memberi
pemahaman kepada umatnya masing-masing serta melokalisir peristiwa tidak
melebar ke Sumut,” sebut Erry.
Hakekatnya,
seluruh majelis lintas agama dan ormas-ormas keagamaan di Sumatera
Utara sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan dan peristiwa yang
terjadi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, itu namun semua tetap
berfikiran jernih dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah
dan aparat hukum.
“Terima
kasih, masyarakat Sumut tidak terpancing. Itu modal utama dalam
mengantisipasi kekisruhan antar agama akibat suatu insiden yang sebagian
orang menilai berbau SARA,” tambah Erry.
Meski
kondisi Sumut kondusif, namun Erry tetap mengingatkan bahwa peristiwa
Tolikara harus menjadi iktibar bagi Sumut dalam upaya memelihara
kerukunan dan setiap potensi konflik harus dieliminir secara dini.
Tidak lupa Erry juga mengingatkan bupati dan walikota bersama fokorpimda
masing-masing kabupaten dan kota se-Sumut agar terus membangun
komunikasi dan mendeteksi secara dini setiap benih konflik dan jangan
ada pembiaran.
Sementara
Pangdam I/BB Mayjen TNI Edi Rahmayadi juga menyatakan apresiasi yang
sama. Edi bahkan optimis solidaritas antarumat beragama di Sumut semakin
terjalin erat.
“Sumut
ternyata menjadi semakin kuat dengan adanya peristiwa tersebut.
Artinya, masyarakat Sumut bukan pembuat masalah tetapi penyelesai
masalah. Ini juga bukti masyarakat Sumut adalah komunitas religius yang
berakhlak tinggi, berfikiran hebat dan memiliki ketahanan soliditas,”
sebut Edi.
Kapolda
Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo menegaskan, soliditas masyarakat Sumut
harus dipertahankan. Polda Sumut siap mengawal kondisi kondusif.
Artinya, setiap provokator atau siapa pun yang memanfaatkan peristiwa
Tolikara untuk menimbulkan kekacauan atau konflik di Sumut akan ditindak
tegas tanpa pilih bulu.
“Polda Sumut tidak menolerir provokator yang mengacaukan kondusifitas di Sumut,” tegas Eko.
Pada
pertemuan tersebut, Ketua FKUB Sumut DR H Maratua Simanjuntak
menyerahkan 7 rekomendasi berdasarkan kesepakatan majelis lintas agama
yang dihasilkan dari Silaturrahmi umat lintas agama dan pimpinan
organisasi keagamaan yang difasilitasi Kesbangpol Linmas Pemprov Sumut
di Medan Club. Rekomendasi tersebut juga disampaikan kepada pemerintah
pusat, yakni ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Agama dan Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
“Kesepakatan
umat lintas Agama Sumut itu yakni merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar aparat keamanan melakukan tindakan secara tuntas dan
menghukum seadil-adilnya pihak-pihak yang telah melakukan penodaan dan
bisa mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia,” sebut Maratua.
Kedua,
meminta pemerintah pusat agar mewaspadai dan menindak tegas pemerintah
daerah yang membuat regulasi-regulasi atau memberi peluang kepada
ormas/lembaga agama yang dapat mendiskreditkan satu kelompok agama dan
kelompok etnik dalam wilayah NKRI.
Ketiga,
meminta agar diwaspadai terus pihak-pihak yang ingin memecahbelah dan
memprovokasi kerukunan umat beragama di Indonesia dalam wadah NKRI. Dan
jika ada pihak yang meminta merdeka agar di tindak tegas, karena kita
sudah sepakat dari Sabang sampai Marauke adalah wadah NKRI.
Keempat,
mengharapkan masyarakat Sumut tetap menjaga semangat persaudaraan dan
kerukunan serta tetap mempertahankan kondusifitas yang telah ada.
Kelima,
meminta Kementerian Agama mengevaluasi ulang izin keberadaan gereja
injil di Indonesia, terutama yang berada di Kabupaten Tolikara, Provinsi
Papua. Keenam, forum silatuhrami FKUB dan tokoh serta ormas keagamaan
akan digelar setiap dua bulan sekali untuk menginventarisasi setiap
potensi yang bisa memecahbelah kerukunan umat beragama di Sumatera
Utara.
“Dan
ketujuh, negara harus senantiasa hadir di tengah denyut jantung
kehidupan masyarakat. Jangan ada pembiaran atas potensi yang dapat
memecahbelah persatuan dan menimbulkan konflik umat beragama,” tambah
Maratua. (red)
Posting Komentar
Posting Komentar