"Jadi kalau ditetapkan undang-undang Pilkada melalui DPRD dan secara demokratis juga, tidak semata-mata langsung kita munculkan figur yang tak jelas asal-usulnya meski dia berani memberikan kontribusi yang besar kepada partai," katanya saat menggelar syukuran ulang tahun Partai Golkar ke-50 di sekretariat DPD Partai Golkar Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan Jumat (24/10/2014).
Menurutnya, seorang kader yang akan diberi amanah harus mendapat legitimasi dari masyarakan dan berdasarkan survei yang akan dilakukan Partai Golkar melalui proses penjaringan sebagai calon bupati/walikota di kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada.
Namun saat ini, lanjut Ajib, pihaknya masih menunda tahapan survei tersebut karena jadwal PIlkada hingga saat ini belum dipastikan, ditambah lagi dengan tata cara pemilihan yang belum jelas.
"Tapi kita tetap melalukan konsolidasi internal dengan teman-teman di kabupaten/kota, melakukan penjaringan awal, melihat figur-figur yang pantas diberikan amanah untuk berjuang di daerah," terangnya.
Meski demikian, Ajib mengakui bahwa pihaknya tidak akan memaksakan untuk menjadi mendapatkan posisi nomor satu walaupun kader tersebut sangat berkompeten.
"Kita tidak memaksakan harus menjadi nomor satu. Kalau hanya bisa menjadi nomor dua (wakil), ya nomor dua dia. Tapi kita akan tetap pilih kader yang menguasai daerah tersebut. Bukan dari luar daerahnya," tegas Ajib.(Red/GS/Mdn)
Posting Komentar
Posting Komentar