Global Sumut.com | Headline Sumatera Utara

Diesel Sudah Tidak Layak Pakai Untuk Pembangkit Listrik

globalsumut 0 Nasional April 03, 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc4cIB5fIiDjO0s8IbD4jV40AfsK1D5HRKNhSaJT5djPn8Qqhb6wyaw8jOLcutS4GelSYJYv17G9o6D__-5ODUdxcvipN4JLIY6Lbz88e4NA60kk7BlRu4MaBbSCxZ-8zmzYHaA3JpX7Y/s1600/Dito-Ganinduto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc4cIB5fIiDjO0s8IbD4jV40AfsK1D5HRKNhSaJT5djPn8Qqhb6wyaw8jOLcutS4GelSYJYv17G9o6D__-5ODUdxcvipN4JLIY6Lbz88e4NA60kk7BlRu4MaBbSCxZ-8zmzYHaA3JpX7Y/s320-rw/Dito-Ganinduto.jpg" width="320" /></a></div>
JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya
 Dito Ganinduto menilai arahan presiden Jokowi agar pemakaian gas untuk 
pembangkit lebih diutamakan dinilai tepat. Namun, komitmen itu harus 
direalisasikan dengan membangun infrastruktur gas dan juga memilih 
energi pembangkit paling efisien. 
 
Gas sebagai bahan bakar 
pembangkit dinilai tepat meski harga Marine Fuel Oil (MFO) atau diesel 
saat ini relatif rendah. Namun penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tidak
 bisa lagi jadi patokan untuk dipakai sebagai energi primer pembangkit. 
Penggunaan BBM berimplikasi pada tingginya biaya pemeliharaan dan isu 
lingkungan. 
 
Belum lagi, jika penggunaan diesel  dialihkan 
sepenuhnya ke gas, akan ada penghematan  mencapai Rp 70 triliun. Angka 
ini, merujuk pada dana pembelian BBM oleh PLN untuk kapasitas pembangkit
 total sebesar 7.000 Mega Watt (MW).  "Prioritas ke gas itu sudah tepat 
karena bisa menurunkan biaya pokok pembangkit, sehingga suplai energi 
menjadi murah,” ujar Dito, kepada media. 
 
Hasil penelitian 
Institut Teknologi Bandung (ITB)  dan Kementerian ESDM, penggunaan gas 
jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya 1 liter solar/bensin 
sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunan gas bisa 5 kali lebih 
hemat dibandingkan BBM. 
 
"Sekarang eranya jangan pakai diesel 
lagi. Memang untuk gas, perlu investasi besar, Namun jika infrastruktur 
tersedia, kemudian gas terdistribusi, ada multiplier effect yang justru 
jauh lebih besar lagi. Otomatis di daerah itu industri akan berkembang. 
Itu sudah pasti," tegas Dito. 
 
Ia menjanjikan, akan terus 
mengawasi PLN untuk benar-benar komitmen menggunakan gas dan 
meminimalkan solar atau diesel untuk pembangkit. "Kami minta PLN lebih 
serius lagi dalam hal ini," tegasnya. 
 
Dito menuturkan, 
seringkali, alokasi gas untuk pembangkit juga terkendala birokrasi dan 
ego sesama BUMN. Misal, kasus PLN Tarakan yang menghasilkan 40 MW, 
pasokan gas tidak pernah terealisasi lantaran ego dan birokrasi yang 
berbelit. "Seringkali proses administrasi juga begitu lama. Baru setelah
 dikritik, sibuk rapat. Ini, kan, tidak lucu," tegas Dito.  
 
Untuk
 mempercepat elektrifikasi ada banyak cara dilakukan. Paling tepat, 
tentu saja dipilih yang paling efisien, mudah, dan tidak perlu izin 
berbelit. Mengingat wilayah Indonesia adalah laut, minimnya 
infrastruktur terminal gas di seluruh Indonesia tidak bisa diatasi 
dengan model pipanisasi darat. Model pembangunan infrastruktur gas yang 
dipandang efisien baru dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan 
pengoperasian mini terminal LNG terapung di Benoa-Bali. 
 
Pengembangan
 mini terminal LNG terapung seperti di Benoa bisa menjadi model baru 
suplai bahan bakar pembangkit listrik karena pembangunannya lebih cepat 
cepat, murah, relatif tidak banyak perizinan apabila dibandingkan dengan
 membangun fasilitas di darat. 
 
"Dengan menggunakan LNG memang 
harus diregasifikasi. Dari sisi biaya, mestinya masih lebih efisien. Kan
 tinggal dihitung saja, pembelian dengan PLN berapa, kemudian dibawa 
pakai kapal berapa," jelas Dito. 
Dito pun mengkritik pernyataan 
Menteri ESDM yang membandingkan biaya pengapalan LNG dari Bontang ke 
Tanjung Benoa sebesar US$ 1,9 per mmbtu (million metrix british thermal 
unit ), sementara biaya pengapalan LNG dari Tangguh di Papua ke Terminal
 Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun di Aceh hanya US$ 0,08 per mmbtu, 
padahal data PLN mencatat harga sebesar US$ 0,6 per mmbtu. 
 
Menurut
 Dito, perbandingan itu mesti dilihat lebih luas. Misalnya, perbedaan 
harga itu bisa jadi berkaitan dengan kontrak pembelian gas dilakukan dan
 durasi berapa lama durasi kontrak.  
 
“Makanya, kami minta ke 
Menteri ESDM data baru neraca gas. Bagaimana kebutuhannya, pasokannya, 
gas balance, infrastruktur yang dibangun sesuaikan kebutuhan dan 
pasokan. Jangan pula, tata kelola gas ini berubah, setiap ganti menteri 
ESDM, kemudian kebijakan berganti lagi," kritik Dito.[rs]

Diesel Sudah Tidak Layak Pakai Untuk Pembangkit Listrik

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya Dito Ganinduto menilai arahan presiden Jokowi agar pemakaian gas...