Global Sumut.com | Headline Sumatera Utara

Menteri Dalam Negeri Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018

globalsumut 0 Politik Juni 18, 2013

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLo01eWVtkgv-X5RGkhkxXV7_3-SH_76UBTNNJ205dbxBSY1SDcLOi2cf16Ka7TxEtlP_KatSRxpuIZ1IIdkVGIM5Q0lgoy_Sg3j6GPa9Kow1_SqH6RCEs1A-emVFjxRYfS-Of7TyJiyE/s1600/pelantikan+gubsu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="183" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLo01eWVtkgv-X5RGkhkxXV7_3-SH_76UBTNNJ205dbxBSY1SDcLOi2cf16Ka7TxEtlP_KatSRxpuIZ1IIdkVGIM5Q0lgoy_Sg3j6GPa9Kow1_SqH6RCEs1A-emVFjxRYfS-Of7TyJiyE/s320-rw/pelantikan+gubsu.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
MEDAN  | GLOBAL SUMUT -Banyak dorongan dan kritikan dari para elemen terhadap 
pasangan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho dan Tengku 
Erry Nuradi yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi
 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), 
Senin (17/06/2013).</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Para elemen tersebut meminta agar mewujudkan 
birokrasi yang bebas dari korupsi dan menuntaskan kasus-kasus agraria 
yang selama ini timbul ke permukaan.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Gubernur
 Sumut periode 2013-2018 yang baru dilantik harus bisa mewujudkan 
toleransi dan hak-hak minoritas, libatkan partisipasi aktif masyarakat,”
 ujar Staf Divisi Studi dan Advokasi Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat 
Sumatera Utara (BAKUMSU) Tongam Panggabean kepada kepada wartawan.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Tongam juga menyebutkan untuk mewujudkan demokrasi yang 
sesungguhnya dan jaminan penegakan hak asasi manusia di Sumut.” Bakumsu 
yang selama ini konsen dalam penegakan hukum, HAM dan Demokrasi di Sumut
 merasa perlu menyampaikan catatan kritis tentang permasalahan Sumut 
yang  tidak bisa dilepaskan dari kegagalan 
kepemimpinan periode pertama Gatot Pudjonuroho di Sumut,” ungkap Tongam.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Menurut
 Tongam Provinsi Sumut mempunyai rekam jejak birokrasi pemerintahan yang
 buruk sepanjang tahun. Salah satu indicator utamanya adalah korupsi. 
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004-2011, 
Sumut tercatat sebagai salah satu provinsi terkorup. KPK mencatat dari 
total 51.540 laporan pengaduan masyarakaat yang masuk ke KPK, Sumut 
menyumbang angka 4.648 (9,02%) di bawah DKI Jakarta sebanyak 9.507 
(18,45%)dan Jawa Timur sebanyak 5.007 (9,71%). Sementara khusus kasus 
gratifikasi (baca: pemberian hadiah oleh pejabat negara atau suap), 
sumut menempati urutan kelima dengan laporan sebanyak 11 (0,8%), DKI 
Jakarta sebanyak 1.002 (73,19%), Jawa Barat sebanyak 238 (17, 38%), Jawa
 Tengah sebanyak 25 laporan (1,83%) dan Sulawesi Selatan sebanyak 22 
(1,61%). Sumut terkesan jalan di tempat saja.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
“Pada periode 
sebelumnya yakni 2010, ICW juga pernah mencatat Sumut sebagai provinsi 
yang memiliki kasus korupsi terbanyak dimana ada peningkatan jumlah 
korupsi dari 26 kasus pada semester pertama menjadi  38 kasus pada 
semester kedua. Demikian halnya dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum 
yang pernah menempatkan Sumut sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan 
terbanyak ketiga seluruh Indonesia yakni 338 kasus (11%) pada periode 
Desember 2010,” ungkap Tongam.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Sementara itu Sekretaris Eksekutif
 Bakumsu Benget Silitonga menyebutkan provinsi Sumut mewarisi konflik 
agraria terbesar di Indonesia yang tidak kunjung selesai dan berbuntut 
pada pelanggaran HAM. “ Sumut tercatat sebagai salah satu provinsi yang 
pengalokasian sumber daya agraria terutama tanah sangat timpang,” ujar 
Benget.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Di sisi  lain kata Benget penyediaan tanah untuk berbagai
 proyek pembangunan dan investasi banyak memicu tumpang tindih 
kepemilikan tanah. Hal ini telah lama membuahkan krisis agraria yang 
latar belakang dan  bentuk krisisnya berbeda antara satu tempat dan 
tempat lain. Namun secara umum, di Sumut krisis agraria antara lain 
terjadinya konflik klaim penguasaan dan pemilikan tanah dan 
sumber-sumber agraria lainnya, hilangnya penguasaan rakyat atas tanah 
dan sumber-sumber agraria lainnya, terbatasnya akses rakyat terhadap 
sumber-sumber ekonomi dan penghidupan dan kerusakan lingkungan dan  
kerusakan ekologis.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
“Fakta yang cukup memprihatinkan, hampir di 
semua penduduk di daerah terlibat konflik yang berujung pada korban 
nyawa dan harta benda baik dengan perusahaan perkebunan milik negara 
(PTPN II, III dan IV) dan perkebunan Swasta (PT Lonsum dll), korporasi 
pertambangan (PT SMM di Madina, PT DPM di Dairi), korporasi pengusahaan 
hutan tanaman Industri (HTI) (PT TPL yang mempunyai areal hutan di 8 
kabupaten Sumut dan mafia-mafia tanah lainnya baik kelompok maupun 
perorangan,” ungkap Benget.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Benget juga menyebutkan bahwa Sumut 
tercatat sebagai provinsi tempat tumbuh suburnya tindak kekerasan dan 
intoleransi terhadap kelompok minoritas. Ironisnya, berbagai tindakan 
yang menciderai nilai kemanusiaan dan HAM tersebut terkesan dibiarkan 
saja tanpa ada upaya perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi korban.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
“Dalam
 kurun waktu pemerintahan Gatot Pujo Nugroho periode pertama ada 
beberapa tindakan intoleransi antara lain ancaman kelompok yang 
mengatasnamakan Islam untuk membongkar  Patung Budha Amitabha di Vihara 
Tri Ratna Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, pembakaran Gereja
 HKBP dan Gereja Pentakosta di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi 
Sumatera Utara, penyerangan dan Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di 
Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, penyerangan terhadap Mesjid 
Ahmadiyah di Kota Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera 
Utara, penyegelan 16 Gereja dan 1 Rumah Ibadah Lokal (Penghayat 
Kepercayaaan – PAMBI) di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, penutupan
 9 Gereja dan 5 Vihara di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan penolakan 
dan penghentian pendirian Masjid Al Munawar Sarulla, Desa Mahornop 
Marsada Kecamaten Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera
 Utara,” ungkap Benget.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Sebagai catatan penting lanjut Benget 
sebagian fakta di atas justru berlangsung pada periode pertama 
kepemimpinan  Gatot Pudjonugroho di Sumut (2008-2013). Oleh sebab itu, 
Gatot Pujo Nugroho pada kepemimpinananya yang baru ini harus 
bertanggungjawab atas masalah tersebut. Maka dengan ini Bakumsu 
menyerukan:</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
1. Segera wujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih  dari segala bentuk tindakan korupsi</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
2.
 Tolak bentuk impunitas hukum dan segala upaya menghalangi proses 
penuntasan hukum atas kasus dugaan korupsi pejabat birokrasi 
pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan Sumut yang bersih dan bebas 
dari korupsi.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
3. Wujudkan reformasi agraria sejati, tuntaskan 
semua kasus agraria dengan melibatkan partisifasi rakyat berkonflik 
dalam penyelesaian kasus agraria.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
4. Evaluasi kembali dan cabut 
izin perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM 
masyarakat lokal dan masyarakat adat di Sumut.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
5. Laksanakan 
pembangunan yang partisipatif dengan cara melibatkan peran aktif elemen 
masyarakat sipil Sumut dalam pengambilan keputusan terkait dengan 
demokrasi, pemerintahan yang bersih dan penghormatan terhadap HAM di 
Sumut,” papar Benget.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Sementara itu elemen buruh, mahasiswa, 
petani dan nelayan yang  berunjuk rasa usai pelantikan pasangan Gatot- 
Erry mengungkapkan dengan kondisi harga-harga bahan pokok yang sudah 
merangkak naik saat ini maka upah minimum buruh sudah tidak mencukupi 
lagi.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
“Gubsu merevisi UMP karena daya beli saat ini sudah melemah
 disebabkan kenaikan harga barang-barang. Saat ini kami di Medan 
menerima upah lajang Rp 1,6 juta dengan kondisi saat ini sulit bertahan 
hidup,” ujar perwakilan pengunjukrasa.(Red)</div>

Menteri Dalam Negeri Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018

MEDAN | GLOBAL SUMUT -Banyak dorongan dan kritikan dari para elemen terhadap pasangan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroh...