Biaya Administrasi Paspor Naik Rp. 5.000

<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11775"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNG0TsTHmlKdqPzoHkKXZLsWtbNjksNv7J9E9mAFZOyCxCnN7dd6-b0N4OruudfCVTFwPHZWBs7cLq0W912Ef0wYpUVHeL7uJD6KnynAwl0mJ62tuDcu43jRqc7Po7zx1kqyDSGwSrmJY/s1600/passport.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNG0TsTHmlKdqPzoHkKXZLsWtbNjksNv7J9E9mAFZOyCxCnN7dd6-b0N4OruudfCVTFwPHZWBs7cLq0W912Ef0wYpUVHeL7uJD6KnynAwl0mJ62tuDcu43jRqc7Po7zx1kqyDSGwSrmJY/s1600-rw/passport.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11774" style="margin-bottom: 12.0pt;"> MEDAN | GLOBAL SUMUT- Kerjasama Direktorat Jenderal (Ditjend) Imigrasi dengan BNI dalam hal pembayaran layanan pembuatan paspor dinilai sangat merugikan masyarakat pemohon paspor.<span id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11778"> Dimana sejak diberlakukannya pembayaran blanko paspor di kantor BNI, Pemohon paspor dipaksa bolak balik dari kantor imigrasi ke kantor cabang BNI dan harus membayar tambahan biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000 tiap paspor.</span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11788"> Agus Irawadi, salah seorang pemohon paspor terlihat emosi saat mengurus paspornya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan, dimana dirinya diminta melakukan pembayaran bea materai paspor di BNI usai memasukkan permohonan paspornya.</div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11789"> "Dimana-mana kebijakan yang diambil itu semakin hari semakin praktis, tapi ini malah membuat masyarakat semakin sulit, harus bolak balik dari Kantor Imigrasi ke BNI dan harus membayar tambahan biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000," keluhnya.</div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11790"> Hal senada juga disampaikan pemohon paspor lainnya, Suarni. Dirinya menyesalkan kebijakan yg diambil Ditjen Imigrasi yang tidak pro rakyat. Selain harus membayar kelebihan uang Rp. 20.000, sebagai biaya administrasi bank atas pembuatan paspor dirinya, berikut suami dan dua orang anaknya, juga mesti menghabiskan uang becak dari Kanim Medan ke kantor BNI terdekat (pergi-pulang) sebesar Rp. 20.000. </div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11796"> Selain menimbulkan tambahan biaya dan menyusahkan para pemohon paspor, waktu pengurusan paspor juga diakui petugas Imigrasi menjadi semakin lama. "Biasanya (sebelum kerjasama Ditjend Imigrasi dengan BNI) para pemohon paspor bisa langsung melakukan pembayaran blanko paspor dan langsung foto serta sidik jari pada hari yang sama dengan hari dimasukkannya permohonan paspor, tapi setelah diberlakukannya kerjasama Ditjen Imigrasi dengan BNI ini, pemohon paspor baru dapat kembali datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan foto dan pengambilan sidik jarinya dua hari kemudian sejak dimasukkannya permohonan," terang salah seorang petugas Imigrasi yang tidak bersedia disebutkan namanya.</div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_11797"> Untuk itu, beberapa masyarakat pemohon paspor yang ditemui awak media ini di Kantor Imigrasi Medan mengharapkan agar pimpinan Imigrasi dapat meninjau kembali kerjasama dengan BNI yang sangat merugikan masyarakat pemohon paspor itu.(red) </div> </div>

Biaya Administrasi Paspor Naik Rp. 5.000

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Kerjasama Direktorat Jenderal (Ditjend) Imigrasi dengan BNI dalam hal pembayaran layanan pembuatan paspor dinilai ...

Baca selengkapnya »

Paripurna Reses Minim Anggota DPRD Sumut

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrHR4ef1nHykk31bK_OghYwwosJjeV3ZeBmKfd5wfx97Uhdj3Mig_xLgqRiJYhEnMmSybcZOyYXFJ2vDEbDTEhPk7W0xF4d4QuS83AIMH7u4cYM85y7Iz6p8azKwG9710IK4UeJN1vaz0/s1600/Ruang+Sidang+DPRD+Sumut+Kosong.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrHR4ef1nHykk31bK_OghYwwosJjeV3ZeBmKfd5wfx97Uhdj3Mig_xLgqRiJYhEnMmSybcZOyYXFJ2vDEbDTEhPk7W0xF4d4QuS83AIMH7u4cYM85y7Iz6p8azKwG9710IK4UeJN1vaz0/s1600-rw/Ruang+Sidang+DPRD+Sumut+Kosong.jpg" /></a></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_15266"> MEDAN | GLOBAL SUMUT- Anggota DPRD Sumut semakin tidak disiplin. Tingkat kehadiran wakil rakyat tersebut di kantor mewah mereka di Jalan Imam Bonjol Medan semakin memprihatinkan.  Bahkan untuk menghadiri rapat paripurnapun mereka terkesan semakin enggan. Minimnya kehadiran anggota DPRD Sumut, terpantau dalam rapat paripurna laporan hasil reses, Senin (16/12). Laporan hasil reses ke daerah masing-masing tersebut, setelah diskor usai istirahat siang, hanya dihadiri lebih kurang 30an anggota dewan, dari jumlah 100  wakil rakyat di DPRD Sumut. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya bahkan datang menjelang rapat usai. Paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi tersebut bahkan hanya dihadiri tiga pimpinan dewan, yakni Ketua DPRD Sumut  H Saleh Bangun (Demokrat) dan Chaidir Ritonga (Golkar) dan Kamaluddin Harahap yang datang menjelang berakhir paripurna. Sedangkan dua pimpinan  lainnya yakni, Muhammad Affan (PDI Perjuangan), Sigit P Asri (PKS) tidak hadir. Anggota dewan yang hadir pada paripurna itu didominasi Fraksi Partai Golkar, dipimpin Ketua Fraksi,  H Ajib Shah. Para anggota Fraksi Partai Golkar yang hadir, yakni Mulkan Ritonga,  Syafrida Fitri ,Isma Fadly, Sudirman Halawa, Evi Diana, Helmiati, Faisal, Biller Pasaribu dan Janter Sirait. Para politisi Partai Golkar ini terkesan lebih disiplin, karena hadir sejak paripurna dimulai pada pagi hari.Fraksi Partai Grindra hanya dihadiri Mulyani, sedangkan   Fraksi PPRN, Roslinda Marpaung, Rinawati Sianturi, Wahington Pane serta Rahmiana Pulungan. Fraksi Partai Demokrat, merupakan fraksi dengan jumlah anggota dewan terbesar, namun pada paripurna laporan hasil reses tersebut, hanya dihadiri enam anggota dewan yakni, Ramli, Marahalim, Layari Sinukaban dan Jhon Hugo Silalahi, ditambah Megalia Agustina dan Restu yang hadir menjelang  rapat paripurna berakhir.  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) hanya dihadiri Irwansyah Damanik dan Muslim Simbolon.  Fraksi PPP dihadiri, Nurul Azhar, Ali Jabbar Napitupulu dan Bustami. Sementara Fraksi PKS dihadiri lima anggota dewan  yakni Siti Aminah, Nurazizah Tambunan,  Andi Arba, M Nasir, Zulkarnain ST dan Raudin Purba. Sebagaimana diketahui, reses DPRD Sumut ke masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) digelar, pada 3 sampai 7 Desember 2013. Laporan hasil reses yakni menampung aspirasi masyarakat dari masing-masing Dapil, dipaparkan dalam rapat paripurna tersebut. <strong>(red)</strong> </div>

Paripurna Reses Minim Anggota DPRD Sumut

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Anggota DPRD Sumut semakin tidak disiplin. Tingkat kehadiran wakil rakyat tersebut di kantor mewah mereka di Jalan ...

Baca selengkapnya »

Wagubsu Pemerintah Harus Beri Perhatian kepada Lanjut Usia

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheeRP-NNNmOJ3bSdgq4L7YctoTNWutDlZCTQoGZdypviHPGia3REi96jkgvT4h4L3JhRSYa6-iKAz4NMtatP92P0YQ2mM6vRWONwR3rxtwyhyuopdtNG9KsHgRv4lCEI1W2aw08iv3o6g/s1600/wagubsu.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheeRP-NNNmOJ3bSdgq4L7YctoTNWutDlZCTQoGZdypviHPGia3REi96jkgvT4h4L3JhRSYa6-iKAz4NMtatP92P0YQ2mM6vRWONwR3rxtwyhyuopdtNG9KsHgRv4lCEI1W2aw08iv3o6g/s200-rw/wagubsu.jpeg" width="200" /></a>MEDAN | GLOBAL SUMUT - <span class="yiv9479728350" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_17602">Pemerintah sesuai UU no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia serta peraturan Mendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan komisi daerah lanjut usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah, mempunyai tugas untuk memberikan perhatian kepada lanjut usia. "Oleh karenanya pemerintah dan stake holder harus memberikan perhatian kepada orang tua kita yang lanjut usia," ujar Wagubsu yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu yang juga Pelaksana Kabiro Binkemsos Setdaprovsu Hasban Ritonga saat menerima kunjungan Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Lansia sekaligus memberikan bimbingan kepada Komisi Daerah (Komda) Lansia Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara di Kantor Gubsu, Selasa (17/12). </span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350">Bentuk kepedulian pemerintah provinsi Sumatera Utara terhadap penanganan lanjut usia, kata Wakil Gubernur Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara.</span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_17603">Karena menurut catatan BPS Tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Sumut yang berusia 60-65 orang ada lebih kurang 200 ribu orang dan diatas 65 tahun ada lebih kurang 500 ribu orang bahkan kalau dijumlahkan mencapai 800 ribu orang. "Untuk itu kepada kabupaten kota yang belum membentuk Komda lansia di kabupaten kota untuk segera membentuknya," harap Wagubsu.</span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_17604">Ditambahkannya dari data jumlah penduduk yang berusia diatas 60 tahun keatas ditemukan sekitar 10 persen lebih kurang 800 ribu orang masih sangat memerlukan perhatian karena kondisi kesehatannya yang sudah terganggu diusia lanjut. "Orang tua kita adalah orang yang harus kita hormati karena merekalah maka kita bisa ada," ujar Wagubsu.</span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_17605">Sekretaris Komisi Nasinonal (Komnas) Lansia Heru Martono mengatakan untuk pelaksanaan pengurusan lansia harus mulai digerakkan dari lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna bukan hanya mengharapkan pemerintah. "Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan lansia," ujarnya. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 8 yang berisi Pemerintah masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.</span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_17606">Panitia Komda Lansia yang juga Sekretaris Komda Lansia Provsu Drs H Ng Daeng Malewa MM mengatakan bahwa pertemuan yang diadakan Selasa, 17 Desember 2013 ini merupakan pertemuan antara Komda Provinsi Sumatera Utara dan Komda Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara. Pada saat ini dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumut baru sekitar 9 daerah yang telah membentuk Komda Lansia. "Kami mohon kepada Wagubsu sebagai Ketua Komda Provsu untuk menghimbau kepada kabupaten kota yang belum membentuk komda lansi agar segera membentuk komda lansia didaerahnya masing-masing," kata Daeng.</span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_17607">Komda lansia juga telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya salah satunya halun lansia yang dilakukan setiap tahun yang dihadiri sekitar 1000 orang dan pada kegiatan tersebut diberikan bingkisan kepada lansia. "Kami harapkan bimbingan dan arahan dari Bapak Wagubsu sehingga komda lansi Provsu dan kabupaten kota bisa berjalan dengan baik," harapnya.</span><br /> <br /> <span class="yiv9479728350">(Humas Pemprovsu)</span>

Wagubsu Pemerintah Harus Beri Perhatian kepada Lanjut Usia

MEDAN | GLOBAL SUMUT - Pemerintah sesuai UU no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tenta...

Baca selengkapnya »

Aparat Kepolisian dan TNI Jaga Ketat Lahan Sengketa Seruwai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPyp411ATttQQZB_CkcPpr4cE4Jr_-pNnRGAvPvMgq85DjDmaTgk9pYwfwRUSZd5toRNlFPScf_SpaVEjRAT5byo1xSW308Q8Lh8gOqA0Ks8HgO6_MgXUc0hy9lhLdZ7ni2gcrvmNSK8M/s1600/LAHAN.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPyp411ATttQQZB_CkcPpr4cE4Jr_-pNnRGAvPvMgq85DjDmaTgk9pYwfwRUSZd5toRNlFPScf_SpaVEjRAT5byo1xSW308Q8Lh8gOqA0Ks8HgO6_MgXUc0hy9lhLdZ7ni2gcrvmNSK8M/s320-rw/LAHAN.JPG" width="320" /></a></div> MEDAN LABUHAN | GLOBAL SUMUT - <span> </span>Aparat Jaga Ketat Lahan Sengketa Seruwai<br /> Guna mencegah terulangnya peristiwa bentrokan berdarah di kawasan Lahan Sengketa Seruwai saat dilakukannya pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, sepasukan aparat dari kepolisian maupun pasukan elit TNI AL Marinir tampak disiagakan di dalam lahan yang diklaim PT MML dan PT SAS, Rabu siang (18/12/2013).<br /> <br /> Hinggakini ratusan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan masih bersiaga, melainkan aparat TNI AL juga turut menjaga lahan sengketa tersebut dengan peralatan lengkap beserta truk Baracuda dan kenderaan lapis baja water canon.<br /> <br /> Camat Medan Labuhan Drs.Zain Noval dan Kapolsekta Medan Labuhan AKP Reza Fahlevi juga tampak berada di lokasi guna turut mengantisipasi terjadinya bentrokan masyarakat dengan aparat.Namun sesuai amatan serta penelusuran Reporter DNAberita di lapangan, ternyata kumpulan massa sama sekali tak ada tampak berada di perkampung Batang Kilat hingga ke Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui sebelumnya, peristiwa bentrokan berdarah di lahan Seruwai kerap terjadi bahkan telah menimbulkan korban jiwa tewasnya orang suruhan PT MML bernama Endro dengan luka bacokan sekujur tubuhnya hingga perutnya terbelah, disusul dengan kritisnya 3 pemuda yang akan memasuki lahan seruwai guna membantu aksi pengukuran ulang lahan sengketa tersebut.<br /> <br /> Persengketaan lahan antara masyarakat petani tambak dengan perusahan PT MML dan SAS tetap berlangsung tanpa ada solusinya bagai "api dalam sekam" yang sewaktu-waktu kembali membara.Disatu sisi warga petani tambak mengaku mengandalkan surat keterangan dan pengunjukan dari Tengku Rizal Nurdin (Gubsu lama) serta surat dari Kesultanan Deli.<br /> <br /> Sebab menurut warga penggarap disana, sejarah tanah Seruwai tersebut merupakan tanah milik Kesultanan Deli dengan nama Akte Van Consesi Paluhan seruwai, setelah habis kontraknya mulailah tanah di kawasan Seruwai tersebut menjadi rebutan baik dikuasai oknum pejabat yang berkuasa hingga sejumlah sertifikat tanah terbit di kawasan itu, sementara warga penggarap yang dulunya merupakan bekas karyawan PT Paluhan Seruwai juga mengku berhak mengusahai tanah tersebut dengan membuat pertambakan udang dan ikan.<br /> <br /> Belakangan sebagaian lahan Seruwai diklaim PT MML maupun PT SAS serta diklaim milik TNI AL sehingga lahan Seruwai yang dulunya sempat menjadi Pelabuhan Berikat  dan berdirinya PT Lamhotma tersebut entah sampai kapan berkesudahan terjadi konflik berdarah.(Abu)

Aparat Kepolisian dan TNI Jaga Ketat Lahan Sengketa Seruwai

MEDAN LABUHAN | GLOBAL SUMUT -   Aparat Jaga Ketat Lahan Sengketa Seruwai Guna mencegah terulangnya peristiwa bentrokan berdarah di kawas...

Baca selengkapnya »

Gawat, Kapal Bantuan Perikanan Disunglap Jadi Kapal Penyelundup Bawang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5sroXGbosjF9LVcY1heHITpMqZMsXl1xIAFEreMsji6ET7teu4K-uAnVpLTHSe2-w7bnbIbXbG_ap1E_kvjw_iuKfyMXWfpojrT0_EZ4_VF6wWRSn7mHOXe66R3HiLMLklH7IVW5BRqo/s1600/kapal+bawang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5sroXGbosjF9LVcY1heHITpMqZMsXl1xIAFEreMsji6ET7teu4K-uAnVpLTHSe2-w7bnbIbXbG_ap1E_kvjw_iuKfyMXWfpojrT0_EZ4_VF6wWRSn7mHOXe66R3HiLMLklH7IVW5BRqo/s320-rw/kapal+bawang.jpg" width="320" /></a></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387349654994_3442" style="margin-bottom: 12.0pt;"> MEDAN | GLOBAL SUMUT -  Tokoh masyarakat nelayan Kota Medan Azhar Ong yang juga mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan mendesak Kementrian Kelauatan Perikanan (KKP) untuk segera melakukan pengusutan dan sidak terhadap Kapal bantuan Kelompok Nelayan KM Inka Mina 62 yang kini telah berubah fungsinya bukan lagi menangkap Ikan melainkan berubah kapal membawa bawang selundupan dari Malaysia.<br /> <br /> Tak hanya berubah membawa bawang selundupan, tapi nama kapal tersebut juga sudah dirubah menjadi KM Ridho GT 30, di mana kapal tersebut sekarang sedang berada di Negara Malaysia sedang melakakan pemuatan bawang selundupan, dari Port Klang Malaysia tujuan Sei Dengki Pelabuhan Tanjung Balai.<br /> <br /> Dikatakan Azhar Ong, ketua kelompok Nelayan Rizal warga Pekan Labuhan dinilai telah membodoh-bodohi Anggota Kelompok dan Pengurus Nelayan itu sendiri, dimana larinya peruntukan kapal ini tidak terlepas lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Peikanan Sumatera Utara Zulkarnain SH, yang tidak ada melakukan pengawasan kapal tersebut sehinga berubah fungsi.<br /> <br /> Tokoh Nelayan ini sangat menyesalkan pihak Dinas Peikanan yang tidak perdulu dengan kapal tersebut, di mana kapal tersebut kini sudah tidak berada lagi di Belawan melainka kini sedang memuat bawang selundupan di Portkalng malasyia, di mana kapal kalau berangkat ke malasyia pakai bendera malasyia, sampai di Tanjung Balai pakai Bendera Tanjung Balai.<br /> <br /> Menurut keterangan ketua Kelompok Nelayan Inka Mina 62 Rizal kepada Azhar Ong baru baru ini mengatakan, akibat tidak layaknya kapal yang diterimanaya menangkap Ikan, maka dirubah fungsinya menjadi kapal pengangkat bawang, dimana perbaikan kapal Inka Mina 62 telah banyak menghabiskan anggran yang tidak sedikit, karena kapa Inka Mina ini tidak layak menangkap Ikan, sehingga berubah pungsinya.katanya.<br /> <br /> Lanjut Azhar Ong, ketua kelompok Nelayan Inka Mina 62 jangan membodohi Nelayan kelompoknya sendiri, karena Kapal tersebut diberikan bukan buat pribadinya sendiri melainkan untuk kepentingan kelompok, disamping  itu pihak Kementrian Kelauatan Perikanan haraus sidak kapal tersebut yang kini sedang melakukan muat barang selundupan, tegas Azar Ong.(Bu/Man).</div>

Gawat, Kapal Bantuan Perikanan Disunglap Jadi Kapal Penyelundup Bawang

MEDAN | GLOBAL SUMUT -  Tokoh masyarakat nelayan Kota Medan Azhar Ong yang juga mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ko...

Baca selengkapnya »

Wagubsu Minta Rumah Sakit Siapkan Layanan Unggulan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9vmbMMWuH80BZ9ZVo17DwKXmIRE6yKxpW_WVcSPxO-vJeFqoVrDF9mt30eN4pZE8TzbP0SjR_1-VFVXmJI2i3X0hC5-8Xm7anm4I1wjXb1H7HuG7MVubQ3afufIEfpadgjhiFN3NSEY/s1600/Wagubsu+Minta+Rumah+Sakit+Siapkan+Layanan+Unggulan.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb9vmbMMWuH80BZ9ZVo17DwKXmIRE6yKxpW_WVcSPxO-vJeFqoVrDF9mt30eN4pZE8TzbP0SjR_1-VFVXmJI2i3X0hC5-8Xm7anm4I1wjXb1H7HuG7MVubQ3afufIEfpadgjhiFN3NSEY/s320-rw/Wagubsu+Minta+Rumah+Sakit+Siapkan+Layanan+Unggulan.gif" width="320" /></a></div> MEDAN | GLOBAL SUMUT - Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta tiap Rumah Sakit di Sumatera Utara mempunyai pelayanan kesehatan unggulan untuk jenis penyakit tertentu. Menurutnya rumah sakit yang ada, baik pemerintah maupun swasta hendaknya memiliki kompetisi sehat bersifat kerjasama yang dapat meningkatkan pelayanan maksimal bagi masyarakat.<br /> <br /> Demikian diutarakan Wagubsu saat menerima kunjungan Direktur Rumah Sakit Royal Prima dr Deli Theo SpPK MARS di ruang kerjanya Kamis (12/12). Lebih jauh Wagub mengatakan bahwa dengan kondisi sekarang ini dimana setiap rumah sakit masing masing memberikan pelayanan kesehatan merata bagi seluruh jenis penyakit, akhirnya menurut dia pasien akan mencari yang betul-betul menjadi unggulan bagi penyakitnya dan akhirnya memutuskan berobat ke rumah sakit luar negeri.<br /> <br /> "ini justru merugikan kita, nah kalau setiap rumah sakit kita memberikan pelayanan biasa saja maka mereka akan lebih memilih rumah sakit luar negeri", katanya prihatin.<br /> <br /> Wagubsu mencontohkan misalkan ada seorang pasien mengidap penyakit Kanker, setelah dia mengetahui rumah sakit tertentu unggul dalam pengobatan kanker maka dia akan berobat ke rumah sakit tersebut. Begitupun menurutnya tidak berarti jenis penyakit lain tidak dimaksimalkan, hanya saja ada penanganan khusus sehingga rumah sakit tersebut punya keunggulan tersendiri dibanding rumah sakit lain sehingga tidak menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, imbuhnya.<br /> <br /> Untuk itu Wagubsu menghimbau melalui Kadis Kesehatan Provsu Dr Raden Roro Siti Hatati Surjantini, MKes yang juga hadir dalam audiensi tersebut untuk mensosialisasikan strategi pengelolaan rumah sakit tersebut kepada seluruh pengelola rumah sakit di Sumatera Utara.<br /> <br /> Dalam kesempatan itu, Wagubsu juga memberikan apresiasinya kepada pihak rumah sakit Royal Prima yang rencananya akan diresmikan pada bulan Pebruari 2014 mendatang. Selaku pemerintah, dimana dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, Wagubsu merasa terbantu dengan berdirinya rumah sakit Royal Prima yang akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.<br /> <br /> Tak lupa beliau menghimbau agar rumah sakit Royal Prima nantinya juga menyiapkan pelayanan bagi pasien dengan ASKIN kelas III. Menurutnya, Dari data dinas kesehatan bahwa kelas pasien tersebutlah yang paling banyak bahkan beberapa kali di rumah sakit pemerintah sempat kekurangan tempat tidur karena membludaknya pasien kelas tersebut.<br /> <br /> Terakhir Wagubsu mengingatkan bahwa dalam dunia usaha terlebih rumah sakit tidak melulu mengutamakan profit keuntungan, tapi hendaknya punya tugas sosial yang jauh lebih mulia yaitu dengan memberikan pelayanan maksimal dengan kepada seluruh masyarakat, pungkasnya.<br /> <br /> Sependapat dengan Wagubsu, dr Deli Theo selaku direktur rumah sakit Royal Prima berjanji akan melaksanakan arahan dari orang nomor dua di Sumut tersebut. Tak lupa dia juga mengundang Wagubsu untuk turut hadir dan membuka peresmian rumah sakit Royal Prima nantinya bahkan dia juga berharap Wagubsu dapat memberikan kuliah umum bagi 5000 mahasiswa Universitas Prima yang terintegrasi dengan rumah sakit tersebut. Universitas Prima telah memiliki 10 Faktultas dan salah satunya Fakultas Kedokteran.Rumah Sakit Royal Prima itu sendiri berada di Jl Ayahanda No 8A Medan.<br /> <br /> (Humas Pemprovsu)

Wagubsu Minta Rumah Sakit Siapkan Layanan Unggulan

MEDAN | GLOBAL SUMUT - Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta tiap Rumah Sakit di Sumatera Utara mempunyai pela...

Baca selengkapnya »

Upacara Kesadaran Nasional Plt Walikota Medan Ingatkan Jajaran SKPD

<div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11233"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxqxHWnf3_fEXzhsEWlZYm_ggh78wlc3qsh1_dzQ6wW2OnZ9-3wP6m7VhD0b9HHK68dm-V7Z69IIVDVcR83-9GT_q-jBNH6kjoKUvpUDbP4tbkdRwhbrzhbDGDY3SEuwX2nrvVJn1d7b8/s1600/PIMPIN+...JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxqxHWnf3_fEXzhsEWlZYm_ggh78wlc3qsh1_dzQ6wW2OnZ9-3wP6m7VhD0b9HHK68dm-V7Z69IIVDVcR83-9GT_q-jBNH6kjoKUvpUDbP4tbkdRwhbrzhbDGDY3SEuwX2nrvVJn1d7b8/s320-rw/PIMPIN+...JPG" width="320" /></a>MEDAN | GLOBAL SUMUT - <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11237">Upacara Bendera dalam rangka Peningkatan Kesadaran Nasional merupakan salah satu sarana untuk kembali dan terus membangkitkan kesadaran bahwa kita semua sesungguhnya adalah abdi Negara dan abdi masyarakat, disamping itu Upacara ini juga merupakan upacara terakhir di Tahun 2013 dan dalam waktu dekat ini Umat Kristiani akan merayakan Natal serta selanjutnya kita bersama sama menyambut Tahun baru 2014 untuk itu mari kita wujudkan pesan pesan moral yang terkandung didalamnya.</span><br /> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11232" style="margin-bottom: 12.0pt;"> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11278">Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi yang diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis saat memimpin Upacara Bendera dalam rangka Peningkatan Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Walikota, Jalan Maulana Lubis, Selasa (17/12/2013). Upacara Bendera ini diikuti oleh Para Asisten, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan Pegawai Pemko Medan.</span><br /> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11279">Dikatakan Syaiful, dalam rangka menyambut Natal dan Tahun baru mari kita bantu saudara saudara yang akan merayakannya agar perayaan tersebut dapat berjalan dengan baik dimana bersama sama juga menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dalam perayaann saudara saudara kita menjalaninya dengan rasa aman, nyaman dan damai , katanya.</span><br /> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11280">Selanjutnya terkait akan berakhirnya tahun 2013 dan menyambut tahun baru 2014 Sekda mengajak semua peserta upacara untuk meningkatkan dan mengevaluasi sehingga kita bias memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada pada masa yang akan datang dan anggaran di 2013 agar pelaporannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.</span><br /> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11281">Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013, saya ingatkan kembali agar setiap SKPD mentaati ketepatan waktu dalam pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk di tahun 2014 yang programnya telah disusun agar semua SKPD dan Pegawai meningkatkan pemahaman tentang arah, alur, serta tujuan pembangunan kota , kata Sekda Mengingatkan.</span><br /> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11282">Sekda juga berpesan, mari tingkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah serta wujudkan birokrasi yang baik dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menjadi pribadi yang ramah, santun dan bersifat mengayomi kepada masyarakat dan menjalin komunikasi diantara seluruh elemen pembangunan Kota, ujar Syaiful.</span><br /> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11283">Menurut Sekda, keberhasilan pembangunan sangat membutuhkan sinergitas antara Pemerintah, masyarakat, serta stakeholder pembangunan kota, untuk itu dapat mari kita semua dapat meletakkan tugas dan fungsi kita sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dengan sebaik baiknya, ungkapnya.</span><br /> <br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11284">Kemudian Sekda juga menjelaskan, pada tahun 2013, Pemko Medan berhasil mewujudkan berbagai kemajuan diberbagai bidang pembangunan dimana kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah dan ini menandakan bahwasannya kita telah mewujudkan system dan kinerja pemerintahan yang semakin baik jelas Syaiful.</span><br /> <span class="yiv3928497661" id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11285">Melalui Momentum ini Syaiful Berharap, semua jajaran Pemko Medan dapat terus meningkatkan integritas sebagai aparatur Negara dimana harus meningkatkan disiplin, kerja keras, kratifitas, serta motivasi kerja untuk mewujudkan cita cita pembangunan Kota medan yang kita harapkan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi harapnya.</span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1387344914409_11290"> Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan</div> </div>

Upacara Kesadaran Nasional Plt Walikota Medan Ingatkan Jajaran SKPD

MEDAN | GLOBAL SUMUT -  Upacara Bendera dalam rangka Peningkatan Kesadaran Nasional merupakan salah satu sarana untuk kembali dan terus mem...

Baca selengkapnya »