JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Hasil survei Saiful Mujani
Research & Consulting (SMRC) terkait mayoritas masyarakat Indonesia
yang menolak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bisa menjadi acuan
bagi pemerintah dalam menindak ormas yang intoleran. Riset sebanyak 70
lembar tersebut juga memuat penolakan masyarakat terhadap Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) dan organisasi lainnya yang menghendaki digantinya
ideologi Pancasila menjadi khilafah dan sejenisnya.
Dalam
survei yang dirilis kemarin itu, sebanyak 79,3% responden menyatakan
menolak khilafah, dan 55,7% tidak setuju atas perjuangannya. Angka ini
sangat tinggi dan bisa jadi mewakili mayoritas pendapat publik. Demikian
pendapat Anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra dalam sebuah wawancara
di ruang Kompleks DPR, Senin (05/06).
"Apa
yang saya sebut hasil survei bisa menjadi pertimbangan, termasuk di
dalamnya dalam rangka pembubaran HTI dan ormas radikal anti Pancasila,"
tandas Supiadin.
Politisi
NasDem ini menambahkan, pembubaran ormas yang bertentangan dengan
Pancasila adalah konsekuensi dari pelanggaran UU Nomor 17 Tahun 2013
tentang ormas. Semua organisasi tanpa terkecuali harus mempunyai
semangat yang selaras dengan Pancasila. Sebaliknya, ormas yang telah
dinyatakan anti Pancasila harus dibubarkan dengan mekanisme tertentu.
"Dalam
jangka waktu yang panjang, ormas anti Pancasila sangat berbahaya bagi
kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," tambahnya.
Mantan
Asops TNI ini melanjutkan, apa yang dirilis oleh SMRC patut
diapresiasi. SMRC menurutnya adalah lembga survei yang diakui
kredibiltasnya dan sudah terbukti kinerjanya di bidang riset.
"Hasil
survei SMRC ini merupakan gambaran umum tentang kondisi sosial saat ini
yang sedang berkembang sebagai akibat dari dinamika sosial yang
berpotensi mengarah kepada disintegrasi bangsa," tutupnya. .[rs/red]
Posting Komentar
Posting Komentar