Global Sumut.com | Headline Sumatera Utara

Bareskrim : Salah Satu Kanibal Ekonomi Indonesia Itu Bernama Kejahatan Korporasi

globalsumut 0 HALO POLISI, Nasional Juni 16, 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhztLyMQEO_CnvKTkVD54pxQQlRWIKPZEmL11y5tqW-_Mt7VBfTYYl3A_SVjXdMBpTVehCD72yefaH2v48Ib0a4Dh6smTTbKIFpS_iw44STWZyWelf9v5g9K1PuY-LUxh8nm8IVBaraQa8/s1600/Kabareskrim_BPK_1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhztLyMQEO_CnvKTkVD54pxQQlRWIKPZEmL11y5tqW-_Mt7VBfTYYl3A_SVjXdMBpTVehCD72yefaH2v48Ib0a4Dh6smTTbKIFpS_iw44STWZyWelf9v5g9K1PuY-LUxh8nm8IVBaraQa8/s640-rw/Kabareskrim_BPK_1.jpeg" width="640" /></a></div>
<div dir="ltr">
JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Penyimpangan kekuasaan tentunya 
tak boleh terjadi maka ini berarti mesti terhenti di seluruh lini. Salah
 satu bentuknya adalah kejahatan korporasi yang berangkat dari korupsi 
dan inilah penyelewangan atas kekuasaan yang dimiliki. Dari titik ini, 
Bareskrim Mabes Polri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 
melakukan pemeriksaan investigatif atas dua kasus dugaan tindak pidana 
korupsi terkait pemberian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. 
Hasilnya, negara jelas merugi atas aksi kejahatan korporasi ini.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
Kepala
 Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Ari 
Dono Sukmanto menyatakan hal itu, usai menerima Anggota VII Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi di Gedung 
sementara Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Kamis (15/06/2017).</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
Eddy
 mengungkapkan, kehadirannya hari ini ke Bareskrim Polri untuk memenuhi 
permintaan Bareskrim memerangi korupsi hingga kejahatan korporasi. </div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
“Berdasarkan
 permintaan dari Bareskrim Polri, BPK melakukan pemeriksaan investigatif
 dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKN) atas dua kasus tindak 
pidana korupsi terkait pemberian kredit pada BPD Papua,” ungkap Eddy.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
“Ada
 dua kasus yang kami serahkan kepada Kabareskrim. Kasus pertama, 
penyimpangan dengan kerugian negara sebesar Rp. 270 Miliar, satunya lagi
 Rp. 89 Miliar. Total kurang lebih atas kasus ini negara merugi sebesar 
Rp. 351 Miliar. Data penghitungan kerugian negara ini yang akan 
digunakan juga oleh Bareskrim untuk pengungkapan kasus,” tambah Eddy.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
Sementara itu, Ari Dono memaparkan, kasus ini terjadi pada periode 2013-2014 silam. </div>
<div dir="ltr">
“Terindikasi
 terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada dua debitur 
yaitu PT. SBI dan PT. VS dari BPD Papua,” papar Ari.</div>
<div dir="ltr">
Berdasarkan
 data yang dimilikinya, rincian penyimpangan lalu terjadi korupsi hingga
 menjadikan kasus ini sebagai kejahatan korporasi itu mulia dari 
penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, penyimpangan 
pada tahap pencairan kredit, dana pencairan kredit yang digunakan untuk 
kepentingan pribadi, pemberian restrukturisasi yang sebenarnya tidak 
memenuhi persyaratan dan peruntukan hingga berujung pada macetnya 
pembayaran kredit saat jatuh tempo.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
Besarnya kerugian negara yaitu mencapai Rp. 351 Miliar, mau tidak mau mesti diambil langkah cepat menambalnya.</div>
<div dir="ltr">
“Sudah
 ada beberapa langkah, beberapa aset juga sudah kita lelang. Misalnya 
saja 4 kapal yang di Surabaya, kita lelang. Kalau hanya sekedar disita, 
dibiarkan begitu saja di pelabuhan, justru memakan biaya besar karena 
menggunakan uang negara. Salah satu cost-nya pasti masuk dalam biaya 
pengeluaran pengamanan barang bukti. Jadi negara sudah rugi, malah 
negara kembali mengeluarkan uang, bukan sebaliknya,” kata Ari.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
Meski demikian, Bareskrim sendiri masih terus mendeteksi arah aliran penyimpangan itu.</div>
<div dir="ltr">
“Kita
 masih trace lagi penyimpangan dana itu ke mana saja. Jadi saat ini kita
 masih dalam pengejaran aset dimulai dari 1 tersangka yang sudah 
diamankan yaitu mantan Dirut BPD Papua. Selain itu, juga dari pihak 
swastanya, debitur atau corporatenya bakal segera kita jerat,” ujar Ari.</div>
<div dir="ltr">
Kejahatan
 korporasi yang melibatkan dua perusahaan swasta sebagai debitur dan BPD
 Papua itu rencananya akan dikenakan pasal berlapis. Mulai dari Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Peraturan MA (Perma) No. 13 Tahun 
2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
“Menggerogoti
 uang negara yang berasal dari pajak masyarakat demi kepentingan pribadi
 atau golongan, sebenarnya sama saja telah memakan daging saudaranya 
hidup-hidup,” tegas Ari.[rs]</div>

Bareskrim : Salah Satu Kanibal Ekonomi Indonesia Itu Bernama Kejahatan Korporasi

JAKARTA | GLOBAL SUMUT-Penyimpangan kekuasaan tentunya tak boleh terjadi maka ini berarti mesti terhenti di seluruh lini. Salah satu be...