MEDAN
| GLOBAL SUMUT-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu)
Dr Ir Hj R Sabrina MSi mengapresiasi dan mendukung rencana Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) untuk membentuk
Panitia Khusus (Pansus) Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Kawasan
Danau Toba.
“Saya sangat mendukung dan
mengapresiasi langkah yang diambil DPRD Sumut untuk mengantisipasi
kejadian serupa, tragedi KM Sinar Bangun, tidak terulang di masa depan.
Sepanjang ketersediaan dana dan regulasinya memungkinkan, saya pikir ini
suatu hal yang prioritas juga untuk kita masukkan ke dalam pembahasan
APBD murni 2019,” ujar Sabrina saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat
(RDP) di Aula DPRD Sumut, Senin (2/7).
Sabrina
mengatakan bahwa hasil dari pansus nantinya akan sangat mendukung
keperluan ekonomi dan pariwisata. Hal ini karena masalah pelayaran
adalah urat nadi pergerakan manusia dan barang. Jika faktor
keselamatannya tidak diperhatikan, maka kepercayaan wisatawan untuk
menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata pun akan berkurang.
“Impian
kita untuk menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia harus kita
barengi dengan kesiapan kita untuk mengikuti standar-standar keamanan
dan keselamatan bertaraf internasional. Kalau pelayaran wisata kita,
life jacket pun tidak tersedia, sulit kita mewujudkan Danau Toba jadi
Monaco of Asia,” katanya.
Sabrina pun
berharap agar langkah ini juga didukung oleh semua komponen, stakeholder
terkait, juga termasuk masyarakat. Bagi masyarakat, Sabrina berpesan
agar tegas dalam menuntut hak sebagai penumpang kapal, seperti meminta
tiket dan life jacket.
Sementara itu,
Kepala Dinas Perhubungan Sumut Drs Muhammad Zein Siregar MSi
menyampaikan bahwa saat ini Dishub Sumut, Kemenhub dan Pemkab di Kawasan
Danau Toba (KDT) telah melakukan langkah-langkah antisipasi berupa
kegiatan Ramp Check. Dimana tujuan Ramp Check ini adalah untuk
mengetahui kondisi eksisting pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan
kapal, serta pelabuhan di KDT.
“Tujuan
lainnya dari Ramp Check ini yakni untuk melaksanakan sosialisasi
keselamatan pelayaran terhadap penumpang dan operator kapal di KDT.
Untuk mencapai tujuan ini telah kita susun 8 kegiatan prioritas,
termasuk diantaranya pelarangan kapal melebihi kapasitas, mewajiban
penggunaan life jacket, penggunaan dermaga resmi, kelengkapan sertifikat
kecakapan kapal, dan lainnya,” terang Zein.
Dari
sektor pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Ir
Hj Hidayati MSi mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Focus Group
Discussion (FGD) keamanan dan kenyamanan pariwisata. Dari hasil FGD
tersebut, Hidayati berharap dibuatnya Perda yang mendukung pengadaan
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Cagar Budaya Provinsi
(CBP).
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD
Sumut HM Nezar Djoeli ST sebagai pemimpin rapat menyampaikan bahwa RDP
digelar untuk mengkaji musibah KM Sinar Bangun. “Untuk hasil RDP, kita
akan membentuk Pansus dimana output-nya berupa Perda tentang keamanan
dan keselamatan pelayaran di KDT,” jelas Nezar.[ulfah]
Posting Komentar
Posting Komentar