Global Sumut.com | Headline Sumatera Utara

Besok GERBRAKSU Gelar Aksi Terkait Korupsi Gubsu dan Wagubsu

globalsumut 0 medan Oktober 08, 2014

<h2>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_lGRB5bPs1Av4TMyEgpQvbKzQF0C8j33Nu1wdD3PmcrGLd8L52xfZPS6XKd6oHWV_TKVRQo6ftmqe_B4Xx43rixyI2boGntFXAvb5VQ7rh9cTbbZOxhNIEdnq9L5EM4lY2Sn67JXIeKBD/s1600/saharudin-gerbraksu.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_lGRB5bPs1Av4TMyEgpQvbKzQF0C8j33Nu1wdD3PmcrGLd8L52xfZPS6XKd6oHWV_TKVRQo6ftmqe_B4Xx43rixyI2boGntFXAvb5VQ7rh9cTbbZOxhNIEdnq9L5EM4lY2Sn67JXIeKBD/s1600-rw/saharudin-gerbraksu.JPG" /></a><span style="font-size: small;">MEDAN | GLOBAL SUMUT-Massa Gerakan Rakyat 
Berantas Korupsi Sumut (GERBRAkSU) Besok siang kamis (09/10/2014) kembali akan mengelar aksi damai ke 
sejumlah Instansi diantaranya Kejatisu,DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara mendesak pengusutan kasus 
dugaan korupsi Gubsu dan wagubsu.
</span></h2>
<div class="" id="yiv0358073757" style="text-align: left;">
<div class="" id="yui_3_16_0_1_1412777300009_10128">
<div class="" id="yui_3_16_0_1_1412777300009_10127" style="background-color: white; color: black; font-family: HelveticaNeue,Helvetica Neue,Helvetica,Arial,Lucida Grande,sans-serif;">
<h2>
</h2>
<div class="" id="yui_3_16_0_1_1412777300009_10141">
<h2>
<span style="font-size: small;">
Saharuddin selaku Kordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut 
(GERBRAKSU) pada wartawan, Rabu (08/10/2014) di Medan mengatakan, 
sejumlah pengacara sempat mengajukan gugatan class action terhadap Gatot
 Pudjonugroho terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan social (Bansos),
 bantuan daerah bawahan (BDB) dan bantuan operasional sekolah (BOS).</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Gugatan itu diterima PN Medan dengan nomor perkara  
309/Pdt.6/2013/PN.Mdn, juga melaporkannya ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) , hasil audit BPK nomor : 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012.Ada 
ditemukan proyek fiktif dan pengusulan proposal tidak melalui biro 
terkait sebanyak 1.631 proposal .</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Ia menyayangkan yang ditangkap dan diproses oleh Polda Sumut dan 
Kejatisu Sumut hanya PNS bawahannya saja, sedangkan Gatot Pujo Nugroho 
dan sejumlah anggota DPRD Sumut yang diduga terlibat belum ditangani 
sebagaimana semestinya.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Realisasi dana BOS dengan anggaran sebesar Rp17 miliar yang bersumber 
dari APBN untuk Sumut ditengerai justru dialihkan untuk dana Bansos dan 
BDB ke 33 Kabupaten /Kota Se- Sumut.Penyidik Polda Sumut hanya 
menetapkan M.Ilyas Hasibuan sebagai kuasa bendahara umum daerah (KBUD) 
menjadi tersangka.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Disini ada keanehan lagi yaitu hanya pejabat KBUD saja yang ditahan, 
logika hukumnya pejabat setingkat KBUD tidak mungkin kerja sendiri 
merubah peruntukan dana Rp17 miliar tanpa ada perintah dari atasannya 
dalam hal ini Gubenur Gatot Pudjonugroho.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Dalam APBD Sumut sejak 2010.2011 dan 2012 untuk sector pendidikan, 
anggarannya diperkecil menjadi 3,5% saja atau tidak sampai 20% dari 
total APBD, padahal sesuai aturan yang berlaku pada pasal 31 ayat 4 
amandemen UUD 1945 disebutkan untuk sector pendidikan harus dianggarkan 
minimal 20% dari total APBD, sementara waktu dana Bansos dan BDB 
melonjak tinggi secara signifikan mencapai 80% dari tahun sebelumnya 
2009.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Dimanapada tahun 2009 anggaran dana Bansos hanya Rp190 miliar, sejak 
tahun 2010 menjadi Rp1,6 trilliun bahkan lebih.Kami menduga tingginya 
dana Bansos dan BDB ini dipergunakan Gatot Pujo Nugroho untuk menarik 
simpatik masyarakat saat pemilihan Gubenur waktu itu.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Aksi unjukrasa yang dilakukan di kantor Gubsu jalan Diponegoro Medan 
pada Rabu (1/10) kemarin, massa mengungkapkan permasalahan yang timbul 
di Sumut merupakan dampak dari langkah Gubsu Gatot Pudjonugroho yang 
diduga melanggar PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
 dan UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Sejumlah anggaran diduga sejak tahun 2011 diantaranya pertemuan modal 
pada Badan Usaha Milik Negara, bantuan daerah bawahan ke Kabuaten/Kota, 
Bansos dan BOS.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Lebih lanjut Saharuddin mengatakan, ditengah aksi berlangsung, pendemo 
meneriakkan meminta Wagubsu Tengku Erry Nuradi dan Sekda Provsu Nurdin 
Lubis segera bekordinasi dengan DPRD Medan untuk melanjutkan hak 
interpelasi terkait perbuatan Gatot Pudjonugroho yang sudah meresahkan 
masyarakat Sumut.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Gerbraksu menyadari bahwa penegak hokum, terutama KPK juga harus 
objektif dalam penanganan kasus yang ada.Bukan karena pesanan pihak atau
 kelompok tertentu kemudian proses hokum dipercepat,tapi karena memang 
bukti-bukti yang ada kuat, begitu juga dengan keterlibatan pihak yang 
ada.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Tengku Ery Nuradi yang menjabat sebagai Wagubsu juga terindikasi 
terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dan non 
Reboisasi (DR) dari kantor perbendaharaan Negara (KPN) berpotensi 
merugikan Negara Rp8 miliar yang dilaporkan ke KPK ketika masih menjabat
 sebagai Bupati Sergai.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
KPK dikabarkan sedang terus mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Erry
 Nuradi tersebut.Terutama dalam kasus dugaan korupsi dana Reboisasi yang
 bersumber dari APBN tahun 2009 sebesar Rp 8 miliar, kass itu sedang 
dibidik KPK pada 9 Mei 2010 lalu yang surat pemanggilannya telah 
dilayangkan dengan nomor -137/10/05/201.Meski Tengku Ery Nuradi belum 
secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bukan berarti kasus 
itu terhenti.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
Sejumlah kasus dugaan korupsi yang harus diklarifikasi diduga terkait T.Ery Nuradi yaitu:</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" /></span></h2>
<h2>
<span style="font-size: small;">
-Dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai tahun 2005 atas 
pekerjaan Rehabilitasi dan pengadaan mobileur 92 sekolah dengan kerugian
 Negara ditaksir mencapai Rp2,7 miliar.</span></h2>
<h2>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
-Dugaan korupsi pengadaan alat peraga pendidikan SMP dan SMA Sergai 
tahun 2005 sebesar Rp1,1 miliar yang dilakukan tanpa tender.Selanjutnya 
audit BPK tentang penerbitan SPMU tahun anggaran 2004 sebesar 
Rp3.978.393.886,-yang dibayar pada tahun 2005 tanpa dianggarkan di APBD.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
-Berikutnya pengeluaran biaya iklan ucapan selamat dan peringatan hari 
besar pada unit kerja sekretaris daerah sebesar Rp444.801.000,-Dana sisa
 lebih pengunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp2.080.095.657 yang menyalahi
 surat Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 dan Kepmendagri no 2 tahun 1999 
dan No 32 tahun 1999.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
-Kekosongan Kas daerah kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2009-2010 sebesar
 Rp113 miliar yang diduga digunakan untuk biaya pemenangan Ery Nuradi 
dalam Pemilukada Sergai 2010.</span>
<span style="font-size: small;"><br class="" />
-Terakhir, dugaan korupsi dana Bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
 di Disdik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 senilai Rp5 
miliar.(Red/GS/Mdn)
</span></h2>
</div>
</div>
</div>
</div>

Besok GERBRAKSU Gelar Aksi Terkait Korupsi Gubsu dan Wagubsu

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Massa Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (GERBRAkSU) Besok siang kamis (09/10/2014) kembali akan mengelar aksi dam...