MKRI Sumut Dideklarasikan, Usung Revolusi atau Mati

MEDAN I GLOBAL SUMUT- Deklarasi Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Sumut bersama sejumlah tokoh aktivis lainnya yang mendesak adanya Revolusi atau mati di negeri ini akhirnya dilantik oleh tokoh pergerakan Nasional Ratna Sarumpaet, Razman Arif Nasution. Sabtu(02/03/2013) bertempat di Hotel Griya Jalan Tengku Amir Hamzah 38 Medan.

Saharuddin selaku ketua pelaksana mengatakan, kegiatan ini tak ada kaitannya dengan dukung-mendukung salah satu calon Gubsu melainkan murni bersifat netral dengan tujuan guna menguatkan jaringan organisasi serta pembentukan kader organisasi yang solid dalam persatuan demi membela kepentingan rakyat yang tertindas meliputi kaum buruh, petani, nelayan serta kaum termarjinalkan lainnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan aktivis lintas daerah yang berlangsung di Bogor (17/01/2013) lalu, sedangkan di Medan pertemuan ratusan tokoh pergerakan Sumatera Aceh dan hari ini dipastikan hadir  untuk mensosialisasikan hasil pertemuan di Bogor diantaranya tumbangkan rezim Pemerintahan yang korup, bentuk pemerintahan transisi dan nasionalisasi aset tambang Migas dan perkebunan.

Lihatlah faktanya, buruh hidupnya menderita dengan upah pas-pasan, dihalangi untuk berserikat dan bekerja di bawah tekanan sistem outsourcing, TKI dibiarkan bertarung menyambung nyawa di luar negeri tanpa perlindungan dari negara atas nasib dan keselamatan mereka.Sementara devisa yang mereka hasilkan sangat besar.Pencaplokan wilayah NKRI oleh Malaysia beserta budaya bangsa ditanggapi secara
lembek oleh SBY.

Petani hidup dengan mengusahai tanah yang rata-rata dibawah 0,5 hektar bahkan masih banyak petani tak punya lahan pertanian, ditambah dengan hilangnya kedaulatan rakyat akibat penyerahan negara yang mutlak atas asset strategis tambang, hutan, perkebunan, Migas keada koorporasi asing, yang diikuti tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat keamanan jika petani menantang perlakuan tindak adil tersebut.

Nelayan juga nasibnya tak lebih baik. Laut dan wilayah pesisir merupakan sumber hidup nelayan juga tidak lagi sepenuhnya memberikan kehidupan keluarga nelayan.Operasi illegal kaal-kapal asing, tindakan reklamasi yang sepenuhnya memihak modal , menjadikan kenyataan di tengah hidup kaum nelayan yang sudah melarat.

Kemerdekaan dalam menjalankan agama dan keyakinan juga terancam. Ormas-ormas atas nama agama dengan sewenang-wenang melakukan tindakan kekerasan atas pengikut agama atas keyakinan lain, dan negara membiaran semua itu,

Kriminalisasi negara atas kelompok-kelompok prodemokrasi baik mahasiswa, pers, LSM, petani, buruh, nelayan, masyarakat adat juga tetap marak terjadi.

Adapun SBY-Boediono, DPR, Kabinet, elit partai politik, beserta para pengikutnya, hidup dalam limpahan kemewahan. Bagi mereka korupsi sudah menjadi budaya keseharian. KPK yang jadi tumpuan pemberantas korupsi, sampai saat ini belum bisa menuntaskan kasus BLBI (600 Triliun), Century (6,7 Triliun), kasus suap Pemilihan Deputi Gubernur BI,Hambalang, IT Pemilu 2009, PON 2012, Rekening Gendut, dll. Jikapun ada yang di tangani, terbatas pada kelas teri. Ini suatu ironi di tengah harapan luas rakyat yang ingin agar hukum bisa tegak di negeri ini, khususnya terhadap para perampok uang rakyat.

Di negeri inilah, korporasi asing yang menguasai tambang dan migas seperti Freeport, Newmont, INCO, Newcrest, Rio Tinto, Chevron, ExxonMobile, dapat melakukan perampokan atas aset bangsa Indonesia dimana para penegak hukum dan pelaksanaan pemerintahan yang korup menutup mata , dan melakukan pembiaran -bahkan difasilitasi penuh oleh pemerintah dan pelaksana system Pemerintahan, SBY-Boediono, DPR, elit politik terhadap semua penghancuran negara ini dan tidak berani mempersoalkan perampokan Sumber Daya Alam oleh korporasi ini.(Abu /Gus / Global /Mdn)